Minggu, 14 Mei 2017

Menyoal Tuntutan Kenaikan Upah Buruh dalam Demo Buruh 1 Mei : Masa Pemerintahan Ahok Upah Buruh Naik Lebih 100%

Masih seputar aksi buruh pada peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei lalu yang diwarnai dengan pembakaran sejumlah karangan bunga tanda cinta dari warga untuk Ahok-Djarot. Setelah mendapatkan kritik dan sorotan dari warga dan ramia dibicarakan di media sosial,  Presidena Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal,   mengatakan aksi pembakaran  dilakukan untuk ikut  membersihkan balai kota dari karangan bunga tersebut  , membantu gubernur supaya sampahnya nggak banyak. Alasan tersebut tentu saja untuk membantah jika aksi pembakaran bunga sebenarnya politis karena kelompok buruh tersebut pernah menyatakan mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Anies Baswedan- Sandiaga Uno pada Pilkada DKI Jakarta.

Yang menarik, sehari sebelum aksi pada tanggal 1 Mei,  seperti yang disampaikan  Said Iqbal  kepada  Kompas.com,  ada tiga tuntutan utama para buruh yang tergabung dalam serikat pekerja saat Hari Buruh Internasional atau "May Day", yaitu  hapus outsourcing dan sistem magang, jaminan sosial pekerja, dan tolak upah murah. https://news.detik.com/berita/d-3488736/karangan-bunga-ahok-dibakar-said-iqbal-itu-untuk-bantu-gubernur
Dari tuntutan tersebut, salah satu yang mengelitik saya adalah tuntutan tolak upah murah. Tuntutan kenaikan upah atau menolak upah murah memang lazim dilakukan saat  demontrasi yang dilakukan oleh buruh. Hampir bisa dipastikan dalam setiap aksi para buruh, kenaikan upah layak selalu menjadi isu yang disuarakan buruh. Bahkan seringkali karena tuntutan tersebut tidak dipenuhi  sampai  menimbulkan gelombang demonstrasi besar-besaran .
Said Iqbal sendiri pernah mengatakan kalau wajar jika buruh menuntut kenaikan upah setiap tahun. Pasalnya selama ini upah yang diterima buruh tidak seimbang dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sehingga, pertumbuhan tersebut dinilai hanya dirasakan oleh pengusaha.


UMP  DKI Jakarta tertinggi di Indonesia
Tuntutan kenaikan upah  yang disuarakan dalam demo 1 Mei kemarin  sudah menjadi  ‘lagu wajib’ bagi para buruh.  Kebutuhan hidup yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun jika tidak dimbangi upah buruh  yang memadai pasti akan selalu menimbulkan masalah.
Demo buruh  kemarin  yang diwarnai dengan tindakan anarkis pembakaran karangan bunga juga dikatakan karena kekecewaan  terhadap kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Syaiful Hidayat.  Pasangan Ahok-Djarot  tidak memenuhi janji selama memimpin DKI Jakarta yang akan menaikkan UMP (Upah Minimum Provinsi)  Rp  4 juta.
Meskipun tahun ini UMP DKI Jakarta naik dari tahun kemarin, tetapi buruh merasa belum cukup sehingga menuntut kenaikan UMP. Karena UMP DKI Jakarta belum sebesar Rp 4 juta, buruh kecewa dan menyalahkan Ahok-Djarot. 

Padahal Ahok- Djarot tidak bisa disalahkan dalam hal besaran kenaikan UMP. Karena  UMP DKI 2017 yang sudah ditetapkan sebesar Rp Rp 3.355.750, sudah sesuai dengan PP Nomor 78 Tahun 2015.   Berkaitan dengan hal tersebut tentunya Pemprov DKI tidak bisa mengeluarkan perda yang bertentangan dengan PP tersebut, umpanya Ahok mau menaikkan hingga Rp 4 juta. Perlu kita ingat jika  peraturan yang lebih bawah harus mengacu pada peraturan yang lebih tinggi.
Perhitungan UMP sudah memiliki rumus sehingga  Pemprov DKI tetap memakai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan untuk menentukan UMP DKI Jakarta.
Dengan perhitungan UMP tahun 2016 ditambah dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi jadilah UMP tahun 2017, kira-kira seperti itu.
Lagipula bagaimana pula buruh menilai Ahok tidak  menepati janji memikirkan nasib para buruh jika kenaikan UMP sudah dilakukan dari tahun ke tahun.
Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) di seluruh tanah air untuk 2017, rata-rata mengalami kenaikan sebesar 8,25 persen. Dengan kenaikan itu, maka UMP tertinggi ada di Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 3.335.700,- sementara yang terendah adalah Provinsi DIY sebesar Rp 1.337.645,-.

Untuk DKI Jakarta, terhitung sejak lima tahun  terakhir terlihat kenaikan cukup signifikan . Kenaikan terjadi sejak Jakarta di pimpin Jokowi-Ahok.  Kenaikan tersebut saya kira  menunjukkan keseriusan Jokowi-Ahok dalam memikirkan nasib para buruh.  Dilihat dari tahun 2011 (sebelum Jokowi-Ahok memimpin DKI Jakarta) sampai lima tahun terakhir ada kenaikan upah  lebih dari 100%.
Berikut daftar UMP Jakarta 2009-2017:

Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009 : Rp. 1.069.865,-
Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010 : Rp. 1.118.009,-
Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011 : Rp. 1.290.000,-
Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 Rp 1,529,150 (naik 18,53% )
Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013 Rp 2,200,000 (naik 43,88%)
Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014 Rp 2,441,000 (naik 10,95%)
Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 Rp 2,700,000 (naik 10.61%)
Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 Rp 3,100,000 (naik 14.81%)
Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 Rp 3,335,700 (naik 8%)

Kalau buruh masih membandingkan dengan upah buruh di Bekasi dan Karawang, mungkin teman-teman buruh lupa bahwa di Jakarta ada  tambahan fasilitas lainnya yang tidak didapatkan di daerah lainnya. Yaitu di Jakarta mereka mendapatkan sejumlah fasilitas yang menunjang kesejahteraan keluarga seperti   akses terhadap pendidikan,kesehatan, perumahan dan transportasi.  Berbagai program  diluncurkan seperti menggratiskan biaya transportasi dengan bus Transjakarta, pengobatan gratis dengan kartu BPJS kesehatan, pemberian Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi anak tidak mampu, serta menjalankan operasi pasar hingga menjual daging murah  Itu semua dilakukan Ahok- djarot  untuk menekan pengeluaran  buruh  di Jakarta. Pahamkan teman.

Astaga, Sandiaga Bilang : Kartu Jakarta Jomblo Solusi Populasi Warga Menurun

Astaga, Sandiaga Uno, Wakil Gubernur DKI Jakarta  terpilih  mengatakan bahwa Kartu Jakarta Jomblo (KJJ) merupakan terobosan dan solusi untuk populasi warga yang menurun.


Singkatnya, Anies-Sandiaga ini bikin program KJJ tak ubahnya dengan program ‘pengembangbiakan’  bagi para jomblo di Jakarta. Mblo, mblo, gubernur dan wakil gubernur kalian  ini perhatian banget ya, bikin program pengembangbiakan karena khawatir kalian tidak segera menikah dan tidak beranak pinak.

