Kaesang #BapakMintaProyek, Kritik Nepotisme dan Intoleransi

Kaesang Pengarep, anak ragil/bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama ini dikenal rajin ber-media sosial (medsos). Selain rajin menulis di blog pribadinya, Kaesang terhitung sering membuat video blog (vlog) yang diunggah di situs You tube. Dengan gaya anak muda yang kocak, santai, ceria, Kaesang sering menyapa pengikutnya, salah satunya dengan mengunggah vlog tentang kegiatannya.

Kali ini, Kaesang kembali membuat vlog yang  di unggah di You Tube dengan tema kritik sosial yang cadas dan mantap.  Kaesang  mengkritik praktik nepotisme dan intoleransi dalam satu tayangan.

Video  yang berdurasi 2.40 detik tersebut  berjudul #BapakMintaProyek, diunggah akun 'Kaesang' pada Sabtu (27/5/2017) kemarin.  Dengan mengenakan topi bertuliskan ‘Kolektor Kecebong’ , Kaesang yang kali ini tampil tanpa kacamata minusnya, melakukan dialog  monolog, berperan sebagai dirinya sendiri dan pak Jokowi. Ia mengawali percakapan dengan adegan merayu pak Jokowi. Dengan kocaknya ia minta kepada pak Jokowi agar memberinya  proyek.

"Halo Bapak, Bapak! Mbok Kaesang minta proyek triliunan yang ada di pemerintah," kata Kaesang.

Terdengar jawaban yang kira-kira dimaksudkan pak Jokowi,

"Opo toh, le? Mau sukses sama kaya, ya kerja keras toh. Mosok pengin penake thok? Sana ngurusin Markobar sana (Apa sih nak? kalau mau sukses dan kaya, ya kerja keras lah. Masa mau enaknya saja? Sana urus Markobar sana)," tanggap si bapak.

Mendengar jawaban bapaknya, Kaesang  menjawab dengan kocak  bahwa Markobar bukanlah usaha kepunyaannya.

"Oh bukan to?" tanya si bapak memastikan. Dan berpesan untuk diisikan pulsanya,” Bapak minta pulsa ya. Pulsa bapak habis."

"Opo to Pak, Pak? Nggak cetho ," jawab  Kaesang mendengar pesan bapaknya.

Adegan selanjutnya, kritik sosial meluncur dari bibir Kaesang, yang intinya  praktek nepotisme tidak lagi  boleh dilakukan di Indonesia.  Ia mengungkapkan bahwa tidak  boleh seorang anak yang sekolah tinggi-tinggi hanya minta proyek pemerintahan kepada bapaknya.

"Malu dong sama embel-embel gelar dari kuliah yang kalian dapat. Apalagi kuliahnya di luar negeri. Balik ke Indonesia bukannya membangun lebih baik malah ngehancurin. Dasar ndeso!" kata Kaesang.

"Dasar ndeso!" adalah makiannya untuk orang-orang yang dia kritik.

Dasar Ndeso merupakan ungkapan yang sudah biasa dalam percakapan sehari-hari kami di Solo. Ungkapan ini  memang kerap di sematkan untuk seseorang  yang cenderung menjengkelkan, tidak tahu aturan,  kampungan, yang tidak sopan , melakukan hal yang bertentangan dengan norma .Kira-kira seperti itulah.

"Katanya mau berbakti buat nusa dan bangsa, tapi yang ada apa? Malah ngehancurin semuanya. Bukan begini caranya untuk membangun Indonesia yang lebih baik," kata Kaesang lagi.

Kaesang juga mengkritik soal intoleransi yang akhir-akhir ini marak dan semakin tidak terkendali. Cupilkan video pawai obor anak-anak sambil berteriak untuk membunuh Basuki Tjahaja Purnama  (Ahok)  sempat diperlihatkan. 

Ia dengan serius mengatakan prihatin karena anak kecil sudah belajar menebarkan kebencian. Kaesang juga menjelasakan bahwa ia tidak  bermaksud membela (Ahok). Tetapi ia  teramat prihatin  karena  anak seusia mereka bersikap dan berucap demikian. Dia juga mempertannyakan siapa yang mengajari mereka bertindak demikian.

"Sangat disayangkan kenapa anak kecil seperti mereka itu sudah belajar untuk menyebarkan kebencian. Apaan coba itu? Dasar ndeso! Ini ajaranya siapa coba? Dasar ndeso. Ndak jelas banget," ungkapnya.

Kaesng protes terhadap orang yang telah mengajari anak-anak generasi penerus bangsa sampai   bisa melakukan intimidasi dan teror  kepada orang  lain.

"Untuk membangun Indonesia yang lebih baik, kita itu harus kerja sama, ya, kerja sama (sambil memegang jempol tangan kirinya dengan tangan kanan), bukan malah saling menjelek-jelekkan, mengadu domba, mengkafir-kafirkan orang lain. Bukan malah tadi ada kemarin tuh, yang nggak mau mensalatkan padahal sesama muslim karena cuma perbedaan dalam memilih pemimpin. Apaan coba? Dasar ndeso!"

