Jokowi, Ada Apa Denganmu...?????

                                          Jokowi, Ada Apa Denganmu.................???????

Beberapa hari terakhir ini, banyak yang memperbincangkan Jokowi, walikota Solo, yang saat ini nyalon jadi Gubernur DKI. Saya sendiri juga masih penasaran dan nggak habis pikir, sampai-sampai tiap  gobrol dengan suami, tetap saja saya gobrolin soal pencalonan Jokowi. Saya terheran-heran, sekitar 2 bulan yang lalu ketika kami(kantor) ada pertemuan dengan Jokowi di Loji Gandrung dan sempat menanyakan tentang calon gubernur, beliaunya kekeuh nggak berminat dan nggak mau. Mau nya hanya di Solo saja dan tetap mengabdi di Solo sampai habis masa tugasnya. Di media massa pun Jokowi juga menyatakan tidak berminat menjadi gubernur DKI, ketika media massa banyak mengulas tentang survey di DKI yang berpeluang besar untuk menjadi Gubernur DKI.

Tetapi di pertengahan bulan Maret ini, kenapa tiba-tiba Jokowi jadi bersemangat untuk menjadi DKI 1 ya? Apa gerangan yang mendorongnya untuk tiba-tiba berbalik pemikiran dan bersemangat sekali untuk maju?

Keberhasilan Jokowi menata PKL

Jokowi, sosok walikota Solo yang namanya sudah ‘moncer’ baik di tingkat lokal, nasional bahkan internasional sebagai walikota yang mampu dan sukses memimpin kota Solo. Kemonceran Jokowi salah satunya di picu dengan kesuksesan merelokasi PKL Banjarsari yang berjumlah 989 orang PKL pada tahun 2006. Ini memang sukses yang luar biasa, karena sejak 2 orang walikota terdahulu tidak mampu merelokasi PKL yang sejak tahun 1997 merebak dan memenuhi ruang publik/ taman/ tempat bersejarah di kota Solo. Latar belakang rencana relokasi ini adalah Pemanfaatan ruang kota tidak sesuai peruntukannya, tidak berfungsinya ruang hijau dan ruang terbuka kota, tidak berfungsinya Monumen Perjuangan Bangsa, kesemrawutan lalu lintas. ,degradasi kualitas lingkungan, permasalahan sosial,  dukungan kuat masyarakat

Banjarsari, tepatnya disekitar monumen “perjuangan 45” salah satu tempat yang menjadi sentra pasar barang bekas atau masyarakat Solo lebih mengenalnya dengan pasar klithikan. Disebut sebagai pasar klithikan karena dilokasi inilah dijajakan berbagai barang bekas dengan cara yang sangat sederhana, pedagang cukup menggelar dagangannya di kios-kios kecil yang rata-rata hanya terbuat dari kayu atau seng atau bahkan hanya dengan menggelar terpal sebagai alas barang dagangan, yang kemudian dijajakan di pinggir-pinggir jalan, dan disitu pula berkumpul orang-orang dari penjuru Surakarta dan sekitarnya untuk menjual dan membeli barang yang dibutuhkannya. Pasar klithikan Banjarsari, muncul sekitar tahun 1997  ketika saat itu kondisii krisis ekonomi mulai melanda Indonesia, karena tuntutan ekonomi menyebabkan beberapa orang berinisiatif untuk memulai usaha dengan menggelar dagangan disekitar monumen perjuangan 45 Banjarsari yang menjadi salah satu simbol keheroikan para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan.

Seiring dengan terus berkembangnya pasar klithikan Banjarsari, mulai muncul pula berbagai permasalahan yang seringkali dikatakan sebagai permasalahan kota. Permasalahan yang muncul tersebut adalah adanya anggapan bahwa pasar itu “tidak resmi”, selain itu posisi monumen perjuangan sebagai taman/ paru-paru kota juga dijadikan alasan untuk mencoba “menyingkirkan” para pedagang ini karena dianggap mengotori lokasi yang seharusnya dapat menjadi taman kota dimana bisa dimanfaatkan oleh penduduk kota Solo untuk berekreasi.

Hal yang mendorong para pedagang untuk terus bertahan dilokasi tersebut karena memang usaha yng di lakukan tersebut  mampu memberikan kontribusi dan menjadi harapan  untuk terus ‘mengepulnya asap tungku dapur’ keluarga mereka, karena rata-rata para pedagang yang mangkal dilokasi tersebut disamping merupakan masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan hingga masyarakat korban PHK akibat krisis ekonomi di Indonesia.

Masalah klasik yang selalu menghantui para pedagang di seputar monumen  perjuangan 45 adalah ketika setiap  saat mereka harus berhubungan dengan pihak pemerintah melalui aparatnya, baik itu terkait dengan taman kota ataupun terkait dengan permasalahan tata ruang kota.