"Salah satu yang menjadi kekhawatiran dari kota-kota besar bukan hanya di Asia tapi juga di seluruh dunia itu adalah jumlah populasi yang menurun karena banyak kesibukan. Saya melihat ini ada di Singapura," jelas Sandiaga, seperti yang dilangsir dari detik.com.
Sandi khawatir sekarang ini warga sudah nyaman dengan status jomblo sehingga tidak ingin  segera mengakhiri jomblo-nya tersebut.
"Memang ada juga yang menyatakan ini adalah ranah privasi. Itu nanti diskusikan, tetapi tetap berjalan, karena kami nggak mau sebetulnya kayak Jepang dan Singapura dimana jumlah populasinya menurun terus karena si jomblo-jomblo ini akhirnya menikmati menjadi jomblo," kata Sandiaga. (https://news.detik.com/berita/d-3494604/sandiaga-kartu-jakarta-jomblo-solusi-cegah-populasi-menurun)

KJJ sendiri diakui Sandi sebagai program terobosan karena belum pernah ada. Padahal KJJ ini bagi saya tidak lebih dari lucu-lucuan saja, hanya sebagai penarik simpati para jomblowan/jomblowati untuk memilih pasangan Anies-Sandi
Seperti yang di sampaikan   Anies- Sandi beberapa hari menjelang pencoblosan pilkada putaran kedua, mereka  meluncurkan Kartu Jakarta Jomblo (KJJ) bagi warga yang belum memiliki pasangan.  Hal itu sesuai dengan slogannya saat kampanye, 'Maju Kotanya, Bahagia Warganya', Sandi mengatakan bahwa kartu ini adalah fasilitas untuk mendapat pasangan.
"Harus bahagia, karena terus-terusan jomblo pasti menimbulkan stres, kan hidup harus berpasang-pasangan, kita harus cari pasangan kita dan kartu jomblo ini adalah fasilitas kita untuk mencari pasangan kita," kata Sandi  (https://news.detik.com/berita/d-3487944/menuju-warga-bahagia-sandiaga-kita-siapkan-kartu-jakarta-jomblo)

KJJ ini dikatakan bukan program   yang  berdiri sendiri tetapi  merupakan  inovasi yang berintegrasi dengan beberapa program andalannya, seperti program OK OCE, dan rumah DP Rp 0.  Jadi,  kalau para jombowan/jomblowati  mempunyai pekerjaan karena  bisa berwiraswasta melalui program OK OCE dan bisa mempunyai rumah  sendiri  dengan mengambil rumah yang katanya DP-nya 0% itu.
Melalu KJJ, Anies-Sandi akan memfasilitasi orang yang belum memiliki pasangan untuk melakukan perkenalan atau yang disebutkannya sebagai Taaruf. Direncanakan proses perkenalan dilakukan melalui pojok taaruf atau taaruf massal di Ruang Publik Terbuka Ramah Anak RPTRA.


Pertumbuhan Penduduk Jakarta
Tahun 2015 jumlah penduduk Indonesia  sekitar  255 juta orang.  Laju pertambahan penduduk sekitar 1,3 % pertahun atau setiap tahun ada tambahan 3 juta orang. Semakin besar jumlah penduduk, semakin komplek permasalahan yang dihadapi. Permasalahan kependudukan ini menuntut terpenuhinya kebutuhan makanan, sandang, kesehatan, pendidikan, hingga lapangan kerja.
Jumlah penduduk di Jakarta sendiri   mengalami peningkatan. Bahkan Jakarta merupakan salah satu kota terpadat di Indonesia. Dengan jumlah penduduk   yang besar tersebut, permasalahan  di ibukota tersebut menjadi semakin komplek misalnya kemiskinan, pengangguran.  Daya tampung kota yang melebihi kapasitas  menjadi salah satu penyebab terjadinya  macet menjadi salah satu permasalahan besar di Jakarta. Selain banjir, juga banyak lahan di Jakarta di padati pemukiman.Belum lagi masalah urbanisasi yang dari tahun ke tahun belum cukup terkendali.

Pemerintah sendiri berusaha menekan laju pertumbuhan penduduk  salah satunya  dengan program  BKKBN  : Keluarga Berencana (KB). Untuk DKI Jakarta program KB menjadi salah satu jawaban  karena penduduk di Jakarta sudah melebihi kapasitas kota Jakarta itu sendiri.
Lantas jika program KJJ Anies-Sandi itu untuk mencegah populasi menurun tepatkah  hal itu dilakukan? Bukankah sama saja mereka berdua tidak mendukung program pemerintah melalui program KB tersebut?
Lagipula, status jomblo itu pilihan hidup, hak asasi, bukan  status  yang memalukan bukan pula status yang  harus disembunyikan.

Bukankah justru akan menimbulkan masalah baru jika Jakarta semakin banyak populasi penduduknya sementara kemiskinan, problem perumahan, pengangguran, kesehatan dan pendidikan  masih menjadi masalah di ibukota? Bukankah lebih baik gubernur dan wakilnya memikirkan kesejahteraan warga yang ada sekarang? Tidak malahan membuat program yang katanya untuk menambah populasi warga yang katanya menurun tersebut. Satu lagi, kalau program KJJ berhasil dan Jakarta bertambah populasi penduduknya, Anies- Sandi juga harus memikirkan salah satu janjinya yaitu rumah dengan Dp 0% lho pak. Pikirkan itu pak, jangan sampai janji manisnya di tagih warga nanti. Pahamkan teman?


Rabu, 03 Mei 2017

Peringatan Hari Buruh, Pembakaran Bunga dan Skenario Mengoyang Jokowi

Peringatan Hari Buruh Internasional di Indonesia kali ini berbeda dengan tahun sebelumnya karena diwarnai dengan aksi pembakaran sejumlah karangan bunga  yang diperuntukkan untuk Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki  Tjahaja Purnama (Ahok) –Djarot  Saiful Hidayat.

Dengan kasar  buruh yang sedianya memperingati May Day tersebut meluapkan kemarahan (marah yang tidak berdasar) dengan membakar karangan bunga tanda cinta masyarakat kepada Ahok-Djarot.
Meskipun jelas-jelas tindakan kelompok buruh tersebut anarkis, tetapi anehnya Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal,  beralasan bahwa kawan-kawannya yakni para buruh yang membakar bunga itu sedang membantu petugas kebersihan, seperti diberitakan berbagai portal berita.
Menyitir informasi dari  Kompas.com, di depan karangan bunga yang dibakar itu terdapat mobil komando bertuliskan Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM PSI) DKI Jakarta. (http://megapolitan.kompas.com/read/2017/05/01/13172841/buruh.bakar.karangan.bunga.untuk.ahok-djarot)


Menurut informasi, aksi  pembakaran  karangan bunga  di depan Balai Kota didasari alasan  kekecewaan  dengan kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Syaiful Hidayat. LEM membakar karangan bunga yang ditujukan buat  pasangan  Ahok-Djarot karena tidak memenuhi janji selama memimpin DKI Jakarta.
"Intinya LEM ini kecewa dengan kepemimpinan Ahok karena tidak sesuai janjinya dulu waktu dia terpilih sebagai wakil gubernur. Waktu dia (Ahok) terpilih, itu dia janji mau naikin UMP (Upah Minimum Provinsi) kita 4 juta. Sampai sekarang UMP baru 3,3," ujar Danil (35) salah satu anggota LEM SPSI di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (1/5/2017). UMP mereka masih di bawah UMP di daerah penyangga. "Di situlah kekecewaan kita. Bahkan UMSP (Upah Minimum Sektoral Provinsi) baru deal mau May Day ini setelah kita ancam-ancam," kata Danil. https://tirto.id/kisah-pembakaran-karangan-bunga-untuk-ahok-di-aksi-may-day-cnQC

Buruh diperalat guna menjatuhkan Jokowi ?