Dalam akhir tayangan Kaesang juga berpesan, "Kita itu Indonesia, kita itu hidup dalam perbedaan."

Pentingnya melawan , tidak lagi bungkam

Kritik sosial yang disampaikan Kaesang sangat menarik dan menjadi penting untuk terus memberikan semangat ‘perlawanan’  bagi orang-orang yang masih waras ini untuk melawan intoleransi dan radikalisme. Jelas sekali  Kaesang memilih untuk bersuara  menyampaikan kebenaran tanpa takut intimidasi.

Apa yang disampaikan Kaesang,   saya rasa untuk menyemangati   kita yang akhir-akhir ini  sudah mulai mengurangi intensitas melakukan kritik di media sosial karena  takut dengan intimidasi yang massif dari kelompok  garis keras. Tentunya semangat dari putra bungsu Pak Jokowi ini juga diharapkan mampu  mendorong kita untuk berani bersuara lagi tanpa ada rasa takut di intimidasi.  Perlawanan terhadap derasnya sikap intoleransi dan intimidasi tidak harus dilakukan dengan melawan dengan senjata tetapi dengan bahasa kritikan yang santun, tidak penuh caci maki dan kebencian. Ini menjadi hal yang penting dilakukan karena para kaum intoleran selama ini mengunakan media sosial untuk terus  mendapatkan simpati dan dukungan. Semoga kita tidak akan bungkam lagi, tidak menyerah sampai kapanpun.

Terimakasih mas Kaesang , telah mengingatkan kita semua.

Salam

https://news.detik.com/berita/3513509/kritik-kaesang-terhadap-nepotisme-dan-intoleransi-dasar-ndeso

Gubernur Baru, ASN DKI Jakarta Siap di Mutasi

Salah satu hal yang dikhawatirkan dan menjadi momok bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah moment  Pemilihan  Kepala Daerah (pilkada) usai dilangsungkan. Setidaknya hal itu diakui oleh salah seorang teman yang kebetulan seorang PNS. Momok tersebut dirasakan terutama oleh PNS yang ada dalam 'satu kubu' mendukung kerja-kerja Kepala Daerah lama, tetapi kemudian setelah Pilkada ada pergantian Kepala Daerah.

Bagi PNS yang mendukung Kepala Daerah lama dan kebetulan Kepala Daerah tersebut mencalonkan diri dan terpilih kembali, tentunya itu bukan momok. Tetapi kebalikannya, jika Kepala Daerahnya baru, alamak harus siap-siap di mutasi.

Diakui atau tidak, mutasi pejabat acapkali terjadi saat ada pergantian Kepala Daerah.  Itu juga terjadi di daerah-daerah setelah Pilkada usai.

Bukan rahasia lagi jika Kepala Daerah yang baru akan membawa program baru, juga ‘gerbong ‘ baru yang berisi orang-orang yang menjadi kubunya dan dipastikan tidak akan berseberangan dengan kebijakan yang akan diambilnya kelak.

Demikian juga dengan DKI Jakarta pasca dukungan terhadap  Anies Baswedan dan Sandiaga Uno melebihi dukungan petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot versi hitung cepat. Meskipun masih bulan Oktober nanti  pelantikan terhadap pasangan  Anies –Sandi tetapi kabar mutasi pejabat sudah berhembus dan tercium media.  Hal itu seperti yang diakui  Mohamad Taufik, wakil ketua tim pemenangan Anies Baswedan- Sandiaga Uno yang juga wakil ketua DPRD DKI Jakarta , memastikan akan ada perombakan pejabat di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI Jakarta setelah pergantian pimpinan Jakarta pada Oktober 2017. Masih diakui Taufik,  Pejabat di Pemprov DKI  harus satu visi dengan Anies-Sandi. "Anies bilang kan ini gerakan, supaya di dalam sama gerakannya, (SKPD) harus satu visi," ujar Taufik.

Pernyataan Taufik tentu tidak mengejutkan  karena hal itu sudah diperkirakan jika Anies Baswedan menjabat Gubernur tentunya ia akan mengangkat orang-orang yang di percaya yang selama ini mendukungnya dan membantunya mewujudkan langkahnya menduduki kursi DKI Jakarta 1.  Bisa dipastikan  pejabat yang tidak satu visi dan misi dengan Anies-Sandiaga akan diganti. Artinya  pejabat yang selama ini mendukung Ahok dan program kerjanya bisa jadi dianggap tidak satu visi dengan Anies Baswedan dan tentu saja kedepannya akan di ganti.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok  juga memastikan bahwa  pergantian pejabat merupakan hak yang dimiliki tiap kepala daerah. Ahok juga mengatakan  bahwa ada regulasi yang mengatur gubernur terpilih bisa mengganti pejabat, setelah menjabat selama enam bulan.

