Bendungan Kuningan Jabar Siap Aliri 3.000 Hektar Sawah dan Energi Listrik 500 KWH

 Bendungan Kuningan Jawa Barat dalam proses penyelesaian pembangunan, merupakan salah satu infrastruktur untuk mendukung perairan sawah penduduk terutama di Jawa Barat.  Bendungan yang diperkirakan mampu menampung 25,9 juta meter kubik air tentunya sangat diharapkan warga khususnya  yang bekerja sebagai petani. Dengan perairan yang baik melalui ketersediaan air di bendungan, petani boleh jadi bernafas lega karena ada harapan padi yang ditanam tidak ada kekurangan air sehingga hasil panen juga lebih baik. Selain itu pasokan listrik juga dipastikan alan lebih maximal lagi.

Berikut penjelasan pak Joko Widodo:

 Saya berkesempatan mengunjungi lokasi Bendungan Kuningan di Randusari, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, kemarin. Ini waduk yang besar, hanya belum kelihatan besarnya karena air belum masuk.
Bayangkan saja, Bendungan Kuningan akan menampung 25,9 juta meter kubik air, dua kali lebih besar dari Bendungan Raknamo di NTT yang sudah selesai.
Waduk ini seluas 221 hektare dengan membendung Sungai Cikaro, anak Sungai Cijalengkok. Bendungan Kuningan kelak bisa mengairi 3.000 hektare sawah, energi listrik tenaga air sebesar 500 KWH, dan sumber air baku dengan debit kurang lebih 300 liter per detik untuk 300.000 kepala keluarga di Kuningan, Jawa Barat, sampai daerah di bawahnya seperti Brebes, Jawa Tengah.
Bendungan Kuningan merupakan satu dari 65 bendungan yang dibangun pemerintah pada periode 2015-2019, juga satu dari delapan waduk akan selesai tahun ini.
(sumber FB Presiden Joko Widodo)

Tentang Penangkapan Terduga Teroris di UNRI, Pak FH Masak Nangkap Pakai Tongkat?

Beberapa hari lalu (Sabtu 2 Juni 2018) Densus 88 Antiteror dan Polda Riau melakukan penangkapan tiga orang terduga teroris di Universitas Riau (UNRI). Langkah cepat  aparat tersebut patut di acungi jempol mengingat akhir-akhir ini ulah teroris semakin membuat resah masyarakat.

Meskipun begitu ada saja yang mengkritik alias nyinyir dengan aksi penangkapan tersebut. Biasalah, tak selalu apa yang dilakukan aparat keamanan mendapatkan simpati. 

Kali ini, wakil ketua DPR Fahri Hamzah(FH) memberikan tanggapan yang  kesan saya sih seperti  tidak mendukung langkah antisipasi Densus 88 Antireror . FH memberikan kritik cara kerja Densus 88 dan Polri yang melakukan penangkapan ke dalam kampus dengan mengunakan senjata laras panjang. Ia sebutkan bahwa Fahri, masuknya senjata laras panjang ke area kampus adalah sebuah kemunduran.

“Kenapa senang menampakkan pasukan bersenjata dan laras panjang masuk kampus? Ini Polri atau kompeni? #SaveKampus,” tulis Fahri di akun Twitternya.

Tak butuh waktu lama, Polri memberikan tanggapan kritik FH  dengan dingin melalui  Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto . Beliau mengatakan bahwa  apa yang dilakukan oleh Polisi dan Densus 88 adalah sudah sesuai dengan prosedur.

“Jadi begini, penangkapan kasus teror tidak sama dengan penangkapan kasus lain,” kata Setyo. “Jadi bagaimana SOP-nya membawa senjata panjang (masa) yang masuk harus ganti pakai tongkat polisi misalnya, sementara bomnya sudah siap. Jadi tolong rekan-rekan pahami penangkapan atau upaya paksa kasus terorisme itu ada prosedurnya.”tambahnya.

Betuuuulll Pak Setyo, selain karena saya nyakin sudah sesuai SOP, lha mosok mau ngrebek terduga teroris kok pakai tongkat ya pak? Lha nanti kalau bom yang ditangan siap diledakkan, trus pak polisi yang pakai tongkat  mau bijimana menaklukkan pembawa bom tersebut hayo??