Tentu saja kita yang berpikir waras, pasti  bertanya-tanya apa hubungan karangan bunga tanda cinta kepada Ahok-Djarot dengan kemarahan buruh tersebut? Alasan karena kecewa dengan Ahok-Djarot pun rasanya tidak mendasar hingga di tumpahkan dengan membakar karangan bunga . Apa salah karangan bunga itu coba?
Jika kita berpikir jernih, muatan politis kental sekali mendasari aksi brutal para buruh tersebut (kelompok yang membakar bunga). 

 FSP LEM SPSI   adalah  Koalisi Buruh Jakarta yang terdiri dari 13 Organisasi Buruh mendeklarasikan dukungannya bagi Anies-Sandi.  Bersama  organisasi buruh seperti FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) DKI Jakarta, ASPEK Indonesia Provinsi DKI Jakarta, SPN DKI Jakarta, FSP KEP KSPI, Forum Guru Tenaga Honorer dan Swasta, FSP FARKES Reformasi DKI Jakarta, SP PPMI KSPI, FSP Pariwisata Reformasi, FSPASI, FSUI, SPOI mereka mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Anies-Sandi.  Pasangan  ini di dukung karena  katanya berkomitmen  menolak upah murah yang selama ini diatur dalam PP 78/2015 dan akan menetapkan upah layak bagi buruh Jakarta dengan menetapkan UMP Jakarta lebih tinggi.

Sementara itu,  Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal,  adalah caleg gagal PKS yang getol  bersuara keras dengan membawa nama buruh. Sepanjang tahun  2016-2017, KSPI  yang   berdiri tahun  2003 ini tercatat menjadi   organisasi buruh yang  paling  sering  mewacanakan berbagai tuntutan dan aksi buruh. Ekspos KSPI berada di atas organisasi buruh lainnya di Indonesia, seperti SPSI, FSPMI, KSPSI, serta organisasi buruh internasional ILO. Menurut  Direktur Komunikasi Indonesia Indicator (I2) Rustika Herlambang yang melakukan penelitian tentang buruh, persentuhan buruh dengan isu politik, baik lokal maupun nasional merupakan salah hal yang mengemuka tahun ini. Indonesia Indicator mendapatkan 7.316 berita isu buruh terkait pilkada, 3.2017 berita terkait tenaga kerja asing, dan 1.628 berita terkait tax amnesty.
Dominannya Said Iqbal di panggung media dibandingkan dengan aktivis lainnya disebabkan oleh karena Said Iqbal sebagai representasi aktivis buruh tidak hanya mengusung isu perburuhan, melainkan isu lintas sektor yang bahkan bersifat politis, kata Rustika.

Perkiraan saya, aksi buruh tanggal 1 Mei kemarin upaya untuk pemanasan pihak-pihak yang selama ini mengoyang Presiden Joko Widodo (Jokowi).  Skenario mengunakan kekuatan buruh dilakukan setelah mengunakan kekuatan masa dalam Aksi  Bela Islam  yang berjilid-jilid dengan pemicu kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok, terbukti bisa dibungkam oleh Polri.  Meskipun  kelompok tersebut dibungkam saat ini, tetapi sebenarnya  jika Ahok menang di Pilkada DKI Jakarta putaran  kedua, kelompok yang mengatasnamakan membela agama islam akan turun ke jalan kembali  untuk mengoyang Ahok dan sasaran utamanya adalah Jokowi. Ya, kelompok tersebut menjajal kekuatan guna menuju Pilpres 2019. Tetapi  mereka kecewa karena ternyata Ahok  sudah dinyatakan kalah dalam hitung cepat lembaga survey . 

Tetapi apakah mereka puas dan merasa sudah cukup? Tentu saja jawabanya adalah TIDAK. Mereka belum puas sebelum rencana besarnya berhasil.   Sambil menunggu putusan hakim  atas kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok, upaya untuk menjatuhkan pemerintahan Jokowi terus menerus dilakukan secara sistimatis. Caranya dengan mengunakan  kekuatan buruh yang terhitung banyak  dan cukup efektif digunakan untuk skenario tersebut. Dan itu diturunkan pada 1 Mei kemarin.
Sayangnya, skenario busuk tersebut tidak cukup cantik dan rapi karena dengan mudah tercium. Karena dengan tololnya ada buruh yang mau di picu emosinya  sehingga  bertindak anarkis membakar karangan bunga cinta untuk Ahok-Djarot.**













Anies Saja Ketawa Geli, Program Kartu Jakarta Jomblo Tak Serius

Camon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno kembali membuat 'gebrakan' lucu dan bikin geleng-geleng kepala menjelang hari pencoblosan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua yang lalu. Program yang membuat saya  tidak habis pikir yaitu program Kartu Jakarta Jomblo (KJJ).
Seingat saya,   program KJJ ini  belum santer dibahas sewaktu kampanye putaran kedua maupun saat acara debat calon gubernur-wakil gubernur. Atau karena banyak yang membahas program Anies seperti rumah DP 0%, program KJP Plus dll, sehingga program KJJ tidak terbahas.

Saya terus terang tidak habis pikir dengan program Anies yang  nganeh-anehi  dan tidak biasa tersebut.  Rupanya perjuangan Anies –Sandi demi mencapai keinginan menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tidak main-main, sampai menawarkan program yang geli-geli sedap.


Seperti yang di sampaikan  calon Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih (versi hitung cepat sejumlah lembaga survey)  Sandiaga Salahuddin Uno berjanji akan meluncurkan Kartu Jakarta Jomblo (KJJ) bagi warga yang belum memiliki pasangan.  Hal itu sesuai dengan slogannya saat kampanye, 'Maju Kotanya, Bahagia Warganya', Sandi mengatakan bahwa kartu ini adalah fasilitas untuk mendapat pasangan.
"Harus bahagia, karena terus-terusan jomblo pasti menimbulkan stres, kan hidup harus berpasang-pasangan, kita harus cari pasangan kita dan kartu jomblo ini adalah fasilitas kita untuk mencari pasangan kita," kata Sandi saat ditemui di jalan Pulombangkeng Nomor 5, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (30/4/2017). https://news.detik.com/berita/d-3487944/menuju-warga-bahagia-sandiaga-kita-siapkan-kartu-jakarta-jomblo


Masih menurut Sandi, KJJ ini tidak berdiri sendiri tetapi  merupakan  inovasi yang berintegrasi dengan beberapa program andalannya, seperti program OK OCE, dan rumah DP Rp 0.  Intinya kalau para jombowan/jomblowati atau jomblo ngenes  (jones)  mempunyai pekerjaan karena  bisa berwiraswasta melalui program OK OCE dan bisa mempunyai rumah  sendiri  dengan mengambil rumah yang katanya DP-nya 0% itu.

"Kami ingin jomblo juga pas lagi mencari jodoh lebih pede, lebih percaya diri, karena punya rumah sendiri dan mertua juga pasti akan lebih tertarik, atau memiliki impresi yang bagus kalau calon menantunya itu sudah punya rumah sendiri," tambah Sandiaga.