Apa yang dikatakan Ahok sesuai dengan  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pasal 162 ayat (3): bahwa, Gubernur, Bupati dan Walikota dilarang untuk melakukan pergantian pejabat lingkungan  pemerintahan daerah (Pemda) baik provinsi ataupun kabupaten/kota dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal pelantikan.

Anies-Sandi bisa menganti  pejabat tetapi harus sesuai regulasi

Meskipun kelak setelah di lantik, Anies –Sandi bisa menganti pejabat yang tidak sesuai dengan visinya tetapi pergantian tersebut  mestinya tidak berdasarkan atas asas suka - tidak suka. Nah , ini yang jamak terjadi di daerah sekaligus menjadi kekuatiran PNS kalau kepala daerah yang baru akan menganti pejabatnya berdasarkan alasan suka dan tidak suka.

Meskipun regulasi membolehkan Anies menganti pejabat, tetapi aturan dalam pergantian tersebut juga harus di taati. Saya rasa para PNS di Pemprov DKI Jakarta juga bisa ikut mengawasi dan memantau proses pergantain pejabat tersebut dengan mengikuti  regulasi yang berlaku. Misalnya dengan melihat kembali Tata Cara Pengisian Jabatan  Pimpinan Tinggi di lingkungan Instansi  Pemerintah seperti diatur di dalam UU nomor 5 tahun 2014  tentang   Aparatur Sipil Negara dan Peraturan menteri pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 13 tahun 2014 tentang tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka di  lingkungan instansi pemerintah. UU nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara antara lain mengamanatkan bahwa Pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya pada kementerian, kesekretariatan lembaga negara, lembaga nonstruktural, dan Instansi Daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilakukan pada tingkat nasional.

Sedangkan untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.

Dalam  UU tersebut diatur tata cara tata cara seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi   di lingkungan Instansi Pemerintahan, dari  persiapan, pelaksanaan sampai monitoring dan evaluasi.

Jelas ada aturan untuk mengangkat pejabat, jadi tidak bisa hanya berdasarkan kedekatan atau rasa suka - tidak suka atau cocok - tidak cocok dengan kepala daerah saja. Meskipun tersiar  kabar saat menjabat rektor dan  Mendikbud  dulu Anies diindikasikan  mengangkat orang-orang dekatnya , tetapi saya berharap saat menjadi Gubernur ini Anies tetap akan mengangkat pejabat yang membantunya sesuai dengan regulasi yang ada.  Semoga!!

http://megapolitan.kompas.com/read/2017/04/27/12463091/kata.ahok.soal.rencana.perombakan.pejabat.dki.oleh.anies-sandi

Menyoal Tuntutan Kenaikan Upah Buruh dalam Demo Buruh 1 Mei : Masa Pemerintahan Ahok Upah Buruh Naik Lebih 100%

Masih seputar aksi buruh pada peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei lalu yang diwarnai dengan pembakaran sejumlah karangan bunga tanda cinta dari warga untuk Ahok-Djarot. Setelah mendapatkan kritik dan sorotan dari warga dan ramia dibicarakan di media sosial,  Presidena Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal,   mengatakan aksi pembakaran  dilakukan untuk ikut  membersihkan balai kota dari karangan bunga tersebut  , membantu gubernur supaya sampahnya nggak banyak. Alasan tersebut tentu saja untuk membantah jika aksi pembakaran bunga sebenarnya politis karena kelompok buruh tersebut pernah menyatakan mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Anies Baswedan- Sandiaga Uno pada Pilkada DKI Jakarta.

Yang menarik, sehari sebelum aksi pada tanggal 1 Mei,  seperti yang disampaikan  Said Iqbal  kepada  Kompas.com,  ada tiga tuntutan utama para buruh yang tergabung dalam serikat pekerja saat Hari Buruh Internasional atau "May Day", yaitu  hapus outsourcing dan sistem magang, jaminan sosial pekerja, dan tolak upah murah. https://news.detik.com/berita/d-3488736/karangan-bunga-ahok-dibakar-said-iqbal-itu-untuk-bantu-gubernur

Dari tuntutan tersebut, salah satu yang mengelitik saya adalah tuntutan tolak upah murah. Tuntutan kenaikan upah atau menolak upah murah memang lazim dilakukan saat  demontrasi yang dilakukan oleh buruh. Hampir bisa dipastikan dalam setiap aksi para buruh, kenaikan upah layak selalu menjadi isu yang disuarakan buruh. Bahkan seringkali karena tuntutan tersebut tidak dipenuhi  sampai  menimbulkan gelombang demonstrasi besar-besaran .

Said Iqbal sendiri pernah mengatakan kalau wajar jika buruh menuntut kenaikan upah setiap tahun. Pasalnya selama ini upah yang diterima buruh tidak seimbang dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sehingga, pertumbuhan tersebut dinilai hanya dirasakan oleh pengusaha.