Memang itu tongkat sakti apa, begitu di lempar tuingggg…. Trus pembawa bomnya jadi tetiba tangannya terborgol dalam kondisi lemas, sama  bom-nya  mejen gitu.

Lagipula Pak FH ini yo lutju tenan. Lha kalau nangkap terduga teroris yang ngengirisi dan gak takut mati itu tanpa senjata yo piye tho yo?  Mau di kampus, mall, jalanan, rumah yo bawa senjata  buat ngadepi teroris tho yo. 

Eits, atau enaknya kalau ada terduga teroris  masuk bawa bom ke rumah Pak FH atau ke DPRRI dibiarkan saja ya, paling tidak biar DHEERRRRRRRR gitu dulu? Biar ngrasakke. Lha piye Densus 88 bawane tongkat je. Keburu teroris meledakkan bom, tongkat baru melayang.  Bukankah kabarnya salah satu target pengeboman kemarin tu gedung DPR, tempat pak FH berkantor ya?? Pripun pak FH? Ngoten nopo nggih????

Rusun Pesantren Modern Terpadu Prof. Hamka, Bukti Jokowi Sangat Peduli Islam dan Pesantren

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Rumah Susun (Rusun), Masjid Hj. Yuliana, Gedung Sekolah SMP 2 dan SMA 2 di Kawasan Pesantren Modern Terpadu Prof. Hamka, Kota Padang, Sumatera Barat, 21 Mei 2018. Pembangunan Rusun dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sedangkan gedung sekolah dibangun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Presiden Jokowi dalam sambutannya mengenang Buya Hamka adalah tokoh besar bagi masyarakat Minang, Indonesia bahkan diakui di mancanegara. “Pesantren Modern Terpadu adalah bukti nyata bahwa cita-cita almarhum Buya Hamka telah berhasil menembus waktu dan generasi. Harapan saya agar PMT menjadi ladang subur bertumbuhnya santri yang berakhlak mulia, berakhlakul karimah, yang tangguh dan ulet dan selalu optimis yang akan membahwa Indonesia menjadi negara Baldatun Thoyibatun Wa Rabbun Ghofur,” kata Presiden Jokowi.
Turut hadir Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Pembina Yayasan Wawasan Islam Indonesia sebagai pengelola Pesantren Prof. Hamka Ahmad Syafii Maarief dan Ketua Yayasan Wawasan Islam Jasrial.

Usai peresmian, Presiden meninjau ke dalam Rusun, melihat kondisi dan fasilitasnya. “Gedungnya rapih dan mebelair nya bagus kuat dan kokoh,” ujar Presiden Jokowi. Rusun yang dibangun tahun 2017 tersebut  setinggi tiga lantai terdiri dari 12 unit kamar tipe barak yang bisa menampung sebanyak 216 orang santri pria.

Rusun telah dilengkapi fasilitas listrik, air, kamar mandi luar dan meubelair seperti tempat tidur bertingkat, lemari dan meja belajar. Biaya pembangunannya sebesar Rp 8,7 miliar. Sementara untuk biaya pengadaan meubelair Rp 670 juta.
Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Basuki untuk membangun satu lagi Rusun di kawasan PMK Prof. Hamka yang diperuntukan bagi santri wanita tahun ini.
Menteri Basuki mengatakan siap melaksanakan perintah tersebut karena adanya Rusun di Pondok Pesantren diharapkan meningkatkan kenyamanan para santri dalam menuntut ilmu sekaligus melakukan penataan lingkungan pesantren.