Senada dengan yang di sampaikan Sandiaga, dalam video yang diunggah tanggal 13 April 2017 ini https://www.youtube.com/watch?v=AzGmS8YRwEY, Anies juga mengatakan hal yang sama. Video dibuka dengan curhat seorang laki-laki yang mengaku jumbo dan ingin diperhatikan. Kemudian Anies memberikan tanggapan kira-kira seperti ini (teman-teman bisa melihatnya langsung untuk mendengarkan  Anies bicara persisnya seperti apa ya)
 “ Sungguh kami Anies-Sandi sangat memperhatikan, apalagi memperhatikan warga Jakarta. Apalagi rintihan para jomblowan jomblowati di Jakarta. Sesungguhnya  memang menemukan jodoh itu di tangan Tuhan, tetapi insya Allah kami bisa membantu. Program persiapan bertemu jodoh:
Satu, KJP Plus , kamu bisa menuntaskan pendidikan dan Insya Allah lebih menawan di mata single
Kedua, OK  OCE, insya Allah kamu bisa menjadi  wirausahawan -wirausahawati, punya  penghasilan yang lebih  baik dan bisa nraktir gebetan. Terus kita juga punya program DP 0 rupiah untuk punya rumah. Jadi kalian para jomblo tidak harus ngekost, para jomblo bisa punya rumah sendiri dan nanti tampil lebih menyakinkan di depan calon mertua. Belum nikah sudah punya rumah. Namun kalau itu dianggap belum cukup dan masih diperlukan kartu tambahan kita siapkan Kartu Jakarta Jomblo (KJJ) . Dengan KJJ kamu bisa mendapat diskon perawatan rambut, mentoring cara menulis surat cinta,  dan Insya Allah nanti kita buatkan bulletin jomblo OK OCE  of  the week. Cuma Kartu Jakarta Jomblo ini berlakunya jangka pendek kita inginkan sih 6 bulan. Tetapi lebih realistis 1 tahun, jadi Insya Allah kalau satu tahun bisa menambah semangat, paling tidak tahun depan jangan ada perpanjangan kartu. Dan jangan lupa pilih Anies –Sandi demi terciptanya jomblo berkualitas yang siap menikah. Doa kami semua menyertai para jomblowan jomblowati  di Jakarta.”

Menyimak  tawaran program KJJ tersebut,  menurut saya ada yang  mbundhet dan membuat saya bertanya-tanya , selain juga tentunya geli.
Terus, bagi teman-teman yang kebetulan jomblo, apakah anda percaya dengan program KJJ yang ditawarkan Anies tersebut?

Menurut saya, program KJJ  hanya akal-akalan dari Anies-Sandi untuk menarik simpati  calon pemilih pemula.  Saya sesungguhnya tidak yakin niatan tulus dari Anies-Sandi untuk merealisasikan program tersebut. Saya melihatnya tawaran KJJ tidak serius dan sekali lagi hanya akal-akalan untuk menarik simpati pemilih muda. Kenapa? Jika melihat video tersebut, saya rasa teman-teman juga tidak lantas percaya dengan tawaran Anies. Karena Anies sendiri tidak tampak yakin dan serius jika dilihat dari beberapa bagian ia malah tertawa geli setelah menyampaikan programnya. Bahkan di dibagian akhir video Anies tampak tertawa cukup lama. Menertawakan apa? Ya, saya duga Anies sendiri geli, merasa lucu dengan KJJ yang ia tawarkan.  Jadi pada intinya, saya lihat Anies tidak serius menawarkan program tersebut.
Oke, misalnya saya salah, ternyata Anies –Sandi serius dengan program tersebut, lantas seperti apa program KJJ tersebut akan di realisasikan?
Apakah setelah para jomblowan/jomblowati  mendaftar kemudian akan diberikan pelatihan untuk program wirausaha/wirausahawati melalui program kewirausahaan One Kecamatan, One Center for Entrepreneurship (OK-OCE)  , kemudian akan dipertemukan dengan sesama jomblo setelah mereka sukses dan membuat rumah dengan  DP 0%  tersebut?
Mereka katanya  akan dipertemukan melalui  kegiatan di ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) atau ruang publik lainnya. Sesederhanakah itu? Sandi sendiri  sepertinya belum tahu konsep program KJJ  tersebut. 

Bagi saya, jika benar program KJJ ini direalisaikan, hanya akal-akalan untuk mencari-cari  celah anggaran  dari APBD DKI Jakarta  yang  lebih dari 70 T itu. **

Minggu, 30 April 2017

Ucapan Anies Ini, Bukti Calon Gubernur Pilihan Anda Tidak Siap Bekerja dan Ketakutan

Calon gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan membuat pernyataan tentang gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat,  dapat menuntaskan pengerjaan yang berkaitan dengan persiapan Asian Games 2018 mendatang.  Anies  tidak ingin ada kendala saat perhelatan Asian Games, terutama dalam masa kepemimpinannya sebagai gubernur selanjutnya.

“Ada Asian Games, pastikan saat Asian Games tidak ada yang terlambat, harus on time. Jangan sampai nanti berikutnya muncul masalah karena sekarang (penyelesaian persiapan) tidak tepat waktu," kata Anies saat ditemui di rumahnya, Jalan Lebak Bulus Dalam, Jakarta Selatan, Jumat (28/4/2017) siang. 

 Lebih lanjut Anies mengingatkan agar persiapan untuk Asian Games jangan sampai melambat karena kuatir ia yang disalahkan saat menjabat gubernur nantinya.
 "Jangan kemudian (kinerjanya) melambat, nanti yang disalahkan gubernur berikutnya. Hanya karena sekarang (tinggal) enam bulan (lalu) slow down, melambat,"
http://megapolitan.kompas.com/read/2017/04/28/16213941/anies.ingin.persiapan.asian.games.rampung.sebelum.dirinya.menjabat


Menyimak pernyataan Anies Baswedan tersebut terasa konyol dan mengelikan. Meskipun sudah banyak yang meragukan kualitas Anies mampu mengantikan Ahok, tetapi dengan penyataan konyolnya semakin membuktikan kekhawatiran banyak orang.

Kenapa Anies sebegitunya khawatir dengan pelaksanaan Asian Games? Belum juga dilantik Anies saat ini  kelihatan  sangat khawatir dan mungkin  sudah pusing tujuh keliling hanya  dengan membayangkan saja betapa banyak dan beratnya tugas dan pekerjaan seorang gubernur DKI Jakarta.

Padahal saya nyakin, tanpa diingatkan Anies, pastinya Ahok akan melakukan tugas-tugasnya sampai bukan Oktober mendatang.  Jika  misalnya sesuai dengan perencanaan bulan Oktober 2017  persiapan untuk Asian Games  sudah sekian persen, pastinya tidak diragukan lagi Ahok-Djarot akan menyelesaikan sesuai dengan target semula sekian persen tersebut. Melihat kinerja, tanggungjawab Ahok selama ini, rasanya tidak mungkin Ahok akan memperlambat persiapan Asian Games hanya karena ia tidak terpilih kembali menjadi Gubernur DKI Jakarta. Jadi untuk yang satu ini, Anies sih tidak usah meragukan komitmen Ahok-Djarot.
Menurut saya, pernyataan Anies  diatas  selain konyol juga memperlihatkan  sejumlah  kelemahan  calon Gubernur  DKI Jakarta ini.

Pertama, Anies tidak nyakin akan kemampuan dirinya menjadi Gubernur DKI Jakarta.  Jika Anies merasa mempunyai kapasitas sebagai seorang Gubernur, ia tidak akan kuatir seperti itu, karena nyakin mampu menyelesaikan persiapan untuk event Asian Games 2018. Jika ia  memiliki kualitas kerja yang baik tentunya mampu untuk  menyesuaikan diri  dengan jabatan yang disandangnya.  Toh ia juga pernah menjabat sebagai menteri yang pekerjaan adan tanggungjawabnya lebih berat di bandingkan tanggungjawab seorang gubernur tho. 