UMP  DKI Jakarta tertinggi di Indonesia

Tuntutan kenaikan upah  yang disuarakan dalam demo 1 Mei kemarin  sudah menjadi  ‘lagu wajib’ bagi para buruh.  Kebutuhan hidup yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun jika tidak dimbangi upah buruh  yang memadai pasti akan selalu menimbulkan masalah.

Demo buruh  kemarin  yang diwarnai dengan tindakan anarkis pembakaran karangan bunga juga dikatakan karena kekecewaan  terhadap kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Syaiful Hidayat.  Pasangan Ahok-Djarot  tidak memenuhi janji selama memimpin DKI Jakarta yang akan menaikkan UMP (Upah Minimum Provinsi)  Rp  4 juta.

Meskipun tahun ini UMP DKI Jakarta naik dari tahun kemarin, tetapi buruh merasa belum cukup sehingga menuntut kenaikan UMP. Karena UMP DKI Jakarta belum sebesar Rp 4 juta, buruh kecewa dan menyalahkan Ahok-Djarot. 

Padahal Ahok- Djarot tidak bisa disalahkan dalam hal besaran kenaikan UMP. Karena  UMP DKI 2017 yang sudah ditetapkan sebesar Rp Rp 3.355.750, sudah sesuai dengan PP Nomor 78 Tahun 2015.   Berkaitan dengan hal tersebut tentunya Pemprov DKI tidak bisa mengeluarkan perda yang bertentangan dengan PP tersebut, umpanya Ahok mau menaikkan hingga Rp 4 juta. Perlu kita ingat jika  peraturan yang lebih bawah harus mengacu pada peraturan yang lebih tinggi.

Perhitungan UMP sudah memiliki rumus sehingga  Pemprov DKI tetap memakai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan untuk menentukan UMP DKI Jakarta.

Dengan perhitungan UMP tahun 2016 ditambah dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi jadilah UMP tahun 2017, kira-kira seperti itu.

Lagipula bagaimana pula buruh menilai Ahok tidak  menepati janji memikirkan nasib para buruh jika kenaikan UMP sudah dilakukan dari tahun ke tahun.

Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) di seluruh tanah air untuk 2017, rata-rata mengalami kenaikan sebesar 8,25 persen. Dengan kenaikan itu, maka UMP tertinggi ada di Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 3.335.700,- sementara yang terendah adalah Provinsi DIY sebesar Rp 1.337.645,-.

Untuk DKI Jakarta, terhitung sejak lima tahun  terakhir terlihat kenaikan cukup signifikan . Kenaikan terjadi sejak Jakarta di pimpin Jokowi-Ahok.  Kenaikan tersebut saya kira  menunjukkan keseriusan Jokowi-Ahok dalam memikirkan nasib para buruh.  Dilihat dari tahun 2011 (sebelum Jokowi-Ahok memimpin DKI Jakarta) sampai lima tahun terakhir ada kenaikan upah  lebih dari 100%.

Berikut daftar UMP Jakarta 2009-2017:

Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009 : Rp. 1.069.865,-

Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010 : Rp. 1.118.009,-

Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011 : Rp. 1.290.000,-

Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 Rp 1,529,150 (naik 18,53% )

Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013 Rp 2,200,000 (naik 43,88%)

Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014 Rp 2,441,000 (naik 10,95%)

Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 Rp 2,700,000 (naik 10.61%)

Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 Rp 3,100,000 (naik 14.81%)

Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 Rp 3,335,700 (naik 8%)

Kalau buruh masih membandingkan dengan upah buruh di Bekasi dan Karawang, mungkin teman-teman buruh lupa bahwa di Jakarta ada  tambahan fasilitas lainnya yang tidak didapatkan di daerah lainnya. Yaitu di Jakarta mereka mendapatkan sejumlah fasilitas yang menunjang kesejahteraan keluarga seperti   akses terhadap pendidikan,kesehatan, perumahan dan transportasi.  Berbagai program  diluncurkan seperti menggratiskan biaya transportasi dengan bus Transjakarta, pengobatan gratis dengan kartu BPJS kesehatan, pemberian Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi anak tidak mampu, serta menjalankan operasi pasar hingga menjual daging murah  Itu semua dilakukan Ahok- djarot  untuk menekan pengeluaran  buruh  di Jakarta. Pahamkan teman.

Astaga, Sandiaga Bilang : Kartu Jakarta Jomblo Solusi Populasi Warga Menurun

Astaga, Sandiaga Uno, Wakil Gubernur DKI Jakarta  terpilih  mengatakan bahwa Kartu Jakarta Jomblo (KJJ) merupakan terobosan dan solusi untuk populasi warga yang menurun.

Singkatnya, Anies-Sandiaga ini bikin program KJJ tak ubahnya dengan program ‘pengembangbiakan’  bagi para jomblo di Jakarta. Mblo, mblo, gubernur dan wakil gubernur kalian  ini perhatian banget ya, bikin program pengembangbiakan karena khawatir kalian tidak segera menikah dan tidak beranak pinak.