Jokowi mempunyai komitmen untuk menata kota, mengembalikan fungsi taman Banjarsari sebagai ruang publik seperti semula, sehingga menyusun konsep relokasi yang bisa di terima para PKL. Meskipun Walikota menyatakan masih melakukan inventarisasi , opinii yang berkembang tidak surut. Justru dukungan dari DPRD , masyarakat  kelurahan Setabelan bahkan ketua LPMK kelurahan Setabelan menyatakan  dukungan untuk merelokasi PKL Banjarsari di dukung oleh seluruh warga kelurahan yang terdiri dari 31 Rt dan 9 RW, dan dukungan dari 13 sekolah yang berada di lingkungan kelurahan  tersebut.Sekolah mendukung dengan alasan  dahulu Monumen 45 bisa digunakan untuk olahraga tetapi setelah PKL Banjarasari ada ,olahraga harus ke stadion Manahan. Bahkan dukungan itu di wujudkan dengan tandatangan sejumlah 2000 an tandatangan . Dukungan untuk relokasi juga di sampaikan warga melalui SMS ke walikota dan wakil walikota yang menghendaki pada tanggal 17 Agustus 2006 lokasi Monumen 45 Banjarsari bisa di pergunakan untuk melakukan upacara bendera 17 agustusan.  Dari dukungan  tersebut Pemkot tetap berencana untuk melakukan relokasi terhadap PKL  Monumen 45 Banjarsari .

Saya , yang saat itu mendampingi PKL Banjarsari sejak sebelum isu relokasi dilakukan, tahu persis betapa alotnya pendirian PKL untuk menolak relokasi. Mereka sangat kuatir tidak mampu bertahan hidup ketika pindah dari lokasi yang sangat startegis dan bertahun-tehaun sudah menghidupi keluarga mereka. Meskipun sosialisasi berulang kali di lakukan kantor PPKL untuk mengajak PKL bersedia di relokasi, tetapi PKL tetap alot dengan penderian untuk menolak.  Saya (melalui berbagai diskusi dengan teman-teman LSM) sebagai pendamping dari LSM mencoba berpikir jernih tentang areal Banjarsari yang sebenarnya memang bukan areal untuk berjualan dan keberadan PKL juga cukup tidak membuat nyaman penduduk yang tinggal di sekitar Banjarsari (depan/belakang rumah penduduk di penuhi PKL, untuk masuk ke halaman rumah mereka sering kesulitan, belum suasana yang ribet, kotor terkesan kumuh dll), sesekali mengajak PKL berpikir tentang tata ruang, tentang kegiatan mereka yang merugikan penduduk sekitar, dll. Saya juga tidak mau muna, mentang-mentang pendamping LSM trus mau seenaknya sendiri, hanya memikirkan kepentingan PKL tetapi menutup mata pada persoalan lainnya. Pada proses selanjutnya(  dugaan saya banyak faktor yang mempengaruhi hal ini: pendekatan secara personal dari Pemkot/ walikota dengan undangan makan-makan, kesadaran PKL, proses diskusi dll) PKL akhirnya bisa menurunkan tensinya dengan berbagai syarat yang diajukan jika relokasi akan dilaksanakan. Persyaratan  yang disampaikan yaitu

1. Bangunan di calon lokasi harus sesuai dengan  kebutuhan masing-masing pedagang

2. Transportasi mudah dan bisa dijangkau oleh warga,

3. Keamanan dilokasi terjamin,

4. Disediakan  MCK dan tempat ibadah,

5. Pemkot mampu memberikan jaminan kepada pedagang dengan alasan jika pasar tidak laku masih ada subsidi ,

6.PKL di relokasi secara bersamaam ,

7. Membangun Image lokasi (SEmanggi)  yang baik sehingga  bisa membentuk opini public yang positif

Secara umum, tuntutan PKL di penuhi oleh Pemkot, seperti model kios pasar mengalami beberapa kali perubahan sesuai dengan saran dari PKL, rekayasa lalulintas dengan pengalihan jalur dan pengadaan jalur angkutan umum di lakukan untuk memberikan akses transportasi ke pasar yang baru, lokasi baru (Pasar Klithikan Notoharjo) disediakan MCK, tempat ibadah, PKL di relokasi bersama-sama, Ada  pemberian subsidi yaitu selama 3 bulan pedagang tidak di tarik retribusi, kemudian pemkot juga mengadakan event-event sebagai bagian dari srtagei pemasaran/ sosialisasi lokasi PKL yang baru. Yang akhirnya tanggal 27 Juni 2006 PKL Banjarsari direlokasi ke pasar Klithikan Notoharjo Semanggi.