Kedua, Anies berjiwa pesimis dan peragu.   Belum juga dilantik ia menjadi panik dan khawatir berlebihan. Mungkin saat maju dalam Pilkada DKI Jakarta  kemarin Anies  hanya mengejar gengsi dan ambisi untuk menjadi DKI 1 tanpa mempertimbangkan, mencaritahu  tanggung jawab seorang gubernur DKI Jakarta.  Optimis seorang Anies tidak kelihatan. Ia  terlihat  begitu  pesimis mampu menyelesaikan persiapan Asian Games setelah dirinya di lantik Oktober nanti.
Coba bandingkan dengan Jokowi-Ahok waktu mengantikan Foke dengan segudang tanggung jawab  dan pekerjaan yang diterimanya dan diselesaikan tanpa mengeluh dan sangat optimis untuk merubah Jakarta menjadi lebih baik lagi. Lha ini, Anies belum-belum kok sudah pesimis gitu. Anies sih cukup enak mengantikan Ahok karena birokrasi sudah tertata, sistim sudah jadi, tinggal melanjutkan saja. Tidak usah capek-capek menata dari awal. Puenak dan peunak thok.

Ketiga, memperlihatkan seorang pemimpin yang tidak mau repot dan tidak mau capek kerja tetapi ingin mendapatkan  hasil yang memuaskan.  Seperti semboyannya OK OC  ‘Ogah Kerja Ogah Capek’ wkwkwkwkw. Anies ingin Ahok yang mempersiapkan segala sesuatunya dan nantinya ia tinggal menerima jadi saja. Kalau sampai hasilnya memuaskan ia yang menunggu pujian tetapi kalau hasilnya kurang memuaskan, maka semua itu salah Ahok. Enak bukan?



Kelima,  melihat gelagatnya ada kemungkinan Anies ini akan baperan dan naga-naganya suka curcol tentang kesulitannya menangani Jakarta. Mungkin nantinya akan curhat gimana merealisasikan janji DP rumah 0%, program plus-nya, enghadapi tagihan-tagihan dari kelompok sumbu pendek yang kemarin dapat janji  manis semanis madu.

Keenam, ketujuh  deel, silahkan ditambahkan sendiri.  Maaf , semoga tidak ada lambaian tangan atau kibaran bendera putih  setelah dilantik gubernur nantinya ya pak, hahahahahaha.

Alasan untuk Rekonsiliasi, Anies Larang Warga Buka Medsos

Versi hitung cepat sejumlah lembaga survey, Anies Baswedan-Sandiaga Uno memenangi Pilkada DKI Jakarta putaran kedua.
Diakui atau tidak  salah satu faktor kemenangan tersebut berkat  strategi memanfaatkan media sosial  (media sosial). Artinya peran media sosial sangatlah besar mengantarkan kemenangan Anies. Tetapi saat ini,  setelah dinyatakan menang, Anies  Baswedan gerah dengan keberadaan medsos dan dengan entengnya  mengimbau agar warga DKI Jakarta menahan diri untuk tidak membuka media sosial selama beberapa hari agar proses rekonsiliasi usai Pilkada lekas berjalan.
"Jangan sampai ketegangan di media sosial menjadi ketegangan di luar. Enggak usah lihat timeline (lini masa) dulu deh dua hari tiga hari. Nanti juga akan tenang," kata Anies di Kota Bambu, Palmerah, Jakarta Barat (28/4/2017). https://tirto.id/anies-minta-warga-dki-tak-buka-medsos-demi-rekonsiliasi-cnEt



Seperti yang dinyatakan  mantan Mendikbud  yang tak genap bertugas 2 tahun ini, rekonsiliasi menjadi fokusnya bersama wakilnya, Sandiaga Uno setelah Pilkada DKI Jakarta. Menurut dia, rekonsiliasi itu penting untuk menyatukan kembali warga DKI Jakarta usai berpolemik keras selama Pilkada berlangsung.
Sudah menjadi rahasia umum, Pilkada DKI Jakarta telah membuat warga tercerai berai. Banyak pertemanan, persaudaraan menjadi retak, rusak dan  bubar gara-gara berbeda pandangan politik dan dukungan kepada calon gubernur dan wakilnya.  Ketegangan menjadi semakin meninggi manakala  terpicu dengan  dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan disambung dengan adanya  aksi bela islam yang jumlahnya  berjilid-jilid. Jika semula permusuhan dilakukan secara diam-diam, setelah aksi bela islam terjadi, permusuhan tidak bisa di sembunyikan lagi. Orang-orang yang masuk kelompok sumbu pendek dengan gampang mencaci, menghina dan mengkofar kafirkan sesama muslim hanya karena tidak  mau mendukung aksi bela islam yang tidak lebih dari upaya politisasi terhadap Ahok.

Gencarnya informasi dari media sosial yang banyak berisi black campaign turut memperuncing keadaan. Saban menit bahkan detik di media sosial beredar informasi yang kalau tidak cermat bisa membuat hati dan  kepala panas.  Kesalnya, tanpa mencari tahu lebih mendalam tentang kebenaran informasi yang di sampaikan, dengan gampangnya orang membagi info tersebut kepada orang lain. Tak ayal informasi yang belum tentu benar tersebut dengan mudanya tersebar ke segala penjuru dan di baca puluhan, ribuan,bahkan jutaan manusia.

Saya, meskipun bukan warga Jakarta ikut merasakan ketegangan dan permusuhan dari Pilkada DKI Jakarta tersebut. Bukan jauh-jauh, tidak hanya ‘dimusuhi’ teman tetapi juga saudara yang mendukung pasangan Anies Baswedan – Sandiaga Uno. 


Efektifkah rekonsiliasi ala Anies Baswedan dengan puasa buka medsos?
Anies Baswedan dan Sandiaga Uno berupaya untuk melakukan rekonsiliasi warga Jakarta dengan bertemu langsung dengan Ahok dan Djarot. Kendati  keduanya sudah saling bertemu dan keduanya berkomitmen untuk menciptakan rekonsiliasi di Jakarta, tetapi nyatanya ketegangan  pendukung kedua belah pihak belum cukup  reda, salah satunya bisa dilihat dari media sosial.

Mungkin hal itulah yang mendasari Anies mengimbau warga Jakarta untuk tidak membuka medsos barang beberapa hari. Anies agaknya tahu persis jika ketegangan dan permusuhan yang terjadi  terutama di Jakarta salah satunya karena informasi di medsos yang luar biasa .  Diakui atau tidak salah satu faktor kemenangan Anies adalah berkat unggahan  video  pidato Ahok di Kepulauan Seribu yang diedit oleh Buni Yani  dan sebarkan melalui medsos. Melalui medsos pula gegap gempita orang berduyun-duyun ke Jakarta untuk mencaci Ahok dengan tuduhan menistakan agama  dan meminta Ahok di hukum berat.  Jadi, diakui atau tidak, kemenangan Anies berkat media sosial yang gencar menuding Ahok bersalah dan Anies dengan mudah memanfaatkan momentum tersebut untuk mencapai kemenangannya.

Jika sekarang Anies meminta warga untuk berhenti melihat medsos beberapa hari saja untuk upaya proses rekonsiliasi, menurut saya  itu salah satu bentuk ketakutan Anies akan pengaruh medsos yang luar biasa.   Dari medsos Anies bisa mengalahkan Ahok, dari medsos pula Anies akan risi bila janji-janji  manis masa kampanyenya akan ditagih warga Jakarta. Dari medsos pula Anies jenggah melihat kenyataan warga sangat mencintai Ahok dan kehilangan sosoknya .

Jika Anies sekarang begitu mudahnya menghimbau warga untuk tidak menjamah medsos, kenapa  saat itu Anies diam saja saat melalui medsos pula orang mencaci Ahok? Kenapa Anies diam saja saat orang mengancam orang yang memilih Ahok jika meninggal  jenasahnya tidak akan disholatkan?  Kenapa Anies tidak bereaksi saat ada ajakan Tamsya Al-Maidah yang intimidatif terus menerus menteror warga Jakarta? 

Saya rasa himbauan Anies tersebut akan sulit di realisasikan oleh warga Jakarta. Dan rasanya tidak masuk akal  untuk mencapai  rekonsiliasi melalui puasa  membuka medsos dalam beberapa hari. Hemat saya, akan lebih mudah jika Anies memberikan himbauan, seruan, ajakan kepada para pendukungnya untuk tidak lagi rasis, untuk tidak lagi intimidatif , tidak lagi mengunakan agama sebagai  pembenaran kepentingan politik. Anies juga  harus memberikan himbauan para pendukungnya untuk tidak mengunakan masjid untuk ceramah politik, melarang pengikutnya mengkofar-kafirnya orang lain, mengajak pengikutnya untuk mensholatkan jenasah tetangganya yang mendukung Ahok.  Dengan upaya itu,  barangkali upaya untuk  rekonsiliasi yang diinginkan Anies akan lebih mudah terealisasi.**






Kamis, 06 April 2017

Perbedaan dan Persamaan BUMDesa dan Koperasi

Oleh : Sutoro Eko

Perdebatan tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) terus mengemuka. Badan hukum dan penyertaaan modal ke dalam BUM Desa menjadi isu utama perdebatan. Para pegiat koperasi melontarkan kritik bahwa perseroan tidak tepat menjadi badan hukum bagi BUM Desa sebab badan ini bersifat padat modal, mengarah pada privatisasi dan tidak berpihak pada masyarakat desa. Sebaliknya mereka merekomendasikan bahwa koperasi merupakan satu-satunya badan hukum yang tepat bagi BUM Desa sebab koperasi mempunyai sandaran konstitusional yang kokoh dan secara sosiologis lebih mencerminkan semangat gotong royong.

Perdebatan itu muncul karena UU No. 6/2014 tentang Desa mengalami kesulitan dan tidak tuntas mengatur BUM Desa. Pada waktu sidang RUU Desa, pemerintah dan DPR menyadari bahwa  BUM Desa merupakan institusi bercirikan desa yang berbeda dengan perseroan atau koperasi. Karena itu ada usulan bahwa BUM Desa merupakan usaha berbadan hukum tersendiri yang setara dengan koperasi dan perseroan. Tetapi usulan ini kandas karena hukum bisnis hanya mengenal badan hukum perseroan dan koperasi. Akhirnya pemerintah dan DPR mengambil kesepakatan tentang definisi BUM Desa yang mereplikasi definisi BUMN, dan menegaskan dalam Pasal 87 ayat (3): BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Ketentuan ini diikuti penjelasan: “Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada saatnya BUM Desa mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”.  Di balik itu ada kehendak kuat bahwa BUM Desa dapat berjalan melayani kebutuhan masyarakat desa tanpa harus berbadan hukum, dan di kemudian hari baru dikembangkan menjadi badan hukum. 



Perbedaan dan Persamaan

Hakekat BUM Desa berbeda dengan hakekat koperasi sehingga BUM Desa tidak bisa berbadan hukum koperasi. Pertama, BUM Desa dibentuk dengan perbuatan hukum publik, yakni melalui Peraturan Desa yang disepakati dalam musyawarah desa. Koperasi merupakan institusi hukum privat, yakni dibentuk oleh kumpulan orang per orang, yang semuanya berkedudukan setara sebagai anggota. Kedua, seperti halnya BUMN, modal BUM Desa berangkat dari kekayaan desa yang dipisahkan. Koperasi berangkat dari simpanan pokok dan wajib dari anggota, yang kemudian juga membuka penyertaan modal dari pihak lain. Ketiga, BUM Desa merupakan campuran antara pelayanan umum dan kegiatan usaha ekonomi; koperasi merupakan institusi dan gerakan ekonomi rakyat. Keempat, BUM Desa dibentuk untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan desa, memenuhi kebutuhan masyarakat Desa dan mendayagunakan sumberdaya ekonomi lokal. Koperasi dibentuk untuk mengembangkan kekuatan dan memajukan kesejahteraan anggota.

BUM Desa dan koperasi memiliki kerentanan serupa. Perampasan elite (elite capture) bisa terjadi dalam BUM Desa dan koperasi yang membuat kebangkrutan. Tidak jarang para penumpang gelap (free rider) yang hadir memanipulasi BUM Desa dan koperasi, sehingga banyak BUM Desa dan koperasi abal-abal, yang tidak mencerminkan spirit kegotongroyongan dan kerakyatan. Juga sudah banyak BUM Desa dan koperasi yang mati karena dimobilisasi dan dipangku oleh pemerintah.

Baru sedikit BUM Desa yang berhasil, dan lebih banyak BUM Desa hanya papan nama. Koperasi mempunyai landasan konstitusi yang kuat serta sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia, bahkan koperasi jauh lebih tua daripada BUM Desa. Di setiap tempat ada koperasi. Tetapi mengapa petani dan nelayan dari dulu sampai sekarang tetap tidak berdaya? Apakah mereka tidak bergabung menjadi anggota koperasi? Apakah sebagian besar koperasi petani dan nelayan sudah mati seperti halnya KUD? Atau apakah koperasi tidak mampu menolong petani dan nelayan?

Arief Satria, Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB, pernah melansir data bahwa sekitar 92% nelayan tidak bergabung menjadi anggota koperasi. Saya sungguh terkejut dan tercengang dengan data ini, dan saya mengajukan pertanyaan:  mengapa nelayan tidak menjadi anggota koperasi? Baik teori ekonomi moral petani James Scott (1976) maupun fakta lapangan menunjukkan bahwa petani dan nelayan selalu membutuhkan tetapi terjerat oleh patron mereka, yakni tengkulak atau tauke. Para juragan ini tampak budiman tapi menjerat dan memperdaya petani dan nelayan.

Fakta itu memberi pelajaran bahwa masalah badan hukum sangat penting, tetapi masalah ekonomi politik jauh lebih penting. BUM Desa dan koperasi menghadapi tantangan menolong dan memberdayakan orang desa (petani, nelayan, peternak dan sebagainya). Karena itu koeksistensi, sinergi dan kolaborasi keduanya sangat dibutuhkan.


Koeksistensi dan Sinergi

Meski berbeda, antara BUM Desa dan koperasi merupakan dua entitas yang bisa saling mengisi dan melengkapi, sekaligus bisa membangun sinergi dan kolaborasi di ranah desa. Ada tiga model sinergi dan kolaborasi. Pertama, BUMDesa dan koperasi berbagi modal dan hasil. Modal BUM Desa dapat dibagi menjadi: 60% dari pemerintah desa, 20% koperasi, dan 20% lainnya dari unsur-unsur masyarakat setempat. Model ini mencerminkan sebuah kegotongroyongan kolektif tanpa harus melibatkan pemodal besar dari luar. Tetapi dengan model ini, BUM Desa menghadapi masalah badan hukum, kecuali dipaksa menjadi perseroan. Kalau menjadi perseroan BUM Desa harus mengikuti rezim perseroan juga.

Kedua, koperasi desa tanpa BUM Desa. Desa tidak harus mendirikan BUM Desa tetapi dapat membangun koperasi desa. Pemerintah desa mengorganisir seluruh warga desa secara sukarela membentuk koperasi. Ini bukan koperasi milik desa, melainkan milik warga desa yang semuanya berdiri setara sebagai anggota. Koperasi desa ini berbadan hukum, yang bisa menjalankan usaha ekonomi desa secara leluasa, jelas dan legal. Pemerintah desa dapat memberikan hibah dan penyertaaan modal kepada koperasi desa, sehingga memperoleh pendapatan asli desa. Namun desa tidak dapat memisahkan kekayaan desa kepada koperasi desa, kecuali dengan skema kerjasama pemanfataan. Selain itu, juga tidak masuk akal kalau koperasi desa membangun dan mengelola air bersih dan listrik desa untuk melayani semua warga masyarakat desa yang bukan anggota.

Ketiga, BUM Desa dan koperasi desa berjalan bersama dan berbagi tugas. BUM Desa, tanpa harus berbadan hukum, dapat memanfaatkan aset desa dan sumberdaya milik bersama (seperti air, embung, tenaga surya, telaga, sungai) untuk melayani kebutuhan masyarakat dan pengembangan desa wisata. Koperasi desa dapat dibentuk seperti model kedua, yang menjalankan usaha dan gerakan ekonomi kolektif antara pemerintah desa dan masyarakat  tanpa harus menghadapi kesulitan badan hukum.

Model ketiga itulah yang lebih relevan menjadi jalan tengah perdebatan antara BUM Desa dan koperasi, juga merajut koeksistensi, sinergi dan kolaborasi kedua institusi ini. Kolaborasi BUM Desa dan koperasi desa dapat memberikan pelayanan dasar, sekaligus dapat mengonsolidasi kekuatan lokal dan menolong  orang desa (petani, nelayan, peternak, dan lain-lain).

(sumber : forumdesa.org)





Menelusuri Jejak Eep Saefulloh Fatah dan Isu SARA Pada Pilkada DKI Jakarta

Sepandai -pandainya orang menyimpan bangkai ,maka akan tercium  baunya juga . Sepintar -pintarnya tupai melompat ,maka ia akan terjatuh juga. Begitulah kiranya  pepatah yang tepat untuk gambaran  orang-orang licik yang selama ini melempar batu sembunyi tangan dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.   Yang berteriak untuk menurunkan spanduk ajakan untuk tidak mensholatkan jenasah yang memilih Ahok, bahkan yang  berteriak seolah-olah  ia benar dan menuduh isu SARA dimainkan oleh kelompok Ahok untuk menyerang lawan.

Serapat apapun menyembunyikan kebusukan, suatu saat akan terbongkar juga. Dan  hal itu agaknya  mulai terkuak , setelah beredarnya video viral  Eep Saefulloh Fatah,  yang secara mengejutkan dan terang-terangan menyebut masjid sebagai tempat kampanye untuk meraih kemenangan  politik. (tentunya kemenangan Anies Baswedan- Sandiaga Uno). Eep Saefulloh Fatah disebut-sebut berposisi  sebagai konsultan politik pasangan Anies-Sandi yang diusung Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera(PKS) . 

Dalam ceramahnya, Eep menyampaikan contoh kemenangan Partai FIS/Partai Front Keselamatan Islam (al-jabhah al-islamiyah lil-inqadh) di Aljazair yang  telah berhasil memenangkan pemilu dengan mengunakan  masjid sebagai alat politisasi.  Atas kemenangan tersebut, Eep agaknya  ingin menerapkan strategi yang sama untuk mengalahkan pasangan Ahok-Djarot.


foto : viva,co.id
Eep menyatakan  bahwa  kemenangan  Partai FIS  pada pemilu di Al-Jazair karena memanfaatkan dan  menjadikan masjid  yang mestinya untuk beribadah tetapi juga digunakan sebagai alat  propaganda politik. Kemenangan itu tentu saja mengejutkan karena  Partai FIS bukan partai dengan jaringan yang kuat, tidak ada tokoh-tokoh berpengaruh yang tersebar di berbagai daerah, dan pendanaannya pun biasa-biasa saja.
Masih menurut Eep, Partai FIS mengunakan jaringan masjid seperti khotib, ulama, ustadz yang mengisi kegiatan di masjid , untuk ikut berpolitik, tidak hanya menyerukan ketakwaan tetapi juga seruan politik. Seruan politik dilakukan secara massif, terus menerus  sampai hari pencoblosan.

Dalam penelusuran saya, FIS  termasuk partai baru yang  yang berdiri tahun  1989 atas desakan masyarakat yang mayoritas Muslim. Disebutkan bahwa masyarakat  kecewa sebab satu-satunya partai yang dibentuk pada masa Presiden Boumedienne yakni FLN yang berasaskan sekular gagal mewujudkan kemajuan. Sebagai parpol Islam,  FIS kemudian mengangkat isu seputar Islam dengan menyodorkan program-program yang memikat simpati masyarakat Aljazair seperti ekonomi kerakyatan, mendukung terwujudnya kehidupan yang lebih Islami, demokratisasi, dan pemerintahan yang lebih dekat kepada Daulah Islam dibanding Barat.
Intinya, dengan inspirasi kemenangan Partai FIS mengunakan masjid sebagai alat politik, konsultan Anies –Sandiaga tersebut menerapkan strategi yang sama.


Kenapa konsultan politik tersebut menempuh cara kotor ?
Mohon maaf jika saya menilai cara untuk memenangkan Anies-Sandi dengan mengunakan masjid sebagai alat propaganda politik adalah cara yang kotor. Mengunakan  isu Sara  adalah cara yang tidak sehat dan kemunduran dalam demokrasi di Indonesia yang terdiri dari beragam suku, agama, ras, golongan, adat istiadat, budaya.  Selama ini  isu Sara  sedapat mungkin selalu dihindarkan  untuk  meraih kemenangan politik tetapi justru isu Sara kembali hadir dan  dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

Dalam beberapa bulan jelang Pilkada DKI Jakarta, suhu politik memanas, pertentangan antar agama, kecurigaan umat seagama muncul di permukaan tanpa bisa di bendung lagi. Bahkan antar teman,  keluarga pun tak jarang yang saling bermusuhan  hanya karena berbeda pandangan politik. Pilkada Jakarta memberikan dampak psikologis yang luar biasa dan salah satu pemicunya adalah isu agama yang segaja dihembuskan pihak-pihak tertentu.