"Salah satu yang menjadi kekhawatiran dari kota-kota besar bukan hanya di Asia tapi juga di seluruh dunia itu adalah jumlah populasi yang menurun karena banyak kesibukan. Saya melihat ini ada di Singapura," jelas Sandiaga, seperti yang dilangsir dari detik.com.

Sandi khawatir sekarang ini warga sudah nyaman dengan status jomblo sehingga tidak ingin  segera mengakhiri jomblo-nya tersebut.

"Memang ada juga yang menyatakan ini adalah ranah privasi. Itu nanti diskusikan, tetapi tetap berjalan, karena kami nggak mau sebetulnya kayak Jepang dan Singapura dimana jumlah populasinya menurun terus karena si jomblo-jomblo ini akhirnya menikmati menjadi jomblo," kata Sandiaga. (https://news.detik.com/berita/d-3494604/sandiaga-kartu-jakarta-jomblo-solusi-cegah-populasi-menurun)

KJJ sendiri diakui Sandi sebagai program terobosan karena belum pernah ada. Padahal KJJ ini bagi saya tidak lebih dari lucu-lucuan saja, hanya sebagai penarik simpati para jomblowan/jomblowati untuk memilih pasangan Anies-Sandi

Seperti yang di sampaikan   Anies- Sandi beberapa hari menjelang pencoblosan pilkada putaran kedua, mereka  meluncurkan Kartu Jakarta Jomblo (KJJ) bagi warga yang belum memiliki pasangan.  Hal itu sesuai dengan slogannya saat kampanye, 'Maju Kotanya, Bahagia Warganya', Sandi mengatakan bahwa kartu ini adalah fasilitas untuk mendapat pasangan.

"Harus bahagia, karena terus-terusan jomblo pasti menimbulkan stres, kan hidup harus berpasang-pasangan, kita harus cari pasangan kita dan kartu jomblo ini adalah fasilitas kita untuk mencari pasangan kita," kata Sandi  (https://news.detik.com/berita/d-3487944/menuju-warga-bahagia-sandiaga-kita-siapkan-kartu-jakarta-jomblo)

KJJ ini dikatakan bukan program   yang  berdiri sendiri tetapi  merupakan  inovasi yang berintegrasi dengan beberapa program andalannya, seperti program OK OCE, dan rumah DP Rp 0.  Jadi,  kalau para jombowan/jomblowati  mempunyai pekerjaan karena  bisa berwiraswasta melalui program OK OCE dan bisa mempunyai rumah  sendiri  dengan mengambil rumah yang katanya DP-nya 0% itu.

Melalu KJJ, Anies-Sandi akan memfasilitasi orang yang belum memiliki pasangan untuk melakukan perkenalan atau yang disebutkannya sebagai Taaruf. Direncanakan proses perkenalan dilakukan melalui pojok taaruf atau taaruf massal di Ruang Publik Terbuka Ramah Anak RPTRA.

Pertumbuhan Penduduk Jakarta

Tahun 2015 jumlah penduduk Indonesia  sekitar  255 juta orang.  Laju pertambahan penduduk sekitar 1,3 % pertahun atau setiap tahun ada tambahan 3 juta orang. Semakin besar jumlah penduduk, semakin komplek permasalahan yang dihadapi. Permasalahan kependudukan ini menuntut terpenuhinya kebutuhan makanan, sandang, kesehatan, pendidikan, hingga lapangan kerja.

Jumlah penduduk di Jakarta sendiri   mengalami peningkatan. Bahkan Jakarta merupakan salah satu kota terpadat di Indonesia. Dengan jumlah penduduk   yang besar tersebut, permasalahan  di ibukota tersebut menjadi semakin komplek misalnya kemiskinan, pengangguran.  Daya tampung kota yang melebihi kapasitas  menjadi salah satu penyebab terjadinya  macet menjadi salah satu permasalahan besar di Jakarta. Selain banjir, juga banyak lahan di Jakarta di padati pemukiman.Belum lagi masalah urbanisasi yang dari tahun ke tahun belum cukup terkendali.

Pemerintah sendiri berusaha menekan laju pertumbuhan penduduk  salah satunya  dengan program  BKKBN  : Keluarga Berencana (KB). Untuk DKI Jakarta program KB menjadi salah satu jawaban  karena penduduk di Jakarta sudah melebihi kapasitas kota Jakarta itu sendiri.

Lantas jika program KJJ Anies-Sandi itu untuk mencegah populasi menurun tepatkah  hal itu dilakukan? Bukankah sama saja mereka berdua tidak mendukung program pemerintah melalui program KB tersebut?

Lagipula, status jomblo itu pilihan hidup, hak asasi, bukan  status  yang memalukan bukan pula status yang  harus disembunyikan.

