Melihat Sisi Lain Nelayan Budidaya Ikan Laut

Pengalaman baru bagi saya, melihat langsung budidaya ikan laut di Kota Ambon

Ambon  kota yang dikelilingi laut, memiliki panjang garis pantai 98 km dengan sektor perikanan menjadi salah satu sektor unggulannya.

Aktivitas perikanan didominasi perikanan tangkap disamping  budidaya  ikan laut dan tawar dan budidaya rumput laut yang mulai berkembang dengan sumberdaya ikan sebagai potensi perikanan unggulan.

Hampir semua nelayan adalah nelayan ikan tangkap dengan mengandalkan berbagai alat sederhana yang digunakan. Wilayah tangkap ikan tersebar di semua lautan di Kota Ambon. Sumberdaya ikan meliputi ikan pelagis, ikan demersal dan ikan karang. Kelimpahan stok ikan pelagis besar (tuna dan cangkalang) berada pada wilayah perairan Selatan Kota Ambon. Kelimpahan stok untuk ikan pelagis kecil tersebar di Teluk Ambon Dalam, Teluk Ambon Luar, Teluk Baguala dan perairan Selatan Kota Ambon.

Sementara  untuk  budidaya juga dikembangkan oleh nelayan. Jenis  budidaya  yaitu budidaya ikan laut, ikan tawar dan rumput laut. Sebenarnya nelayan budidaya tidak hanya mengantungkan hidup dari budidaya ikan tetapi juga tetap mencari ikan tangkap seperti nelayan lainnya. Mereka harus mencari ikan tangkap karena tidak bisa mengandalkan ikan budidaya dengan masa panen yang lama lebih dari satu tahun dan membutuhkan ikan tangkap sebagai makanan ikan laut yang dikembangkan.  Ikan laut  tersebut meliputi ikan kerapu, bubara, ikan macan dan samandar. Metodenya mengunakan  keramba jaring apung dan ling line. Nelayan yang melakukan budidaya ikan laut banyak tersebar di Negeri Waigeru, Hative Kecil, Latire, Negeri Lama, Poka yang sebagian besar untuk jenis ikan kerapu.

 

Untuk menuju lokasi budidaya ikan, kami mengunakan ketiting

Nelayan mendapatkan bibit ikan dari Balai Budidaya Laut ataupun membeli dari nelayan sendiri dengan harga beli untuk ikan kerapu berukuran 1 cm Rp 1800 sementara ikan kerapu yang siap dimasukkan ke dalam keramba berharga sekitar Rp 7.000. Bibit ikan bubara Rp 10.000-15.000.

 

Kami diatas lokasi jaring budidaya ikan laut

Cara budidaya ikan dengan menebarkan jaring besar di laut.  Biasanya seorang nelayan akan mempunyai lebih dari dua kotak jaring. Saya sempat berkunjung ke tengah laut untuk melihat jaring berisi budidaya ikan milik nelayan di Negeri Waiheru. Biasanya seorang nelayan mempunyai beberapa kotak jaring bahkan ada yang mempunyai 20 kotak jaring.  Satu kotak jaring bisa di masukkan 300-500 bibit ikan dan akan dipisahkan sesuai dengan besar kecilnya ikan  sekitar enam bulan berikutnya.

 

Salah satu ikan di kotak jaring

Pembudidayaan ikan memerlukan kesabaran  dan  keuletan tersendiri. Oleh karena itu tidak banyak nelayan yang masuk melakukan budidaya ikan laut. Dalam budidaya ikan laut nelayan harus merawat dengan benar seperti memberikan makanan dari ikan laut yang telah di cacah, memperhatikan tingkat kesehatan ikan.  Penyakit yang menyerang ikan biasanya virus sehingga ikan harus dipisahkan dari ikan lainnya agar tidak menular.

 

Pondok kayu sebagai tempat tinggal dan tempat mengawasi ikan-ikan nelayan

Masa panen ikan juga cukup lama, untuk ikan kerapu tikus minimal berusia diatas 3 tahun, sementara kerapu macan bisa dipanen setelah berusia 1 tahun. Harga jual ikan kerapu tikus Rp 250.000/ kg, kerapu macan Rp 90.000/kg dan ikan kue Rp 30.000/kg. Kendala utama perikanan budidaya ini pada tingkat keamanan ikan sehingga nelayan harus menjaga ikan selama 24 jam. Bahkan nelayan membuat pondok-pondok kecil di tengah laut untuk menjaga kerambanya.***

Menyongsong Implementasi UU Desa (Menelaah PP Nomor 43 Tahun 2014 dan PP Nomor 60 Tahun 2014)

(UU Desa)

            UU No 6/2014 tentang Desa  merupakan pengakuan dan penghormatan Negara terhadap Desa karena Desa memiliki payung pengaturan tersendiri yang terpisah dari pengaturan pemerintah pusat. Kedudukan desa bukan lagi sebagai organisasi pemerintah yang berada dalam sistim pemerintah kabupaten/kota (local state government)  tetapi sebagai pemerintahan masyarakat, hybrid antara self governing community dan local self government.

            Kehadiran UU Desa ini memperkuat desa setidaknya dilihat dari beberapa  hal. Dari sisi politik, desa menjadi  arena bagi warga untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan.  Dari sisi kewenangan, desa mempunyai kewenangan asal usul, desa berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berskala lokal yang ditetapkan menurut peraturan perundanga-undangan yang berlaku. Dari sisi pembangunan, desa merupakan subyek pemberi manfaat yang mampu menjalankan emansipasi lokal dalam pelayanan public dan pengembangan aset lokal. Dari sisi keuangan, Negara melakukan redistribusi anggaran desa yang bersumber dari APBN dan APBD untuk membiayai kewenangan desa dengan jumlah anggaran yang signifikan.

Penjelasan pasal 72 ayat  (2)  UU Desa tentang besaran alokasi anggaran yang diperuntukkan langsung ke desa ditentukan 10% dari dan di luar dana transfer daerah (on top) secara bertahap.  Sementara pasal 72 ayat (4) menerangkan  bahwa desa juga mendapat sumber dana paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Merujuk pada dana transfer daerah  pada APBD tahun 2014 Rp 592 triliun,  DAU dan DBH sebesar Rp 454,9 T, kemudian jumlah desa ada 72. 944 desa, maka diperkirakan tahun 2014 rata-rata Pendapatan Desa dari bagian dana perimbangan  adalah 45,4 T/72.944 = Rp. 623.629.955. Jika di tambah dengan rata-rata Pendapatan Desa dari APBN on top dari Dana Transfer ke Daerah (59,25 T/72.944) = Rp. 812.404.036 . Maka diperkirakan setiap desa akan mempunyai pendapatan desa yang bersumber dari APBN sekitar  Rp. 1,4M.  Jumlah Rp 1,4 M  inilah yang selama ini disambut suka cita oleh Desa. Dalam bayangan mereka, Desa akan mengelola anggaran dengan nilai yang cukup besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tetapi dari rapat kerja Banggar DPRRI tentang APBN TA 2015 disepakati bahwa Dana Desa sebesar Rp 9,066 triliun atau hanya 1,4 % dari total dana transfer daerah, atau jika digunakan untuk sekitar 72.944 desa, untuk TA 2015 satu desanya mendapatkan tak lebih dari Rp 150 juta/desa.

Meskipun jumlah Dana Desa TA 2015 belum sesuai dengan amanat UU Desa, tetapi Desa semestinya sudah mulai mempersiapkan diri untuk mengimplementasikannnya. Dari pemerintah pusat, sebagai implementasi pelaksanaan UU Desa, pemerintah menerbitkan PP nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber  dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kehadiran PP tersebut memang ditunggu agar UU Desa bisa dilaksanakan sebagaimana yang telah diamanatkan. Sangat disayangkan, proses penyusunan kedua PP tersebut   hampir tidak ada keterbukaan dan tanpa  ada pembahasan  publik sebagaimana dengan UU Desa yang lebih terbuka dan terpantau oleh masyarakat.  Ada beberapa pihak yang belum merasa puas dengan kedua PP tersebut, ada yang menilai PP tersebut belum mencerminkan semangat reformasi sebagaimana amanat yang dituangkan dalam UU Desa. Kekhawatiran ini sempat muncul saat UU Desa ditetapkan.  Padahal PP yang diharapkan menjabarkan amanat UU Desa dengan lebih jelas, detail dan implementatatif.

            Ada beberapa  hal  yang  mestinya  kita cermati ulang sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Desa.

Pertama, tentang pengangkatan pejabat kepala desa. Pasal 55 menjelaskan  bahwa dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari satu tahun karena diberhentikan sebagaimana   dalam pasal 54, bupati/walikota mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai pejabat kepala Desa sampai terpilihnya kepala Desa yang baru. Dalam PP dimungkinkan PJ kepala Desa diangkat dari kalangan PNS. Hal ini tidak relevan, sebaiknya   tokoh masyarakat atau salah seorang perangkat desa bukan PNS boleh sebagai PJ kepala Desa. Dilain pihak,   Pemkab kemungkinan keberatan jika harus menempatkan PNS sebagai PJ kepala Desa karena keterbatasan sumberdaya manusia baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.

Kedua, Musyawarah Desa sebagaimana dalam pasal 80 ayat (5), ketentuan lebih lanjut mengenai tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah Desa diatur dengan Peraturan Menteri. Hal ini perlu dipertimbangkan lebih lanjut, mestinya  musyawarah desa tidak perlu diatur sampai detail. Pengaturan musyawarah desa sebaiknya hanya pada hal-hal tehnis saja, tidak sampai mengatur hal subtansi karena musyawarah Desa merupakan representasi demokrasi lokal yang harus dihormati dan diakui. Hampir semua desa mempunyai kearifan lokal yang mampu mengatur desanya sendiri.

Ketiga, pembatalan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa. Dalam pasal 87 disebutkan bahwa Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibatalkan oleh bupati/walikota. Kedudukan peraturan Desa dengan peraturan di atasnya masih dapat dikatakan lemah. Dari pengalaman yang ada, banyak Raperdes yang dibatalkan oleh Pemkab karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan diatasnya. Dari sisi desa, Raperdes yang tidak disetujui Pemkab setelah dikonsultasikan sangat menyulitkan pelaksanaan karena penyusunan Raperdes memakan waktu dan pada dasarnya sudah disetujui warga masyarakat melalui musyawarah Desa  dengan Badan Permusyawaratan Desa. Sebaiknya, kedepan pemerintah daerah dapat menjembatani agar proses penyusunan Perdes berjalan lancar, memastikan sinkronisasi Perdes dengan peraturan di tingkat daerah dan nasional sehingga desa tidak dirugikan.

Keempat, tentang pelaksanaan pembangunan desa. Dalam pasal 122 PP 43/2014 dijelaskan bahwa  pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota menyelenggarakan program sektoral dan program daerah yang masuk ke desa. Pasal ini tidak menganut asas subsidiaritas di mana urusan skala desa diselesaikan oleh desa, tidak melibatkan pemerintahan supra desa.

Kelima, tentang pemberdayaan masyarakat dan pendampingan masyarakat Desa. Pasal 126 ayat(2), pemberdayaan masyarakat Desa dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa dan pihak ketiga. Ayat ini bisa dimaknai sebagai intervensi pemerintah terhadap kedaulatan desa. Sementara untuk tenaga pendamping (pasal 129) harus memiliki sertifikasi kompetensi dan kualifikasi pendampingan di bidang ekonomi, social, budaya dan/atau teknik, perlu dipertimbangkan. Faktanya untuk orang-orang desa sulit mempunyai sertifikasi.  Kemungkinan hanya fasilitator PNPM yang telah mempunyai sertifikasi, sehingga menutup peluang orang-orang lokal desa.  Seharusnya tenaga pendamping perlu mengedepankan mobilisasi masyarakat desa sendiri dan tenaga pendamping tidak dibatasi syarat administrasi tetapi disesuaikan dengan kebutuhan desa dan tidak harus mempunyai sertifikasi.  Kedepan, desa melalui Perdes bisa mengatur apakah desa membutuhkan pendamping , desa menolak pendamping, juga jangka waktu pendamping.

Keenam, khusus dalam PP 60/2014, Bab V tentang penggunaan Dana Desa. Pasal 20 dan 21 kontradiktif karena menteri  yang menangani Desa menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa (pasal 21) sementara pasal 20 mengemukakan penggunaan dana desa mengacu pada RPJM Desa dan RKP Desa. Dari pasal ini menunjukkan pemerintah supra desa masih meng-intervensi desa, padahal desa sudah memiliki kewenangan skala lokal yang dapat dikelolanya. Mestinya program yang direncanakan dan tertuang dalam RPJM Desa sudah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan desa. Kedepan, Desa perlu melakukan penguatan kapasitas desa dalam  mengelola dana desa secara mandiri agar pemerintah supra desa tidak meng-intervensi penggunaan dana dan jenis program yang dilaksanakan di desa

Ketujuh, tentang pelaporan Dana Desa, pasal 25 ayat (2), dijelaskan bahwa dalam hal bupati/walikota tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (3), Menteri dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya. Pasal ini mengandung konsekwensi Dana Desa akan tertunda pencairannya jika bupati/walikota terlambat melaporkan. Dikhawatirkan bila semua Desa sudah melaporkan sesuai waktu yang ditentukan sementara kabupaten terlambat melaporkan, Desa yang terkena imbasnya. Untuk itu perlu diusulkan mekanisme transparansi proses pelaporan Dana Desa ke pusat, sehingga Desa bisa mendorong pemerintah kabupaten untuk melakukan pelaporan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

            Desa yang maju, kuat, mandiri, demokratis dan sejahtera merupakan tujuan desa baru yang diamanatkan oleh UU Desa sebagai perubahan desa yang berkelanjutan dimasa yang akan datang. Dengan pemanfaatan sumber penganggaran yang relative besar , peluang   desa  semakin terbuka dalam  menjalankan program pembangunan dan  menjadi lebih berdaya dalam menjalankan demokrasi desa, kewenangan desa, pengelolaan dan penatausahaan aset desa, pengembangan ekonomi local. Tantangan terberatnya  adalah mengelola anggaran untuk kesejahteraan warganya dengan profesionan, akuntabel, dan sesuai dengan kerangka regulasi yang ada.  Dengan dana yang besar dan pengelolaan anggaran yang tepat akan membawa kesejahteraan bagi warganya.***

(tulisan ini dimuat Harian Solopos, 23 Okt 2014)

Tes Masuk SD Membuat Anak Histeris

Seperti tahun-tahun sebelumnya, meskipun tahun pelajaran baru belum dimulai, masih sekitar lima bulan lagi, tetapi sekolah swasta (SD Swasta) sudah membuka pendaftaran murid baru. Bahkan di beberapa SD swasta  favorit sudah tutup.

Bagi orangtua yang  menginginkan putra/putrinya memperoleh pendidikan di SD swasta, harus berburu sekolah sejak awal tahun kemarin. Informasi tentang pendaftaran bahkan harus di peroleh sejak akhir tahun. kalau lupa bukan tidak mungkin ‘perburuan’  SD swasta sudah ditutup dan tidak akan kebagian kursi lagi. Orangtua harus pintar mencari informasi, karena biasanya pendaftaran tidak akan secara terbuka, karena pendaftaran murid baru secara resmi (sesuai Dinas Pendidikan)  masih beberapa bulan lagi.

Tidak bisa dipungkiri, sudah sejak beberapa tahun yang lalu, pilihan sekolah swasta (apalagi yang favorit) menjadi idola bagi orangtua. Meskipun biaya selangit dan bahkan terkadang tidak masuk akal, tetapi orangtua  bela-belain untuk tetap menyekolahkan putra/putrinya. Alasan yang cukup masuk akal karena di sekolah swasta kualitas pendidikan lebih baik dibandingkan sekolah negri.  Selain itu pertimbangan tertentu menjadi alasannya, misalnya sekolah islam sejenis SDIT lebih menekankan pendidikan agama yang lengkap dan mendalam. Tentu berbeda jauh dari sekolah negri yang pendidikan agama hanya 1-2 jam dalam seminggu, sementara SDIT bisa lebih dari 8 jam itupun secara terperinci (bahasa arab, fikih, akidah&akhlak, sejarah islam,dll).

Saya kira sah-sah saja, setiap orangtua tentu menginginkan putra/putrinya mendapatkan pendidikan yang terbaik  sejak dini. Tetapi mungkin ada yang terlupakan orangtua yaitu proses tes masuknya membuat anak tertekan atau tidak. Saya cukup  prihatin, proses pendaftaran siswa baru melalui ujian/ tes yang meliputi calistung(membaca, menulis, berhitung).  Anak-anak yang rata-rata usinya 5-6 tahun di paksa mampu dan bisa  calistung. Tak heran jika sejak PAUD dan TK anak-anak biasanya  diajarkan oleh guru-gurunya  bisa calistung. Usia dini yang mestinya untuk bermain danbereksplorasi diri terpaksa diajak berpikir keras, celakanya karena proses belajar calistung tidak semua dengan metode permainanan.  Saat tes masuk SD, tidak semua guru (yang melakukan tes) mengunakan metode permainan. Mereka saya lihat cenderung memperlakukan anak seperti anak yang sudah besar, sudah paham tes/ujian. Sehingga anak diminta baca/menulis/berhitung selayaknya anak-anak yang sudah mampu memahami arti tes/ujian itu sendiri.

Beberapa hari yang lalu, saat saya mengantar anak tes untuk masuk SD, saya sangat prihatin saat melihat ada seorang anak usia  kurang dari 6 tahun yang sampai menangis histeris karena sudah melakukan tes ulang (tes pertama tidak lulus dan masuk cadangan)tetapi tetap saja tidak diterima. Nilai dari semua tes calistung menurut  panitia penerimaan siswa baru kurang memenuhi grade 200 point.  Si anak menangis karena tahu tidak diterima di SD yang cukup favorit di Kota Solo ini. Sementara itu ibunya marah-marah dan tidak terima karena anaknya tes sampai dua kali tetapi tetap tidak diterima. Menurut ibunya, si anak sebenarnya mampu dan bisa (saat ini masih TK dan mampu calistung dengan baik) tetapi saat tes SD tidak bisa mengeluarkan kemampuanya. Belum mengenal guru, belum paham perintah tes-nya dll kemungkinan menjadi alasan si anak tidak maximal  saat tes berlangsung. Anak  sepertinya juga tahu persis kalau tidak diterima di SD yang dia sukai sehingga sampai histeris bahkan mungkin cenderung stress ringan.

 Bagi orangtua,  hal-hal semacam itulah (kondisi psikologi) anak yang perlu dipertimbangkan orangtua saat akan memasukkan putra/putrinya ke SD favorit. Jangan sampai anak menjadi tertekan, shock bahkan depresi saat tahu arti kegagalan dan kekecewaan. Orangtua seyogyanya juga tidak terlalu berharap banyak dan melambungkan angan-angan putra/putrinya agar tidak menimbulkan kekecewaan yang mendalam.

Bagi sekolah, mestinya dipertimbangkan formulasi yang tepat dengan metode yang tepat dan sederhana saat proses tes/ujian dengan mempertimbangkan usia anak dan kondisi psikologisnya. Kalau saya secara pribadi tidak sepakat ada tes calistung untuk masuk SD, tetapi rasanya tidak mungkin, karena  hampir semua SD (terutama favorit) tetap mengunakan proses tes calistung untuk menerima siswa baru.***

 

Daftar Menteri Kabinet Kerja Jokowi-JK

Inilah daftar Mentri  di Kabinet Kerja  Jokowi-JK:

1. Menteri Sekretaris Negara : Praktino (52 tahun)
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Negara/Kepala Bappenas: Andrinof Chaniago (51 tahun)
3. Menko Bidang Kemaritiman : Indroyono Soesilo (59 tahun)
4. Menteri Perhubungan : Ignasius Jonan (51 tahun)
5. Menteri Kelautan dan Perikanan: Susi Pudjiastuti (49 tahun)
6. Menteri Pariwisata : Arief Yahya (53 tahun)
7. Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral: Sudirman Said (51 tahun)
8. Menko Bidang Polhukam : Tedjo Edy Purdijatno (62 tahun)
9. Menteri Dalam Negeri : Tjahjo Kumolo (56 tahun)
10. Menteri Luar Negeri : Retno Lestari Priansari Marsudi (52 tahun)
11. Menteri Pertahanan : Ryamizard Ryacudu (64 tahun)
12. Menteri Hukum dan HAM : Yasonna H Laoly (61 tahun)
13. Menteri Komunikasi dan Informatika: Rudiantara (55 tahun)
14. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Yuddy Chrisnandi (46 tahun)
15. Menko Bidang Perekonomian: Sofjan Djalil (61 tahun)
16. Menteri Keuangan : Bambang Brodjonegoro (48 tahun)
17. Menteri BUMN : Rini M Soemarno (56 tahun)
18. Menteri Koperasi dan UMKM: Anak Agung Gde Ngurah Puspayoga (49 tahun)
19. Menteri Perindustrian : M Saleh Husin (51 tahun)
20. Menteri Perdagangan : Rachmat Gobel (52 tahun)
21. Menteri Pertanian : Amran Sulaiman (46 tahun)
22. Menteri Ketenagakerjaan : Hanif Dhakiri (53 tahun)
23. Menteri PU dan Perumahan Rakyat: Basuki Hadi Muljono (59 tahun)
24. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya Bakar (49 tahun)
25. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN: Ferry Mursyidan Baldan (53 tahun)
26. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Puan Maharani (41 tahun)
27. Menteri Agama : Lukman Hakim Saifuddin (52 tahun)
28. Menteri Kesehatan : Nila F Moeloek (65 tahun)
29. Menteri Sosial : Khofifah Indar Parawansa (49 tahun)
30. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Yohana Yambise (56 tahun)
31. Menteri Kebudayaan dan Pedidikan Dasar dan Menengah: Anies Baswedan (45 tahun)
32. Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi : M Nasir (54 tahun)
33. Menteri Pemuda dan Olahraga: Imam Nahrawi (41 tahun)
34. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: Marwan Ja'far (43 tahun)

(sumber detik.com)

Menelaah Sapi TPA Putri Cempo Solo

Beberapa hari menjelang idul kurban, polemik hewan ternak sebagai hewan kurban kembali bergulir. Sapi dari Tempat Pembuangan Akhir(TPA) Putri Cempo, Mojosongo, Solo kembali dipersoalkan.

Seperti diberitakan pada Harian Solo Pos, 29 September 2014, para pedagang sapi di pasar sapi Kliwonan Bekonang , Mojolaban, Sukoharjo  diminta tak memperjualbelikan sapi-sapi yang diternak di TPA Putri Cempo Solo. Alasan yang disampaikan karena sapi  dari  TPA tersebut mengandung logam  timbal  cukup banyak sehingga dikhawatirkan mengancam kesehatan.

Sementara itu sejumlah peternak sapi di TPA Putri Cempo, Mojosongo, Solo,  sebagaimana diberitakan Solo Pos, 30 September 2014, bertekad memasarkan sapi mereka ke sejumlah Rumah Pemotongan Hewan Solo, Kalioso Karanganyar dan Sukoharjo.

Wajar kalau sebagian masyarakat menilai  sapi yang biasa berkeliaran di TPA Putri Cempo  mengandung logam timbal sehingga sebisa mungkin dihindari untuk dikonsumsi. Alasan tersebut tentunya berdasarkan informasi  yang berkembang dimasyarakat, karena TPA pada dasarnya berisi sampah, tidak hanya sampah sisa makanan tetapi juga sampah plastik, logam, besi, dll. Sulit untuk memastikan sapi tidak ikut makan sampah –sampah tersebut.

Keberadaan TPA Putri Cempo dan Sapi

Sebelum melakukan penilaian, ada baiknya perlu melihat  keberadaan sapi di TPA Putri Cempo terlebih dahulu.   Dahulu, Sapi milik warga di sekitar TPA Putri Cempo, seperti sapi pada umumnya,  makan  rumput, jerami dan makanan ternak lainnya. Sejak Pemkot Solo memutuskan  pembuangan sampah akhir  di TPA Putri Cempo Mojosongo, pada tahun 1987, warga kehilangan tempat mengembalakan ternak mereka. Awalnya warga mencoba membiarkan sapi mereka di areal TPA, tempat yang sebelumnya menjadi lahan pengembalaan sapi. Lambat laun sapi-sapi beradaptasi dengan sampah dan mengkonsumi sampah TPA Putri Cempo.  Pemilik tidak terlalu khawatir dengan perilaku sapi ini, karena pada malam hari biasanya sapi mereka akan memuntahkan sampah plastik  yang tertelan saat pagi hingga siang hari. Disamping itu, harga jual sapi TPA Putri Cempo juga relative bagus sama dengan harga dipasaran. Bahkan menurut warga, sudah ada pembeli sapi yang secara rutin membeli sapi-sapi mereka.

Tidak mudah untuk menilai kondisi kelayakan  sapi di lahan TPA tersebut. Tetapi ada fakta yang menarik  dan bisa menjadi bahan pertimbangan terhadap polemik  sapi yang dibiarkan berkeliaran bebas di TPA Putri Cempo. Beberapa hal tersebut adalah:

Pertama, sekitar seribu lebih sapi yang berkeliaran di TPA Putri Cempo dimilik oleh warga Solo yaitu warga  Jatirejo, Randusari, dan warga sekitar. Hampir semua warga di Randusari mempunyai sapi, sementara di Jatirejo dan di Kepuhsari sebagian warga mempunyai sapi dari 2 ekor sampai puluhan ekor. Sapi tersebut selama ini menjadi investasi yang dipergunakan untuk keperluan besar seperti biaya sekolah, memperbaiki rumah, hajatan, dll. Sebagian sapi lainnya dimiliki warga  dari kabupaten Karanganyar yaitu dari dukuh Jengglong dan Suluhrejo, Desa Plesungan, Kecamatan Gondangrejo. Perkembangan sapi sangat pesat karena sapi dibiarkan berkembang biak di alam terbuka /tidak dikadangkan sehingga sapi relatif bebas. Lain ketika sapi dikandangkan, biasanya dalam 2 tahun baru mempunyai anak.

Kedua, tidak semua sapi milik warga di sekitar TPA Putri Cempo di biarkan berkeliaran di areal TPA. Meskipun relative sedikit, tetapi ada sebagian warga yang tetap mengkandangkan sapi miliknya di rumah. Selain untuk mengantisipasi kesehatan sapi, juga untuk meminimalisir sapi terlindas alat berat. Alasan lain karena sapi tersebut termasuk mahal harganya sehingga sayang kalau dibiarkan berkeliaran di TPA.

Ketiga,  meskipun ada sejumlah pihak yang merasa khawatir dengan kesehatan sapi TPA Putri Cempo, tetapi  pada tahun 1994, Sapi di TPA Mojosongo  pernah memenangkan lomba sapi sehat yang diadakan Departeman Pertanian.  Pada waktu itu  Dinas Pertanian Kota Solo menunjuk sapi dari Kelompok Ternak Sapi Potong Bakti Mulya (KTSPBM) Randusari Mojosongo untuk menjadi peserta mewakili kota Solo. Sapi dari Mojosongo  tersebut berhasil meraih juara kedua. Hal itu yang menjadikan warga semakin nyakin dan nyaman untuk beternak sapi. Karena meskipun sapi diberikan pakan sampah tetapi sehat , bahkan memenangkan lomba sapi  tingkat nasional. Bahkan setelah melihat perkembangan populasi sapi yang pesat, pemerintah provinsi memberikan gaduhan sapi ke warga Jatirejo dan Randusari. Kemudian  pada tahun 1994/1995 Dispertan kota Solo juga memberikan bantuan gaduhan sapi sejumlah 224 ekor sapi yang berkembang sampai sekarang. Sampai saat ini bantuan sapi gaduhan dari Dispertan sudah mencapai 3 tahap. Tahap yang terakir tahun 2007/2008 Randusari mendapatkan gaduhan sebanyak 50 ekor.

Keempat,  kesehatan sapi di TPA Putri Cempo bisa dikatakan  cukup baik. Dari informasi warga, selama puluhan tahun belum ada kasus sapi terkena penyakit tertentu. Sapi yang pernah ditemukan mati bukan karena terserang penyakit tetapi karena terlindas alat berat di TPA.  Merujuk pada penelitian Dispertan Solo tahun 2006/2007 tentang keberadaan sapi TPA Putri Cempo,     pertama kebutuhan nutrisi sapi terpenuhi , kedua sapi sehat dan tak ada penyakit yang spesifik. Penyakit yang ada hanya tergolong rendah, misalnya cacingan dan obstruksi rumen (kembung pada perut besar_salah satu tempat pencernaan sapi) yang mengakibatkan perut sapi kembung.   Ketiga sapi mengandung timbal yang melebihi ambang batas.

Kelima, meskipun  ada temuan sapi mengandung timbal/residu, ada solusi yang tidak memberatkan warga pemilik sapi, yaitu untuk melakukan karantina terhadap sapi sekitar tiga bulan sebelum dijual/disembelih. Karantina dilakukan dengan mengandangkan sapi  dan memberikan pakan sapi dengan  rumput, sayuran selain sampah dari TPA. Proses karantina ini dilakukan untuk menghilangkan timbal. Selain itu sebelum memberikan  makanan sampah sebaiknya sampah organik dicuci terlebih dahulu untuk meminimalisir residu

Keenam, Dinas Peternakan dan Pertanian (Dispertan) Solo secara rutin melakukan vaksinasi sapi dengan memberikan suplemen, vitamin dan obat cacing. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi adanya sapi yang berpenyakit. Hal ini memungkinkan kondisi sapi di TPA Putri Cempo terpantau secara rutin oleh Dispertan.

Dengan melihat temuan tersebut, masyarakat bisa menilai sendiri kelayakan ternak dari lingkungan TPA Putri Cempo Solo tanpa harus merugikan pemilik ternak yang bersangkutan

Dispertan pernah mengimbau warga untuk tidak mengembalakan ternak di TPA Putri Cempo. Tetapi tidaklah mudah untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat pemilik sapi di sekitar TPA Putri Cempo untuk tidak mengembalakan sapi di TPA. Selama ini sapi tersebut tetap laku terjual bahkan sapi bisa tumbuh dengan cepat dengan biaya yang sangat rendah karena pemilik tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar untuk pemeliharaannya.  Selain itu, sapi di sekitar TPA Putri Cempo berkembang pesat karena selalu ada yang membutuhkan. Sehingga wajar jika warga membiarkan sapi disekitar TPA.

Secara tidak langsung Pemkot Solo ikut bertanggungjawab dengan keberadaan sapi yang mengkonsumi sampah di TPA Putri Cempo. Selama ini pengelolaan sampah di kota Solo masih menggunakan cara yang konvensional yakni sistem pembuangan terbuka atau open dumping dimana sampah dibuang ke tanah yang sudah di gali setelah itu sampah ditutup tanah lagi. Cara tersebut membuat timbunan sampah tidak bisa terkontrol lagi. Luapan sampah di sekitar tempat tinggal warga juga berpotensi menjadi santapan sapi yang setiap hari berkeliaran di sekitar TPA.

 Pemkot Solo mestinya ikut bertanggungjawab untuk memberikan kepastian bahwa sapi milik warga di sekitar TPA tersebut masih dalam kategori aman dan layak untuk dikonsumsi. Pemantauan terhadap   pendistribusian ternak dari kota Solo menjadi penting untuk ditingkatkan. Diharapkan  hal tersebut akan membantu peternak sapi di kawasan TPA Putri Cempo tetap bisa menjual sapi mereka dan  masyarakat umum  (pembeli ternak) tidak diliputi rasa khawatir saat mengkonsumsi hewan kurban tersebut. Sehingga polemik sapi dari TPA Putri Cempo tidak akan terulang lagi.***

Jokowi Tak Perlu Manfaatkan Dugaan Pelanggaran HAM Prabowo

Beredarnya surat keputusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) tentang pertimbangan pemberhentian Prabowo dari ABRI yang beredar di media massa beberapa hari yang lalu membantu masyarakat untuk menilai  capres yang akan dipilih pada tanggal 9 Juli nanti.

Rekam jejak capres Prabowo yang selama ini menjadi perbincangan, kasak kusuk di masyarakat perlahan mulai menemukan titik terang. Bagi masyarakat (terutama aktivis 98) yang selama ini menyakini keterlibatan Prabowo semakin merasa mantap karena kenyakinan mereka telah diperkuat dengan surat keputusan DKP tersebut. Meskipun selama ini mereka tahu keterlibatan Prabowo terutama dari berbagai diskusi antara sesama aktivis angkatan 98 yang mengalami penculikan, tetapi bukti otentik sulit untuk didapat. Bagi masyarakat yang selama ini tidak nyakin dengan keterlibatan Prabowo, sedikit banyak mulai terbuka pikiran dan hatinya untuk melihat lebih jelas rekam jejak sang capres. Bagi masyarakat yang selama ini tidak mau tahu, paling tidak menjadi tergerak hatinya untuk lebih tahu.

Soal surat DKP tersebut, sebagian berpendapat kalau surat dimunculkan menjelang Pilpres karena kepentingan politis. Masuk akal juga, kenapa tidak sejak dulu surat keputusan DKP tersebut beredar luas di media massa? Kenapa menjelang Pilres baru diedarkan? Apakah momentum ini dipilih untuk menjatuhkan capres tersebut? Sebagai orang awam, menurut saya sangat mungkin hal itu terjadi. Entah siapa pelakunya tetapi sangat mungkin tujuan surat tersebut untuk mengancurkan kepercayaan warga yang selama ini mendambakan Mr P sebagai presiden mereka. Tetapi bisa juga dipahami, justru surat tersebut diedarkan menjelang pilpres karena justru untuk meluruskan jalan gelap yang selama ini dilalui para pengidola Mr P. Kenapa? Karena di moment-moment krusial kurang lebih dari sebulan Pilpres ini, ada jalan terang yang dibukakkan sehingga mereka tidak terlanjur salah pilih. Surat tersebut dimaksudkan agar masyarakat tidak sesat pikir dalam mengambil keputusan yang akan mempengaruhi pemerintahan Indonesia selama lima tahun ke depan.

Beredarnya surat DKP tersebut mau tidak mau memberikan keuntungan bagi pihak Jokowi-JK. Satu point berhasil mereka dapatkan dari rekam jejak Prabowo di masa lalu. Meskipun melihat perkembangan selama ini, tanpa surat DKP itupun dukungan kepada pasangan capres Jokowi-JK semakin hari semakin banyak. Artinya peluang Jokowi-Jk sebenarnya cukup besar untuk memenangi Pilpres. Meskipun di sana-sini masih saja ada masyarakat yang merasa kuatir jika Jokowi terpilih menjadi Presiden tidak akan menyelesaikan tanggungjawabnya selama lima tahun melihat rekam jejak ketika meninggalkan jabatan Walikota Solo dan sekarang bersiap meninggalkan amanah menjadi Gubernur DKI Jakarta., untuk mengejar jabatan Presiden RI.

Sebagai warga biasa yang beberapa kali berinteraksi langsung dengan Jokowi ketika menjadi Walikota Solo, saya berharap beliau tidak akan memanfaatkan moment surat DKP yang menjadi pukulan telak Prabowo untuk kepentingan beliau. Biarkan masyarakat yang menilai sendiri, pak Jokowi tidak usah terjebak untuk ikut mengomentari soal dugaan pelanggarahn HAM Prabowo di masa lalu. Sebagai orang jawa, pak Jokowi mestinya tidak melupakan falsafah Menang Tanpa Ngasorake (menang tanpa meremehkan/merendahkan lawannya). Tetaplah menjadi Jokowi seperti yang dulu yang kami kenal, yaitu seorang yang kalem, rendah hati, sabar, nrimo, dan pekerja keras . Itulah Jokowi yang sebenarnya.***

Demam Capres

              Udara panas menyengat, rasanya tidak ada angin yang bertiup.

Sungguh panas sekali.  Gerah.

Debu-debu  tebal memenuhi jalanan. Daun-daun   di pot bunga yang tertata rapi di pinggir trotoar  tampak kotor berselimut debu. Sebagian besar debu dari letusan gunung Kelud belum sepenuhnya hilang.  Hujan yang diharapkan datang sudah lama tidak turun. Sesekali Karyo dan tukang becak lainnya harus membersihkan debu di jok becaknya dengan lap bekas kaos yang sudah tidak terpakai lagi.

                Karyo menghela nafas panjang.  Siang-siang seperti ini tidak banyak orang yang membutuhkan jasa tukang becak seperti dirinya. Apalagi semakin lama semakin sedikit orang yang mau naik becak.  Terutama sejak  sepeda  motor  di jual dengan sangat mudah. Hanya dengan uang muka limaratus ribu saja orang sudah bisa membawa motor pulang. Cicilan perbulan juga bisa memilih sendiri, mau yang tigaratusribu, empatratusribu, sampai yang sejuta. Tergantung kemampuan. Yang jelas mempunyai sepeda motor sangatlah mudah.  Pilihan membeli sepeda motor selain lebih hemat juga lebih menghemat waktu. Daripada untuk membayar upah naik becak , lebih baik untuk membeli bensin. Lebih irit. Itulah mengapa akhir-akhir ini bekerja sebagai pengayuh becak sudah tidak mampu untuk menutupi kebutuhan sehari-hari.  Karyo masih tetap bertahan karena dia tidak mempunyai kemampuan selain mengayuh becak yang sudah ditekuni sejak limabelas tahun silam.

                Karyo mengubah posisi duduknya sambil mengipasi badannya dengan selembar  kardus  kumal yang biasa membantu mengurangi hawa panas saat tidak membawa penumpang seperti saat ini.  Pandangan matanya  tertuju kepada Slamet, temannya yang duduk diatas becak  sambil membaca koran .Beberapa teman yang lain ada yang tidur-tiduran diatas becak, ada pula yang duduk di kursi kayu dibawah pohon sambil gobrol .  Semua  bertujuan sama, mengisi kejenuhan  sambil menunggu calon penumpang. Pangkalan becak  yang terletak di seberang hotel berbintang tiga ini memang  cukup strategis. Terletak di pojok sebuah pusat grosir terbesar di kota Solo, depan jalan utama dan persis di pinggir perempatan jalan. Tak heran  sampai saat ini  masih ada sepuluh tukang becak yang masih bertahan di pangkalan. Meskipun jauh berkurang karena lima tahun yang lalu masih ada tigapuluh dua   tukang becak yang mengais rejeki .

                “Wah, hebat. Benar-benar hebat nich pak Gubernur . Ck…ck…ck….” Decakan kagum Slamet mengusik  lamunan Karyo . Beberapa kali terdengar  gumaman Slamet.

                “Memang lagi baca apa, Met?” tanya Karyo penasaran.

                “Ini, pak Gubernur DKI. Pak Jokowi semakin populer saja. Banyak survey yang menempatkan dirinya di atas Prabowo. Hehehehe,” jawab Slamet tak lepas dari korannya.

                “Ach, nggak usah percaya dengan survey. Itu khan bisa dipesan. Huahahahahaha. “

                “Maksudmu?” tanya Slamet sambil mengeryitkan alisnya.

                “Ya kalau yang survey kubu Jokowi ya dia yang teratas. Tapi kalau yang pesen survey Prabowo , ya pasti Prabowo yang diatas Jokowi,” jawab Karyo mantap. Meskipun hanya tukang becak tetapi Karyo tidak ketinggalan untuk mengikuti perkembangan politik di tanah air. Terutama saat ini menjelang pilihan presiden. Dimana-mana orang memperbincangkan soal calon presiden Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta. Karyo tidak pernah absen ikut mendengarkan obrolan tetangga di pos kamling saat malam hari sambil melihat berita di televisi. Jadi Karyo sedikit banyak tahu informasi seputar Pilpres.

                “Memang kenyataannya Jokowi lebih mumpuni dibanding Prabowo. Selain punya pengalaman menjadi walikota dan gubernur juga  lebih sederhana dan merakyat,” kata Slamet tak bisa menutupi kebanggaan terhadap calon presiden yang dia dukung.

                “Hahahahahahahaha. Mumpuni gimana? Jelas lebih mumpuni Prabowo dong. Tegas, disiplin! Pasti mampu memimpin bangsa Indonesia ke depan.”

                Slamet meradang. Koran dibanting dengan keras.

                “Lihat rekam jejaknya dong. Prabowo itu masih diragukan soal kewarganegaraan, soal pelanggaran HAM. Itu yang akan kamu dukung jadi presiden?” ejek Slamet  . Tanggannya menunjuk kea rah Slamet dengan kesal.

                “Heh, itu semua belum tentu benar. Fitnah tau.  Pokoknya Prabowo saja. Hidup Prabowo-Hatta!”seru Karyo  keras.

“Sekali Jokowi tetap Jokowi! Jokowi- JK  adalah kita !” mantap suara Slamet  menirukan tagline pasangan Jokowi-Jusuf Kalla  sambil mengepalkan tangan kanannya.

                “Nggak bisa. Jokowi itu lembek,nggak tegas. Lain dengan Prabowo, dong. Tegas, disiplin, orator yang baik. Dialah calon presiden Indonesia.  Pokoknya Prabowo-Hatta. Titik!” balas Karyo berapi-api.

                “Apa? “ Slamet  melompat dari becak. Tangannya mengepal dengan  keras. Wajahnya merah tak bisa lagi menyembunyikan kemarahan.

                “Dasar geblek. Pilih pemimpin kok gak lihat rekam jejaknya.Pelanggar HAM.” Teriak Slamet marah.

                Karyo bangun dari duduknya, berjalan menghampiri Slamet dengan kemarahan yang tidak bisa di tahan.

                “Jangan asal ngomong. Dasar kamu yang bebal! Kenthir! “

                Tanpa bisa dicegah Slamet dan Karyo sudah  berhadap-hadapan dan saling mencacimaki.  Tangan mereka berkacakpinggang, sesekali   saling tuding . Banyak kata-kata tak pantas keluar dari mulut mereka, saling membanggakan capresnya , saling mengejek capres lawan .  Suasana memanas. BAK..BUK…BAK..BUK… entah siapa yang memulai tahu-tahu tangan mereka sudah  saling pukul dan hantam.  Jeritan mbak Sumi pedangan wedangan yang  baru datang dengan sepedha onthelnya membuat para tukang becak lain terkejut dan berlarian mendatangi Karyo dan Slamet.  Perkelahian Karyo juga membangunkan tidur tukang becak yang lain. Segera saja mereka melerai Karyo dan Slamet sambil melihat mereka berdua dengan pandangan penuh tanda tanya.  Butuh empat orang untuk memegang Karyo dan Slamet agar tidak meneruskan bakuhantam. Meskipun sempat di cegah, tetapi adu mulut masih terdengar jelas. Makian kasar tidak juga berhenti. Beberapa pengendara sepeda motor menjadi tertarik dan berhenti melihat keributan yang terjadi.

                “Sudah, CUKUP! “ bentak mbah Atmo, tukang becak tertua yang juga ditunjuk sebagai sesepuh tukang becak di pangkalan.  Mata tuanya menatap Karyo dan Slamet bergantian dengan kesal. Seketika suasana hening. Karyo dan Slamet diam membisu, tidak berani lagi angkat bicara. Meskipun mbah Atmo sudah tua tetapi badannya kekar dan kuat karena sudah puluhan tahun mengayuh becak. Tutur katanya tegas dan bisa ngemong tukang becak yang lain. Selama ini mbah Karyo menjadi panutan Karyo dan teman-temannya.

                “Kalian ini seperti anak kecil saja. Ora isin, ora pekewuh. Udur-uduran barang sing ra ngenah.” Mbak Atmo  bisa menangkap bahan pertengkaran Karyo dan Slamet. “ Kalau suka dan mendukung capres  itu boleh saja, tapi mbokyao yang masuk akal. Jangan turuti  emosi. Jangan membiarkan  soal dukungan menjadi bahan pertengkaran.”

                Suara-suara bersahut-sahutan terus terdengar bagai degungan lebah. Sebagian geleng-geleng kepala,  ada yang bilang ya ampun, juga ada yang komentar ada-ada saja. Tanpa di komando banyak nasehat  yang bermunculan dari tukang becak. Sebagian menyesalkan  pertengkaran yang terjadi dan sebagian lagi minta Karyo dan Slamet untuk menahan diri. Bahkan ada diskusi mendadak yang membicarakan soa  kedua capres.

                “SUDAH!” bentak mbak Atmo kesal. “Kalian malah memperburuk keadaan. Nggak usah bikin panas. Tidak ada gunanya kalian membela mati-matian capres kita. Memangnya kalau yang jadi presiden Jokowi Indonesia akan hancur? Kiamat? Memangnya kalau yang terpilih Prabowo kita akan hancur juga? Wealah, semua sama-sama berpeluang menjadi presiden. Biarkan saja , tunggu tanggal 9 nanti. Kita tidak usah terlalu ngoyo mendukung dan saling menjelekkan. Mau milik no 1 atau 2 ya monggo saja. Itu hak kalian. Tetapi ya harus menghormati hak orang lain juga. “ kata mbah Atmo panjang lebar.

                Karyo menundukkan muka sambil mengusap wajahnya yang terasa perih. Pukulan Slamet mendarat mulus di mukanya  lebih dari satukali.  Ada rasa sesal dan malu tidak mampu mengontrol emosinya.  Padahal Slamet adalah sahabatnya sejak lama. Kenapa hanya karena pilihan yang berbeda dia menjadi emosi dan kalap? Karyo meringis sambil mendengarkan nasehat mbah Atmo .

                Sementara Slamet masih berdiri di sebelah kiri mbah Atmo dengan sesekali meringis memegangi perutnya. Beberapa tendangan kaki Karyo tepat mengenai perutnya. Rasanya melilit sekaligus nyeri. Hatinya diliputi perasaan penyesalan telah membuat Karyo marah dan mereka berkelahi. Selama bertahun-tahun bersahabat mereka berdua selalu rukun bahkan sesekali mereka saling membantu. Saat Karyo sedang membutuhkan uang banyak untuk keperluan tertentu, Slamet dengan ikhlas membiarkan rejekinya untuk Karyo.  Demikian juga sebaliknya. Sungguh persahabatan yang baik diantara mereka. Slamet tidak rela jika persabahatan mereka selama ini hancur hanya karena masing-masing mempunyai pilihan yang berbeda.

                “Nah, lebih baik kalian segera berbaikan. Tidak baik  memelihara permusuhan. Kita ini sama-sama orang kecil. Kalau tidak kompak, gimana mau cari rejeki buat anak istri? Ayo, salaman!” kata mbah Atmo dengan nada memerintah.

                Karyo  dan   Slamet tanpa disegaja saling pandang  dalam waktu yang bersamaan.  Ada keraguan di mata Slamet, tetapi segera terhapus ketika melihat senyum Karyo. Reflek mereka saling berpelukan dan tanpa menunggu lama kemarahan segera mencair. Tak ada lagi permusuhan dan dendam yang memenuhi hati mereka. Pelukan Slamet  mengendor saat Karyo menjerit kesakitan karena tanpa segaja  Slamet telah memegang pipi Karyo yang  biru menghitam. Mereka berdua tertawa bersama-sama menyadari wajah dan badan berantakan.  Mau nomer satu atau dua yang terpilih, yang penting rakyat kecil sejahtera, batin Karyo lega. ***