Kenapa Eep melakukan cara seperti itu? Dugaan saya, Eep menyadari betapa sulitnya untuk mengalahkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot dalam Pilkada Jakarta. Seorang Eep yang di konon  sebut-sebut  menjadi  konsultan politik, dan pernah menjadi konsultan politik  dan orang di balik kemenangan Jokowi – Ahok dalam Pilkada DKI tahun  2012 lalu, tentunya ingin menorehkan catatan gemilang jika kali ini ia juga berhasil memenangkan pasangan Anies-Sandi.  Pakar politik lulusan Universitas Indonesia yang di sebut juga menjadi orang di balik kemenangan pasangan Aher dan Deddy Mizwar dalam Pilgub Jabar ini ingin terus meraih kemenangan, ingin mempunyai prestasi  cemerlang sebagai konsultan politik yang selalu berhasil memenangkan orang yang didukungnya.  Ia juga mengaku sebagai konsultan politik Jokowi-JK dalam Pilpres lalu.

CEO PolMark Indonesia  dan Suami dari Sandrina Malakiano ini mengetahui kapasitas Anies-Sandi tidak cukup  memadai untuk menjadi penantang Ahok-Djarot. Kalau bicara program, program yang sudah dikerjakan Ahok-Djarot terbukti sudah  bermanfaat bagi warga jakarta, mampu merubah Jakarta menjadi lebih baik dan maju. Sementara program yang akan dilakukan ke depan juga sudah terencana dengan baik dan tinggal melanjutkan manakala  Ahok –Djarot terpilih kembali memimpin Jakarta.
Singkatnya, menantang Ahok-Djarot dengan adu program jelas langkah yang tidak tepat, dan tidak mungkin untuk mengungguli pasangan petahana tersebut. Untuk itu satu-satunya cara hanya dengan mengembuskan isu Sara yang kemungkinan besar akan mampu mengoyang Ahok yang dobel minoritas.

Eep sebagai seorang pakar poltik yang sudah malang melintang menjadi konsultan politik tahu betul bahwa mengunakan  isu Sara  itu tidak fair dan  menciderai demokrasi.  Tetapi dengan sadar telah mengunakan Sara untuk kepentingan pribadinya.  Demi ambisi untuk mencatat kemenangan demi kemenangan orang-orang yang mengunakan jasanya, ia telah membuat demokrasi kehilangan akal sehatnya.
Barangkali, kebelet ingin selalu menorehkan kemenangan itulah yang membuat Eep kehilangan kontrol pribadi , ‘kewarasan’ sehingga rela  mendorong politisasi isu Sara pada Pilkada DKI Jakarta. **

(4 April 2017)

Ira Koesno Kembali Ditunjuk KPU Sebagai Moderator Debat Pilkada DKI Jakarta Putaran Kedua, Akankah Sandiaga Gagal Fokus?

Debat  calon Gubernur DKI Jakarta  pada Pilkada putaran kedua  yang di selenggarakan oleh  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta akan dilangsungkan pada Rabu 12 April 2017 mendatang.  Jika pada debat putaran pertama ada tiga  pasangan calon Gubernur, pekan depan hanya ada dua pasangan calon yang akan berlaga yaitu Ahok-Djarot dan Anies Baswedan- Sandiaga Uno.

Diperkirakan debat putaran kedua  akan  berlangsung menarik, penuh ketegangan dan mengejutkan, paling tidak akan  menjadi ajang saling adu  program kedua pasang kandidat.   Ya, meneruskan  debat  Mata Najwa yang diselenggarakan   Metro TV kemarin. Hahahaha. Selain kedua pasang calon gubernur-wakil gubernur  yang menyita perhatian,  pada debat  Pilkada putaran kedua   ini yang kemungkinan besar mencuri perhatian adalah sosok Dwi Noviratri Koesno Martoatmodjo alias Ira Koesno yang didaulat menjadi moderator. Pada debat  perdana   pada  putaran  pertama  Pilkada bulan Januari yang lalu, Ira Koesno juga di percaya  untuk memandu jalannya acara.
Seperti yang di sampaikan oleh Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno, dipilihnya Ira Koesno sebagai pemadu  debat putaran kedua karena   presenter cantik itu  telah memiliki pengalaman menjadi moderator dalam debat Pilkada DKI Jakarta 2017.

foto : wolipopdetik

Ira Koesno, memang tidak diragukan lagi untuk mengelola debat pekan depan, karena ia telah membuktikan sukses membawakan  Siaran langsung Debat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Cagub-Cawagub) DKI Jakarta 2017, putaran pertama, yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.  Bahkan  tagar debat cagub-cawagub menjadi trending topic di media sosial twitter. Selain bisa bersikap tegas dan memandu jalannya acara dengan baik, penampilan wanita yang kariernya berkembang di  salah  satu televisi swasta di tanah air mampu membuat gagal focus pemirsa.  Wanita berusia 47 tahun itu mampu menyita perhatian publik karena masih terlihat teramat segar, muda dan cantik serta menarik.
Tentunya penampilan Ira Koesno  pekan depan akan di tunggu-tunggu para pemirsa di tanah air, untuk melihat tampilannya yang oke dan terampilnya memandu jalannya debat tersebut.

Sandiaga juga gagal focus lihat Ira Koesno?

Terpilihnya Ira Koesno menjadi moderator  debat pada putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017 tidak hanya membuat  warga menjadi senang dan menunggu penampilannya, tetapi ternyata calon wakil gubernur nomor urut tiga, Sandiaga Uno juga merasa senang.
Ia berharap jika nantinya debat putaran kedua yang di pandu  Ira Koesno  akan heboh kembali seperti  pada debat putaran pertama.
“Wah seru banget. Mudah-mudahan Mbak Ira memang sangat heboh banget saat debat pertama. Mungkin dampaknya rating-nya tinggi. Karena banyak netizen maupun penonton yang menunggu.”
Sandiaga  juga mengatakan  bahwa masyarakat menantikan kehadiran Ira Koesno yang sudah cukup lama jarang tampil di televisi.

Lebih lanjut pasangan Anies Baswedan ini juga menilai bahwa banyak yang gagal focus melihat munculnya Ira Koesno sebagai moderator debat calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.
“Saya lihat mungkin karena beliau sudah lama nggak kelihatan di televisi dan membawakannya sangat lugas. Jadi banyak yang gagal fokus. Kita harapkan tanggal 12 (April) jauh lebih menarik,” kata Sandiaga.

Saya kira  pernyataan Sandiaga kalau banyak yang gagal focus  melihat Ira Koesno, salah satunya adalah Sandiaga sendiri. Kemungkinan besar Sandiaga juga gagal focus melihat Ira Koesno yang menarik itu. Hehehe itu wajar saja kok, masih wajar  sebagai manusia (laki-laki)  yang gagal  focus melihat cewek cantik dan menarik. Yang nggak biasa dan masih jarang kalau laki-laki  suka sama jenis kelamin yang sama (maaf) atau jeruk makan jeruk.

Pesan saya, Sandiaga  boleh saja gagal focus nantinya saat melihat Ira Koesno, tetapi jangan sampai karena gagal  focus terus membuatnya tidak konsentrasi dalam menjawab pertanyaan panelis, pertanyaan dari masyarakat dan pertanyaan dalam debat terbuka kedua pasangan calon.
Saya khawatirnya karena alasan gagal focus, Sandiaga akan ngaco dalam menjelaskan program-program OK OC (One Kecamatan One Center of Entrepreneurship),  saling berdebat sendiri dengan Anies karena beda pendapat tentang program perumahan DP 0 rupiah, tentang program KJP Plus, program OK-OTRIP, program Kartu Jakarta Lansia. Kalau sampai kepleset, tentunya warga akan tambah pusing dengan tawaran program yang sebagian besar sudah dilakukan Ahok-Djarot tersebut.  Hingga pemirsa akan membatin , “ Ngemeng apa kamu San…..”

(3 April 2017)