Bukankah justru akan menimbulkan masalah baru jika Jakarta semakin banyak populasi penduduknya sementara kemiskinan, problem perumahan, pengangguran, kesehatan dan pendidikan  masih menjadi masalah di ibukota? Bukankah lebih baik gubernur dan wakilnya memikirkan kesejahteraan warga yang ada sekarang? Tidak malahan membuat program yang katanya untuk menambah populasi warga yang katanya menurun tersebut. Satu lagi, kalau program KJJ berhasil dan Jakarta bertambah populasi penduduknya, Anies- Sandi juga harus memikirkan salah satu janjinya yaitu rumah dengan Dp 0% lho pak. Pikirkan itu pak, jangan sampai janji manisnya di tagih warga nanti. Pahamkan teman?

Peringatan Hari Buruh, Pembakaran Bunga dan Skenario Mengoyang Jokowi

Peringatan Hari Buruh Internasional di Indonesia kali ini berbeda dengan tahun sebelumnya karena diwarnai dengan aksi pembakaran sejumlah karangan bunga  yang diperuntukkan untuk Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki  Tjahaja Purnama (Ahok) –Djarot  Saiful Hidayat.

Dengan kasar  buruh yang sedianya memperingati May Day tersebut meluapkan kemarahan (marah yang tidak berdasar) dengan membakar karangan bunga tanda cinta masyarakat kepada Ahok-Djarot.

Meskipun jelas-jelas tindakan kelompok buruh tersebut anarkis, tetapi anehnya Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal,  beralasan bahwa kawan-kawannya yakni para buruh yang membakar bunga itu sedang membantu petugas kebersihan, seperti diberitakan berbagai portal berita.

Menyitir informasi dari  Kompas.com, di depan karangan bunga yang dibakar itu terdapat mobil komando bertuliskan Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM PSI) DKI Jakarta. (http://megapolitan.kompas.com/read/2017/05/01/13172841/buruh.bakar.karangan.bunga.untuk.ahok-djarot)

Menurut informasi, aksi  pembakaran  karangan bunga  di depan Balai Kota didasari alasan  kekecewaan  dengan kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Syaiful Hidayat. LEM membakar karangan bunga yang ditujukan buat  pasangan  Ahok-Djarot karena tidak memenuhi janji selama memimpin DKI Jakarta.

"Intinya LEM ini kecewa dengan kepemimpinan Ahok karena tidak sesuai janjinya dulu waktu dia terpilih sebagai wakil gubernur. Waktu dia (Ahok) terpilih, itu dia janji mau naikin UMP (Upah Minimum Provinsi) kita 4 juta. Sampai sekarang UMP baru 3,3," ujar Danil (35) salah satu anggota LEM SPSI di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (1/5/2017). UMP mereka masih di bawah UMP di daerah penyangga. "Di situlah kekecewaan kita. Bahkan UMSP (Upah Minimum Sektoral Provinsi) baru deal mau May Day ini setelah kita ancam-ancam," kata Danil. https://tirto.id/kisah-pembakaran-karangan-bunga-untuk-ahok-di-aksi-may-day-cnQC

Buruh diperalat guna menjatuhkan Jokowi ?

Tentu saja kita yang berpikir waras, pasti  bertanya-tanya apa hubungan karangan bunga tanda cinta kepada Ahok-Djarot dengan kemarahan buruh tersebut? Alasan karena kecewa dengan Ahok-Djarot pun rasanya tidak mendasar hingga di tumpahkan dengan membakar karangan bunga . Apa salah karangan bunga itu coba?

Jika kita berpikir jernih, muatan politis kental sekali mendasari aksi brutal para buruh tersebut (kelompok yang membakar bunga). 

 FSP LEM SPSI   adalah  Koalisi Buruh Jakarta yang terdiri dari 13 Organisasi Buruh mendeklarasikan dukungannya bagi Anies-Sandi.  Bersama  organisasi buruh seperti FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) DKI Jakarta, ASPEK Indonesia Provinsi DKI Jakarta, SPN DKI Jakarta, FSP KEP KSPI, Forum Guru Tenaga Honorer dan Swasta, FSP FARKES Reformasi DKI Jakarta, SP PPMI KSPI, FSP Pariwisata Reformasi, FSPASI, FSUI, SPOI mereka mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Anies-Sandi.  Pasangan  ini di dukung karena  katanya berkomitmen  menolak upah murah yang selama ini diatur dalam PP 78/2015 dan akan menetapkan upah layak bagi buruh Jakarta dengan menetapkan UMP Jakarta lebih tinggi.

http://www.fsplemspsi.or.id/2017/04/deklarasi-buruh-jakarta-untuk-anies.html

Sementara itu,  Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal,  adalah caleg gagal PKS yang getol  bersuara keras dengan membawa nama buruh. Sepanjang tahun  2016-2017, KSPI  yang   berdiri tahun  2003 ini tercatat menjadi   organisasi buruh yang  paling  sering  mewacanakan berbagai tuntutan dan aksi buruh. Ekspos KSPI berada di atas organisasi buruh lainnya di Indonesia, seperti SPSI, FSPMI, KSPSI, serta organisasi buruh internasional ILO. Menurut  Direktur Komunikasi Indonesia Indicator (I2) Rustika Herlambang yang melakukan penelitian tentang buruh, persentuhan buruh dengan isu politik, baik lokal maupun nasional merupakan salah hal yang mengemuka tahun ini. Indonesia Indicator mendapatkan 7.316 berita isu buruh terkait pilkada, 3.2017 berita terkait tenaga kerja asing, dan 1.628 berita terkait tax amnesty.

