Ingin Lanjut Gubernur DKI Jakarta, Manuver Ahok Harus Di Batasi

Saat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, sejumlah pejabat menyatakan mengundurkan diri. Bahkan tercatat 15 pejabat eselon IV Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga sudah mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada BKD DKI, sampai Maret 2015  lalu (kompas.com)

Yang terbaru,  Rustam Effendi, Wali Kota Jakarta Utara, Selasa (26/4) mengirimkan surat kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD yang menyatakan pengunduran dirinya.

Bukan tanpa sebab, meskipun yang  bersangkutan tidak menyatakan alasan secara jelas, tetapi pengundurkan dirinya tentu saja dengan mudah dikaitkan dengan ‘perseteruannya’ dengan sang gubernur beberapa hari sebelumnya.

Diawali dengan  tudingan Ahok yang mengatakan bahwa Rustam bersekongkol dengan Yusril Ihza Mahendra, salah satu balon gubernur DKI Jakarta. Karena tidak tahan menahan rasa,  Rustam di Facebook tentang gaya kepemimpinan Ahok. Menurutnya, tudingan atasannya tersebut menyakitkan dan tidak diharapkan keluar dari pimpinannya.

Seperti diketahui, sebelum Wali Kota Rustam Effendi  mundur, Haris Pindratno yang menjabat sebagai sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Energi DKI dan Tri Djoko Sri Margianto  Kepala Dinas Tata Air DKI juga mengundurkan diri. Keduanya pejabat eselo

Mundurnya pejabat eselon II tersebut kalau dicermati karena tidak tahan banting dan tidak tahan kritikan Ahok.

Rustam sebelum dituding bersekutu dengan Yusril, ia sudah mendapatkan teguran karena  lamban dalam  menertibkan pemukiman ilegal yang berada di sepanjang kolong Tol Ancol, Pademangan Jakarta Utara . Karena kelambanan penertiban  tentunya bisa berdampak pada banjir di kawasan Ancol.

Setali tiga uang, mundurnya Haris Pindratno juga karena sering kena tegur Ahok, salah satunya  sebagai kepala Dinas Perindustrian dan Energi, ia tidak mengganti lampu penerangan jalan umum (PJU) dengan LED.  Kemudian Tri Djoko  Sri Margianto mengajukan pension dini karena mengaku  acapkali terjadi perbedaan pendapat dengan  Ahok,  terutama  berkaitan dengan penanganan banjir. Tri menilai Ahok melihat permasalahan banjir sebagai sesuatu yang mudah, padahal penyelesaiannya tidak semudah itu.

Ahok Tidak Peduli dengan Pencitraan

Tinggal beberapa bulan kedepan, Ahok akan bertarung untuk mempertahankan kursinya. Saat ini calon penantangnya sudah mempersiapkan diri dari segala hal. Meskipun penantang Ahok belum resmi di dukung oleh parpol tetapi langkah massif untuk mendekati parpol dan mendulang suara sudah tidak terelakan lagi.

Dalam  Pilgub nanti, yang menentukan siapa gubernur terpilih  adalah suara rakyat.  Meskipun  banyak didukung parpol atau banyak duit, tetapi kalau warga Jakarta tidak memberikan suaranya, percuma saja. Sehingga menarik simpati  warga adalah upaya untuk mengaet dukungan dan memastikan suaranya tidak beralih ke pesaingnya. Untuk itu, tidak salah kalau semua bakal calon gubernur DKI Jakarta sudah berupaya untuk  mencari simpati sebanyak-banyaknya.  Untuk itu, setiap tindakan, kata-kata  yang terlontar dari mulut  bakal calon gubernur akan mudah dijadikan catatan dan direkam dalam benak warga Jakarta.

Terkait dengan Ahok, sejak semula, warga sudah mengenal karakter dan gaya kepemimpinannya yang ceplas ceplos, apa adanya, cepat, tangkas, tidak pandang bulu  bahkan ada yang menilai cenderung kasar. Menjelang Pigub, Ahok tidak berusaha merubah karakter dan gaya uniknya tersebut. Ia sepertinya tidak peduli dan terus bekerja  dengan tipikal-nya yang tidak bisa diterima semua orang.

Kemungkinan besar, rasa percaya diri Ahok sangat besar dan ia tidak gentar sehingga apa yang selama ini ia lakukan terus dipertahankan. Ia seperti bilang, “inilah gue , jangan harap gue berubah hanya demi terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta”. Ahok sama sekali tidak peduli atas pencitraan dirinya yang bisa  jadi mempengaruhi pilihan warga Jakarta tahun depan.

Manuver  Ahok Yang Tidak Perlu

Menurut saya, Ahok sah saja memilih jalan politiknya  untuk terus mempertahankan gaya kepemimpinannya seperti itu. Jika ia merasa hanya langkah itu yang bisa mempercepat kerja-kerjanya dan membawa Jakarta lebih baik, ia bebas menentukan pilihan.

Tetapi, diakui atau tidak,  urusan penilaian warga itu  menjadi salah satu point penting untuk mendulang suara.  Dengan manuver Ahok yang menurut saya tidak perlu dilakukan tersebut, hanya akan membuang energinya saja sekaligus  blunder.  Lawan politik akan mendapatkan amunisi baru secara cuma-cuma. Masih banyak pekerjaan yang harus ia tuntaskan menjelang akhir masa jabatannya.  Seharusnya Ahok tidak perlu membuat manuver yang  kontaporduktif dan hanya akan menambah catatan di benak warga Jakarta.

Kalau bisa sih, Ahok mulai menyingkirkan hal remeh  tersebut dari agenda politiknya  dan terus berkonsentrasi menyelesaikan PR-nya di Jakarta. Dengan  hasil kerja akhirnya di detik-detik terakhirnya kelak, justru akan menjadi magnet yang menarik perhatian warga Jakarta untuk menentukan apakah ia pantas lanjut atau  cukup, berhenti sampai di sini.**

_Solo, 26 April 2016_