Keberhasilan menata, merelokasi PKL menjadi acuan dan pembelajaran yang menarik banyak pemda dari Jawa, luar Jawa bahkan dari luar negri , yang rela datang ke Solo untuk mendiskusikan dan belajar dari pengalaman Jokowi.

Keberhasilan lainnya, Solo mengalami perubahan yang pesat di bawah pemerintahan Jokowi. Branding untuk kota Solo dilakukan dengan menyetujui slogan “Solo The Spirit of Java. Jokowi juga memberikan kemudahan investasi, dengan memberi syarat pada investor untuk mau memikirkan kepentingan publik. Jokowi juga suka melakukan komunikasi langsung rutin dan terbuka dengan masyarakat, salah satunya dengan mider projo/berkeliling ke rumah penduduk setiap hari Jumat pagi.  Taman Balekambang, yang terlantar semenjak ditinggalkan oleh pengelolanya, dijadikannya taman.

Sebagai tindak lanjut branding ia mengajukan Surakarta untuk menjadi anggota Organisasi Kota-kota Warisan Dunia dan diterima pada tahun 2006. Langkahnya berlanjut dengan keberhasilan Surakarta menjadi tuan rumah Konferensi organisasi tersebut pada bulan Oktober 2008 ini. Prestasi lainnya terkait dengan event-event bertaraf internasional yang rutin di adakan di Solo. Atas prestasinay tersebut, bahkan Jokowi terpilih menjadi salah satu 10 tokoh 2008 oleh majalah Tempo.

Prestasi lainnya dengan program di bidang kesehatan dengan PKMS nya(Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Solo)  kemudian di bidang pendidikan dengan  BPMKS (Beasiswa Pendidikan Masyarakat Solo).

Oke, patut acungan jempol untuk prestasi Jokowi, meskipun ada juga kegagalan yang menurut saya masih harus menjadi PR bagi Jokowi. Salah satunya dengan target penurunan angka kemiskinan yang belum terjadi di Solo. Selain itu, pada pemerintahan Jokowi , lebih banyak alokasi anggaran yang di hamburkan untuk program fisik, seperti penataan ruang kota dengan memperbanyak taman kota.

Akankah berhasil di DKI ?

Keberhasilan di Solo, belum tentu akan di ikuti dengan keberhasilan menjadi DKI1. Meski dalam Pilkada tahun 2010 yang lalu , Jokowi menang mutlak 90%,  tetapi di Jakarta  sulit untuk memprediksikan. Solo merupakan basis PDIP secara ideologis, yang mempermudah Jokowi naik kembali untuk kedua kalinya. Orang Solo yang sebagian besar pendukung PDIP, menjadi pemilih setia dan tak diragukan lagi untuk memilih duet Jokowi-Rudy.

Lain Solo lain Jakarta, perolehan suara PDIP bukan mayoritas. Slain itu, Jakarta sebagai ibukota propinsi dengan luas wilayah yang luas dengan jumlah penduduk berdasarkan hasil sensus 2011, populasi penduduk Jakarta sudah mencapai 9,6 juta jiwa, ditambah warga luar yang beraktivitas di Jakarta pada siang hari sebanyak 2,5 juta. Dengan penduduk yang heterogen, tentunya banyak juga permasalahan yang ada di Jakarta. Masalah kemacetan, banjir, pengangguran dll.  Solo  hanya mempunyai jumlah penduduk sekitar 500 ribu jiwa dengan permasalahan tidak sekompleks Jakarta.

PDIP dan Gerindra sebagai parpol yang mengusung Jokowi tidak akan mudah untuk mengol-kan Jokowi sebagai DKI 1. Apalagi PDIP hanya mempunyai 11 kursi , meski ada dukungan dari Gerindra dan partai kecil lainnya.

Tidak bermaksud mendahuluiNya, tetapi saya berpikir akan sulit sekali bagi Jokowi untuk mencapai kursi Gubernur. Kepopuleran dan kesantunan dia rasanya tak cukup menjadi modal untuk bertarung di DKI.

Yang membuat saya juga bertanya-tanya, apakah benar Jokowi sosok yang santun, sederhana, jawani, lugu ini sekarang gila kekuasaan?????(mudah-mudahan tidak), Apa yang di cari di Jakarta????? Jokowi, ada apa denganmu????
Terlepas dari rasa pesimis saya, jika Jokowi ingin merebut kursi DKI 1, diperlukan kerja keras dan tidak hanya mengandalkan mesin parpol saja. Barangkali beberapa strategi yang di lakukan di Solo (ketika Pilkada) bisa diterapkan. Dan yang lebih penting lagi, tidak mudah terprovokasi dengan komentar kandidat lainnya.
Sumonggo pak........

(22.3.2012)