Dominannya Said Iqbal di panggung media dibandingkan dengan aktivis lainnya disebabkan oleh karena Said Iqbal sebagai representasi aktivis buruh tidak hanya mengusung isu perburuhan, melainkan isu lintas sektor yang bahkan bersifat politis, kata Rustika.

http://nasional.kompas.com/read/2017/05/01/14480911/apakah.buruh.ditunggangi.kepentingan.politik.

Perkiraan saya, aksi buruh tanggal 1 Mei kemarin upaya untuk pemanasan pihak-pihak yang selama ini mengoyang Presiden Joko Widodo (Jokowi).  Skenario mengunakan kekuatan buruh dilakukan setelah mengunakan kekuatan masa dalam Aksi  Bela Islam  yang berjilid-jilid dengan pemicu kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok, terbukti bisa dibungkam oleh Polri.  Meskipun  kelompok tersebut dibungkam saat ini, tetapi sebenarnya  jika Ahok menang di Pilkada DKI Jakarta putaran  kedua, kelompok yang mengatasnamakan membela agama islam akan turun ke jalan kembali  untuk mengoyang Ahok dan sasaran utamanya adalah Jokowi. Ya, kelompok tersebut menjajal kekuatan guna menuju Pilpres 2019. Tetapi  mereka kecewa karena ternyata Ahok  sudah dinyatakan kalah dalam hitung cepat lembaga survey . 

Tetapi apakah mereka puas dan merasa sudah cukup? Tentu saja jawabanya adalah TIDAK. Mereka belum puas sebelum rencana besarnya berhasil.   Sambil menunggu putusan hakim  atas kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok, upaya untuk menjatuhkan pemerintahan Jokowi terus menerus dilakukan secara sistimatis. Caranya dengan mengunakan  kekuatan buruh yang terhitung banyak  dan cukup efektif digunakan untuk skenario tersebut. Dan itu diturunkan pada 1 Mei kemarin.

Sayangnya, skenario busuk tersebut tidak cukup cantik dan rapi karena dengan mudah tercium. Karena dengan tololnya ada buruh yang mau di picu emosinya  sehingga  bertindak anarkis membakar karangan bunga cinta untuk Ahok-Djarot.**

Anies Saja Ketawa Geli, Program Kartu Jakarta Jomblo Tak Serius

Camon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno kembali membuat 'gebrakan' lucu dan bikin geleng-geleng kepala menjelang hari pencoblosan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua yang lalu. Program yang membuat saya  tidak habis pikir yaitu program Kartu Jakarta Jomblo (KJJ).

Seingat saya,   program KJJ ini  belum santer dibahas sewaktu kampanye putaran kedua maupun saat acara debat calon gubernur-wakil gubernur. Atau karena banyak yang membahas program Anies seperti rumah DP 0%, program KJP Plus dll, sehingga program KJJ tidak terbahas.

Saya terus terang tidak habis pikir dengan program Anies yang  nganeh-anehi  dan tidak biasa tersebut.  Rupanya perjuangan Anies –Sandi demi mencapai keinginan menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tidak main-main, sampai menawarkan program yang geli-geli sedap.

Seperti yang di sampaikan  calon Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih (versi hitung cepat sejumlah lembaga survey)  Sandiaga Salahuddin Uno berjanji akan meluncurkan Kartu Jakarta Jomblo (KJJ) bagi warga yang belum memiliki pasangan.  Hal itu sesuai dengan slogannya saat kampanye, 'Maju Kotanya, Bahagia Warganya', Sandi mengatakan bahwa kartu ini adalah fasilitas untuk mendapat pasangan.

"Harus bahagia, karena terus-terusan jomblo pasti menimbulkan stres, kan hidup harus berpasang-pasangan, kita harus cari pasangan kita dan kartu jomblo ini adalah fasilitas kita untuk mencari pasangan kita," kata Sandi saat ditemui di jalan Pulombangkeng Nomor 5, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (30/4/2017). https://news.detik.com/berita/d-3487944/menuju-warga-bahagia-sandiaga-kita-siapkan-kartu-jakarta-jomblo

Masih menurut Sandi, KJJ ini tidak berdiri sendiri tetapi  merupakan  inovasi yang berintegrasi dengan beberapa program andalannya, seperti program OK OCE, dan rumah DP Rp 0.  Intinya kalau para jombowan/jomblowati atau jomblo ngenes  (jones)  mempunyai pekerjaan karena  bisa berwiraswasta melalui program OK OCE dan bisa mempunyai rumah  sendiri  dengan mengambil rumah yang katanya DP-nya 0% itu.

"Kami ingin jomblo juga pas lagi mencari jodoh lebih pede, lebih percaya diri, karena punya rumah sendiri dan mertua juga pasti akan lebih tertarik, atau memiliki impresi yang bagus kalau calon menantunya itu sudah punya rumah sendiri," tambah Sandiaga.

Senada dengan yang di sampaikan Sandiaga, dalam video yang diunggah tanggal 13 April 2017 ini https://www.youtube.com/watch?v=AzGmS8YRwEY, Anies juga mengatakan hal yang sama. Video dibuka dengan curhat seorang laki-laki yang mengaku jumbo dan ingin diperhatikan. Kemudian Anies memberikan tanggapan kira-kira seperti ini (teman-teman bisa melihatnya langsung untuk mendengarkan  Anies bicara persisnya seperti apa ya)

 “ Sungguh kami Anies-Sandi sangat memperhatikan, apalagi memperhatikan warga Jakarta. Apalagi rintihan para jomblowan jomblowati di Jakarta. Sesungguhnya  memang menemukan jodoh itu di tangan Tuhan, tetapi insya Allah kami bisa membantu. Program persiapan bertemu jodoh:

Satu, KJP Plus , kamu bisa menuntaskan pendidikan dan Insya Allah lebih menawan di mata single

Kedua, OK  OCE, insya Allah kamu bisa menjadi  wirausahawan -wirausahawati, punya  penghasilan yang lebih  baik dan bisa nraktir gebetan. Terus kita juga punya program DP 0 rupiah untuk punya rumah. Jadi kalian para jomblo tidak harus ngekost, para jomblo bisa punya rumah sendiri dan nanti tampil lebih menyakinkan di depan calon mertua. Belum nikah sudah punya rumah. Namun kalau itu dianggap belum cukup dan masih diperlukan kartu tambahan kita siapkan Kartu Jakarta Jomblo (KJJ) . Dengan KJJ kamu bisa mendapat diskon perawatan rambut, mentoring cara menulis surat cinta,  dan Insya Allah nanti kita buatkan bulletin jomblo OK OCE  of  the week. Cuma Kartu Jakarta Jomblo ini berlakunya jangka pendek kita inginkan sih 6 bulan. Tetapi lebih realistis 1 tahun, jadi Insya Allah kalau satu tahun bisa menambah semangat, paling tidak tahun depan jangan ada perpanjangan kartu. Dan jangan lupa pilih Anies –Sandi demi terciptanya jomblo berkualitas yang siap menikah. Doa kami semua menyertai para jomblowan jomblowati  di Jakarta.”

Menyimak  tawaran program KJJ tersebut,  menurut saya ada yang  mbundhet dan membuat saya bertanya-tanya , selain juga tentunya geli.

Terus, bagi teman-teman yang kebetulan jomblo, apakah anda percaya dengan program KJJ yang ditawarkan Anies tersebut?

Menurut saya, program KJJ  hanya akal-akalan dari Anies-Sandi untuk menarik simpati  calon pemilih pemula.  Saya sesungguhnya tidak yakin niatan tulus dari Anies-Sandi untuk merealisasikan program tersebut. Saya melihatnya tawaran KJJ tidak serius dan sekali lagi hanya akal-akalan untuk menarik simpati pemilih muda. Kenapa? Jika melihat video tersebut, saya rasa teman-teman juga tidak lantas percaya dengan tawaran Anies. Karena Anies sendiri tidak tampak yakin dan serius jika dilihat dari beberapa bagian ia malah tertawa geli setelah menyampaikan programnya. Bahkan di dibagian akhir video Anies tampak tertawa cukup lama. Menertawakan apa? Ya, saya duga Anies sendiri geli, merasa lucu dengan KJJ yang ia tawarkan.  Jadi pada intinya, saya lihat Anies tidak serius menawarkan program tersebut.

Oke, misalnya saya salah, ternyata Anies –Sandi serius dengan program tersebut, lantas seperti apa program KJJ tersebut akan di realisasikan?

Apakah setelah para jomblowan/jomblowati  mendaftar kemudian akan diberikan pelatihan untuk program wirausaha/wirausahawati melalui program kewirausahaan One Kecamatan, One Center for Entrepreneurship (OK-OCE)  , kemudian akan dipertemukan dengan sesama jomblo setelah mereka sukses dan membuat rumah dengan  DP 0%  tersebut?

Mereka katanya  akan dipertemukan melalui  kegiatan di ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) atau ruang publik lainnya. Sesederhanakah itu? Sandi sendiri  sepertinya belum tahu konsep program KJJ  tersebut. 

Bagi saya, jika benar program KJJ ini direalisaikan, hanya akal-akalan untuk mencari-cari  celah anggaran  dari APBD DKI Jakarta  yang  lebih dari 70 T itu. **