Pada periode tahun 2015-2017, Rusun yang dibangun Kementerian PUPR di Provinsi Sumbar berjumlah 14 buah. Tahun 2018 akan dibangun 15 Rusun yang tersebar di 14 Kabupaten/Kota di Sumbar dengan anggaran total sekitar Rp 120 miliar.
Rusun yang akan dibangun diantaranya yakni Rusun di Universitas Andalas, Universitas Negeri Padang, Universitas Muhammadiyah Sumbar, Akademi Teknik Gigi Padang, Kejaksaan Tinggi Sumbar, YP2TI Padang, ISI Padang Panjang, Akademi Komunitas Negeri Tanah Datar, Universitas Dharma Indonesia, Ponpes Tarbiyah Islamiyah, Rusun MBR Kota Sijunjung, MBR Kabupaten Pesisir Selatan dan MBR Kota Solok.
“Rusun-rusun tersebut ditargetkan selesai bulan November 2018. Untuk pembangunan Rusun, rata-rata membutuhkan waktu 8 bulan,” jelas Direktur Rumah Susun Kuswardono.
Kementerian PUPR membangun Rusun diberbagai daerah yang diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, nelayan, pekerja, mahasiswa/santri, dan aparatur sipil negara.

Turut mendampingi Menteri Basuki pada acara tersebut Direktur Rumah Susun Ditjen Penyediaan Perumahan Kuswardono, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional III Syaiful Anwar, Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera V Maryadi Utama dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja.
Biro Komunikasi Publik
Kementerian PUPR

Jokowi Hadirkan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Pertama di Indonesia

Puluhan tiang berwarna putih berjajar di punggung pebukitan Desa Mattirotasi dan Desa Lainungan, Watangpulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, nun di pelosok tengah Sulawesi Selatan, sekitar 200 kilometer dari Makassar. Tiang-tiang itu begitu menonjol, berukuran raksasa: tingginya 80 meter. Pada sebagian tiang menara baja itu, di ujungnya sudah terpasang baling-baling besar, garis tengahnya 57 meter, sehingga total tingginya mencapai 137 meter.
Ya, inilah tiang-tiang kincir angin raksasa Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) pertama di Indonesia. Di pebukitan itu sedang dibangun 30 kincir angin yang masing-masing menggerakkan turbin berkapasitas 2,5 megawatt, atau 75 MW untuk 30 turbin. 

Kawasan pebukitan Sidrap memiliki potensi angin yang bagus, dengan perkiraan kecepatan angin berkisar tujuh meter per detik yang cocok untuk kebutuhan menggerakkan baling-baling PLTB.
Dibangun sejak bulan April 2016 oleh PT UPC Sidrap Bayu Energi dengan investasi senilai USD150 juta, PLTB ini nantinya akan beroperasi secara komersial. Bila telah rampung tahun depan, PLTB Sidrap sanggup mengalirkan listrik ke sekitar 80.000 rumah tangga pelanggan 900 VA.
PLTB ini akan menjadikan Indonesia sebagai satu dari sedikit negara di Asia yang mempunyai pembangkit bertenaga angin, seperti Jepang, China, dan Korea.

Selain PLTB Sidrap, kita juga tengah membangun PLTB Jeneponto, juga di Sulawesi Selatan yang melibatkan investor dari Denmark.
Potensi energi angin di negara ini 60,6 GW. Pemerintah mendorong adanya penggunaan energi baru terbarukan dari air, panas bumi, ataupun angin.
 (sumber : Facebook Presiden Joko Widodo)

Presiden Joko Widodo (Jokowi ) telah membuktikan kerja nyatanya, kerja..kerja.kerja..yang selama ini beliau lakukan. Hebatnya, hanya di era Jokowi inilah wilayah terpencil seperti Papua, Kab Sidenreng Rapang (yang saya saja baru pertamakali ini tahu nama daerah tersebut) mendapatkan perhatian yang luar biasa, mendapatkan perhatian dan diperlakukan sama dengan wilayah di Jawa.

Infrastruktur di bangun, yang rusak diperbaiki, yang belum memadai di cukupkan sehingga membuat nyaman warganya.
Apa yang di lakukan Jokowi bukan karena pencitraan, bukan karena alasan politik apalagi tahun depan Pemilihan Presiden, bukan sama sekali bukan untuk itu. Tapi semua semata-mata demi keadilan sosial, demi pemerataan, memakmurkan rakyatnya membuat sejahtera rakyatnya dalam semua wilayah di NKRI.
Sekali lagi, semua karena alasan demi  keadilan sosial .

Foto: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral