Bendungan Kuningan Jabar Siap Aliri 3.000 Hektar Sawah dan Energi Listrik 500 KWH

 Bendungan Kuningan Jawa Barat dalam proses penyelesaian pembangunan, merupakan salah satu infrastruktur untuk mendukung perairan sawah penduduk terutama di Jawa Barat.  Bendungan yang diperkirakan mampu menampung 25,9 juta meter kubik air tentunya sangat diharapkan warga khususnya  yang bekerja sebagai petani. Dengan perairan yang baik melalui ketersediaan air di bendungan, petani boleh jadi bernafas lega karena ada harapan padi yang ditanam tidak ada kekurangan air sehingga hasil panen juga lebih baik. Selain itu pasokan listrik juga dipastikan alan lebih maximal lagi.

Berikut penjelasan pak Joko Widodo:

 Saya berkesempatan mengunjungi lokasi Bendungan Kuningan di Randusari, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, kemarin. Ini waduk yang besar, hanya belum kelihatan besarnya karena air belum masuk.
Bayangkan saja, Bendungan Kuningan akan menampung 25,9 juta meter kubik air, dua kali lebih besar dari Bendungan Raknamo di NTT yang sudah selesai.
Waduk ini seluas 221 hektare dengan membendung Sungai Cikaro, anak Sungai Cijalengkok. Bendungan Kuningan kelak bisa mengairi 3.000 hektare sawah, energi listrik tenaga air sebesar 500 KWH, dan sumber air baku dengan debit kurang lebih 300 liter per detik untuk 300.000 kepala keluarga di Kuningan, Jawa Barat, sampai daerah di bawahnya seperti Brebes, Jawa Tengah.
Bendungan Kuningan merupakan satu dari 65 bendungan yang dibangun pemerintah pada periode 2015-2019, juga satu dari delapan waduk akan selesai tahun ini.
(sumber FB Presiden Joko Widodo)

Tentang Penangkapan Terduga Teroris di UNRI, Pak FH Masak Nangkap Pakai Tongkat?

Beberapa hari lalu (Sabtu 2 Juni 2018) Densus 88 Antiteror dan Polda Riau melakukan penangkapan tiga orang terduga teroris di Universitas Riau (UNRI). Langkah cepat  aparat tersebut patut di acungi jempol mengingat akhir-akhir ini ulah teroris semakin membuat resah masyarakat.

Meskipun begitu ada saja yang mengkritik alias nyinyir dengan aksi penangkapan tersebut. Biasalah, tak selalu apa yang dilakukan aparat keamanan mendapatkan simpati. 

Kali ini, wakil ketua DPR Fahri Hamzah(FH) memberikan tanggapan yang  kesan saya sih seperti  tidak mendukung langkah antisipasi Densus 88 Antireror . FH memberikan kritik cara kerja Densus 88 dan Polri yang melakukan penangkapan ke dalam kampus dengan mengunakan senjata laras panjang. Ia sebutkan bahwa Fahri, masuknya senjata laras panjang ke area kampus adalah sebuah kemunduran.

“Kenapa senang menampakkan pasukan bersenjata dan laras panjang masuk kampus? Ini Polri atau kompeni? #SaveKampus,” tulis Fahri di akun Twitternya.

Tak butuh waktu lama, Polri memberikan tanggapan kritik FH  dengan dingin melalui  Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto . Beliau mengatakan bahwa  apa yang dilakukan oleh Polisi dan Densus 88 adalah sudah sesuai dengan prosedur.

“Jadi begini, penangkapan kasus teror tidak sama dengan penangkapan kasus lain,” kata Setyo. “Jadi bagaimana SOP-nya membawa senjata panjang (masa) yang masuk harus ganti pakai tongkat polisi misalnya, sementara bomnya sudah siap. Jadi tolong rekan-rekan pahami penangkapan atau upaya paksa kasus terorisme itu ada prosedurnya.”tambahnya.

Betuuuulll Pak Setyo, selain karena saya nyakin sudah sesuai SOP, lha mosok mau ngrebek terduga teroris kok pakai tongkat ya pak? Lha nanti kalau bom yang ditangan siap diledakkan, trus pak polisi yang pakai tongkat  mau bijimana menaklukkan pembawa bom tersebut hayo??

Memang itu tongkat sakti apa, begitu di lempar tuingggg…. Trus pembawa bomnya jadi tetiba tangannya terborgol dalam kondisi lemas, sama  bom-nya  mejen gitu.

Lagipula Pak FH ini yo lutju tenan. Lha kalau nangkap terduga teroris yang ngengirisi dan gak takut mati itu tanpa senjata yo piye tho yo?  Mau di kampus, mall, jalanan, rumah yo bawa senjata  buat ngadepi teroris tho yo. 

Eits, atau enaknya kalau ada terduga teroris  masuk bawa bom ke rumah Pak FH atau ke DPRRI dibiarkan saja ya, paling tidak biar DHEERRRRRRRR gitu dulu? Biar ngrasakke. Lha piye Densus 88 bawane tongkat je. Keburu teroris meledakkan bom, tongkat baru melayang.  Bukankah kabarnya salah satu target pengeboman kemarin tu gedung DPR, tempat pak FH berkantor ya?? Pripun pak FH? Ngoten nopo nggih????

Rusun Pesantren Modern Terpadu Prof. Hamka, Bukti Jokowi Sangat Peduli Islam dan Pesantren

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Rumah Susun (Rusun), Masjid Hj. Yuliana, Gedung Sekolah SMP 2 dan SMA 2 di Kawasan Pesantren Modern Terpadu Prof. Hamka, Kota Padang, Sumatera Barat, 21 Mei 2018. Pembangunan Rusun dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sedangkan gedung sekolah dibangun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Presiden Jokowi dalam sambutannya mengenang Buya Hamka adalah tokoh besar bagi masyarakat Minang, Indonesia bahkan diakui di mancanegara. “Pesantren Modern Terpadu adalah bukti nyata bahwa cita-cita almarhum Buya Hamka telah berhasil menembus waktu dan generasi. Harapan saya agar PMT menjadi ladang subur bertumbuhnya santri yang berakhlak mulia, berakhlakul karimah, yang tangguh dan ulet dan selalu optimis yang akan membahwa Indonesia menjadi negara Baldatun Thoyibatun Wa Rabbun Ghofur,” kata Presiden Jokowi.
Turut hadir Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Pembina Yayasan Wawasan Islam Indonesia sebagai pengelola Pesantren Prof. Hamka Ahmad Syafii Maarief dan Ketua Yayasan Wawasan Islam Jasrial.

Usai peresmian, Presiden meninjau ke dalam Rusun, melihat kondisi dan fasilitasnya. “Gedungnya rapih dan mebelair nya bagus kuat dan kokoh,” ujar Presiden Jokowi. Rusun yang dibangun tahun 2017 tersebut  setinggi tiga lantai terdiri dari 12 unit kamar tipe barak yang bisa menampung sebanyak 216 orang santri pria.

Rusun telah dilengkapi fasilitas listrik, air, kamar mandi luar dan meubelair seperti tempat tidur bertingkat, lemari dan meja belajar. Biaya pembangunannya sebesar Rp 8,7 miliar. Sementara untuk biaya pengadaan meubelair Rp 670 juta.
Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Basuki untuk membangun satu lagi Rusun di kawasan PMK Prof. Hamka yang diperuntukan bagi santri wanita tahun ini.
Menteri Basuki mengatakan siap melaksanakan perintah tersebut karena adanya Rusun di Pondok Pesantren diharapkan meningkatkan kenyamanan para santri dalam menuntut ilmu sekaligus melakukan penataan lingkungan pesantren.

Pada periode tahun 2015-2017, Rusun yang dibangun Kementerian PUPR di Provinsi Sumbar berjumlah 14 buah. Tahun 2018 akan dibangun 15 Rusun yang tersebar di 14 Kabupaten/Kota di Sumbar dengan anggaran total sekitar Rp 120 miliar.
Rusun yang akan dibangun diantaranya yakni Rusun di Universitas Andalas, Universitas Negeri Padang, Universitas Muhammadiyah Sumbar, Akademi Teknik Gigi Padang, Kejaksaan Tinggi Sumbar, YP2TI Padang, ISI Padang Panjang, Akademi Komunitas Negeri Tanah Datar, Universitas Dharma Indonesia, Ponpes Tarbiyah Islamiyah, Rusun MBR Kota Sijunjung, MBR Kabupaten Pesisir Selatan dan MBR Kota Solok.
“Rusun-rusun tersebut ditargetkan selesai bulan November 2018. Untuk pembangunan Rusun, rata-rata membutuhkan waktu 8 bulan,” jelas Direktur Rumah Susun Kuswardono.
Kementerian PUPR membangun Rusun diberbagai daerah yang diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, nelayan, pekerja, mahasiswa/santri, dan aparatur sipil negara.

Turut mendampingi Menteri Basuki pada acara tersebut Direktur Rumah Susun Ditjen Penyediaan Perumahan Kuswardono, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional III Syaiful Anwar, Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera V Maryadi Utama dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja.
Biro Komunikasi Publik
Kementerian PUPR

Jokowi Hadirkan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Pertama di Indonesia

Puluhan tiang berwarna putih berjajar di punggung pebukitan Desa Mattirotasi dan Desa Lainungan, Watangpulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, nun di pelosok tengah Sulawesi Selatan, sekitar 200 kilometer dari Makassar. Tiang-tiang itu begitu menonjol, berukuran raksasa: tingginya 80 meter. Pada sebagian tiang menara baja itu, di ujungnya sudah terpasang baling-baling besar, garis tengahnya 57 meter, sehingga total tingginya mencapai 137 meter.
Ya, inilah tiang-tiang kincir angin raksasa Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) pertama di Indonesia. Di pebukitan itu sedang dibangun 30 kincir angin yang masing-masing menggerakkan turbin berkapasitas 2,5 megawatt, atau 75 MW untuk 30 turbin. 

Kawasan pebukitan Sidrap memiliki potensi angin yang bagus, dengan perkiraan kecepatan angin berkisar tujuh meter per detik yang cocok untuk kebutuhan menggerakkan baling-baling PLTB.
Dibangun sejak bulan April 2016 oleh PT UPC Sidrap Bayu Energi dengan investasi senilai USD150 juta, PLTB ini nantinya akan beroperasi secara komersial. Bila telah rampung tahun depan, PLTB Sidrap sanggup mengalirkan listrik ke sekitar 80.000 rumah tangga pelanggan 900 VA.
PLTB ini akan menjadikan Indonesia sebagai satu dari sedikit negara di Asia yang mempunyai pembangkit bertenaga angin, seperti Jepang, China, dan Korea.

Selain PLTB Sidrap, kita juga tengah membangun PLTB Jeneponto, juga di Sulawesi Selatan yang melibatkan investor dari Denmark.
Potensi energi angin di negara ini 60,6 GW. Pemerintah mendorong adanya penggunaan energi baru terbarukan dari air, panas bumi, ataupun angin.
 (sumber : Facebook Presiden Joko Widodo)

Presiden Joko Widodo (Jokowi ) telah membuktikan kerja nyatanya, kerja..kerja.kerja..yang selama ini beliau lakukan. Hebatnya, hanya di era Jokowi inilah wilayah terpencil seperti Papua, Kab Sidenreng Rapang (yang saya saja baru pertamakali ini tahu nama daerah tersebut) mendapatkan perhatian yang luar biasa, mendapatkan perhatian dan diperlakukan sama dengan wilayah di Jawa.

Infrastruktur di bangun, yang rusak diperbaiki, yang belum memadai di cukupkan sehingga membuat nyaman warganya.
Apa yang di lakukan Jokowi bukan karena pencitraan, bukan karena alasan politik apalagi tahun depan Pemilihan Presiden, bukan sama sekali bukan untuk itu. Tapi semua semata-mata demi keadilan sosial, demi pemerataan, memakmurkan rakyatnya membuat sejahtera rakyatnya dalam semua wilayah di NKRI.
Sekali lagi, semua karena alasan demi  keadilan sosial .

Foto: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Pesan Senyap Presiden di Balik Dolanan Gobak Sodor

Kemarin Presiden bersama ibu Negara disertai sejumlah menteri bermain bersama ratusan anak-anak yang diundang ke Istana dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional 2 Mei.
Pak Jokowi (JKWi) terlihat santai dan tertawa lepas saat bermain aneka permainan salah satunya gobak sodor. Beliau mengakui sudah lama sekali tepatnya limapuluh tahun lebih tidak bermain permainan yang membutuhkan kerjasama tim tersebut.

Meski terlihat sederhana tetapi bagi saya permainan/dolanan gobak sodor yang dimainkan pak JKWi itu sarat makna , tidak hanya sekedar dolanan bocah saja.

Bagi orang desa seperti saya ( Jawa), saat kecil bermacam permainan seperti gobak sodor , engklek menjadi mainan sehari-hari. Selain betengan, delikan, nekeran, gembung, jamuran. Dolanan gobak sodor ini kabarnya pertamakali dimainkan oleh para prajurit di zaman kerajaan sebagai latihan perang melawan musuh dan untuk melatih keterampilan.

Dolanan gobak sodor membutuhkan kerjasama tim, dengan jumlah tim tergantung ketersediaan anak. Minimal tiap tim ada 3 anak, untuk menjaga garis terdepan, garis tengah dan garis belakang. Kalau anak yang main lebih banyak, tim bisa ditambahkan untuk menjaga garis kedua, ketiga, dll sampai garis paling belakang.

Selain butuh kecepatan dan kecermatan serta kejelian, bermain gobak sodor membutuhkan kerjasama, kekompakan tim, baik tim penjaga/ bertahan atau tim penyerang. Karena tim penyerang harus bisa melewati setiap garis yang dijaga oleh tim lawan.Sementara tim penjaga/bertahan harus mampu bekerjasama agar tim lawan tidak bisa masuk atau agar tim lawan tertangkap. Meskipun strategi masing-masing tim dibahas tertutup tetapi saat permainan dilakukan semua terang benderang. Lawan bisa melihat dengan jelas pergerakan tim yang dihadapi. Tim yang kalah(tertangkap) tidak ada protes, dengan ksatria mengakui kekalahan dan sukarela berhenti bermain sampai permainan selesai. Tidak ada gontok-gontokan juga.

Saat bermain gobak sodor kemarin Pak JKWi seakan menyampaikan pesan ke semua anak bangsa untuk bermain secara fair dalam politik. Meskipun tidak suka dengannya dan kelak berpotensi berhadapan dengan Pak JKWi tetapi fair play mestinya tetap di kedepankan. Tidak mengunakan jurus fitenah, obong-obong , gubras gabrus. Kalau memang dalam perjalanannya bertumbangan hendaknya mengakui kekalahan, tidak menyalahkan pihak lain. Pak JKWi juga seakan mengajak semuanya bermain politik dengan riang gumbira, seneng, ceriyaaaaaaaaaa, selayaknya dolanan gobak sodor itu. **

Ngotot Soal Utang Negara Akibat Kurang Piknik…

Suatu ketika saya pernah gobrol-gobrol(kalau bilang diskusi kok keren banget yak) dengan seorang teman yang kebetulan haters pak Jokowi (Jkwi). Setelah debat ngalor ngidul dengan berbagai tema, akhirnya sampai juga ke soal hutang yang hitungan sampai Februari 2018 tercatat sebesar USD 356,23 miliar atau setara dengan Rp 4.907 triliun . “Sampai anak cucu cicit kita yang belum lahir pun nanggung utang Negara.” Katanya berapi-api sambil menyalahkan pak Jkwi.

Sik..sik…
Ingat lho, saat pak Jkwi dilantik sebagai Kepala Negara, beliau sudah mengemban utang dengan angka yang wow yaitu Rp 2.700 triliun. Artinya hutang sekarang ini separo leibh adalah hutang warisan dari pendahulunya.
Mana mau teman saya itu terima kenyataan itu, ia terus ngotot kalau semua salah Jkwi, ngapain mbangun ini itu dari uang utangan.

Tahukah kamu kawan, uang utangan itu juga buat instrument pembiayaan pembangunan. Meskipun hutang bertambah , tetapi uang utangan itu jelas larinya, salah satunya dialokasikan buat mendorong percepatan infrastruktur terutama di indonesia timur. Kebetulan saya sendiri punya pengalaman ke beberapa daerah di Indonesia timur yang selama ini minim akses seperti infrastruktur jalan, pendidikan , kesehatan dan layanan dasar lainnya. Di era pak Jkwi, pemerataan pembangunan mulai digenjot dengan pencapaian yang cepat dan luar biasa. Mungkin saudara kita di Papua tidak pernah menyangka , bermimpi pun rasanya sulit untuk merasakan jalan yang bisa dilalui sekarang, kemudahan akses transportasi, kesehatan. Sekarang mereka mulai merasakan layanan dasar tersebut. Layanan listrik dari PLN juga sudah mulai di nikmati saudara kita yang selama puluhan tahun, sejak mereka lahir belum pernah dirasakan.
 Beberapa desa di Indonesia timur saya contohkan tetapi yo tetep saja ngeyel. Sakjane saya anyel tenan, tapi asudahlah.

Di akhir obrolan saya hanya pesan, “ Mulane sesekali pikniko, ojo mung percoyo medsos wae …”

Saat Jokowi Nguwongke Sopir Truk

Hari ini, saya menerima tamu istimewa: 80 pengemudi truk angkutan logistik di Istana Negara, Jakarta.
Kami mengobrol tentang banyak hal, tetapi saya lebih banyak mendengarkan mereka. Terutama, keluhan mengenai pungutan liar (pungli) dan tindak premanisme di sepanjang jalur transportasi yang mereka lalui sehari-hari.
Terus terang saya terkejut mendengarnya. Tentang pungli, seorang pengemudi menceritakan, "Mesti bayar kalau mau lewat jalan. Kalau tidak bayar, kaca pecah. Kalau nggak kaca pecah, golok sampai di leher. Kalau nggak, ranjau paku. Ban kita disobek."
Ini tidak boleh dibiarkan. Saya perintahkan langsung ke Pak Kapolri dan Wakapolri untuk segera ditindaklanjuti. Sudah meresahkan dan menyebabkan ketidaknyamanan.
Mereka juga mengeluhkan soal peraturan pembatasan tonase truk. Hal itu akibat dari kurangnya sosialisasi yang dilakukan Dinas Perhubungan kepada para pengemudi maupun kepada perusahaan-perusahaan. Saya sudah meminta kepada Perhubungan untuk lebih menyosialisasikan aturan-aturan dimaksud.
(Biro Pers Setpres)

Cerita pemalakan sopir truk oleh orang-orang tertentu sudah menjadi rahasia umum. Saya rasa sudah banyak yang mendengar kejadian seperti itu. Saya sendiri pernah beberapa kali mendengarkan cerita tetangga yang kebetulan suaminya sopir truk dari sebuah perusahaan.Rata-rata dalam seminggu suaminya jalan untuk mengantarkan dagangan ke luar kota antara lain di sekitar Jabodetabek dan sekitarnya. Di beberapa titik dipastikan ada orang-orang yang sudah 'langganan' menarik pungutan 'upeti' dari tetangga saya. Untuk kelancaran perjalanan, tak pelak tetangga saya sudah menyiapakan 'dana' untuk membayar pungutan liar tersebut. Nilainya bervariasi berkisar puluhan ribu. Memang dilihat sepintas tidak terlalu besar tetapi kalau dikalikan beberapa titik menjadi besar.
Tentu saja tetangga saya tidak berani melanggar karena tidak mau berurusan dengan orang-orang tersebut yang dipastikan akan menghambat kerjaannya. Ironisnya uang yang dibayarkan tersebut diambil dari kocek sendiri, bukan disediakan dari perusahaan. Tak ayal kalau pendapatan tetangga dan bisa dipastikan terjadi juga pada sopir-sopir lainnya menjadi berkurang. Mana mau perusahaan memberikan dana untuk pungli, kata tetangga saya.

Saya ikut berharap setelah perwakilan sopir truk bertemu pak Jokowi ada harapan yang membaik di masa depan mereka. Tidak ada lagi pungli yang selama ini menguras kantong mereka. Tidak ada lagi bayang-bayang ketakutan saat mengemudi truk yang bermuatan barang-barang yang banyaknya war biasa, tumpuk undung. Hingga tetangga saya dan teman-teman se-profesinya bisa pulang dengan senyum sumrigah yang menghiasi wajah letih mereka. Menyerahkan upah dari keringat mereka yang tak jua kering bahkan saat sampai berkumpul dengan anak istri,
Ach Pak Jokowi... rasanya adem, ayem, tentrem sekaligus terharu melihat panjenengan begitu dekat dengan rakyat, nguwongke (memanusiakan) mereka, begitu memperhatikan rakyat tanpa pandang bulu. Ulama, politisi, organisasi profesi, rakyat biasa semua panjenengan rangkul.

Ach bapak, kalau begini, tak mungkin kami meragukan kepemimpinanmu untuk 2 periode**

Kaesang #BapakMintaProyek, Kritik Nepotisme dan Intoleransi

Kaesang Pengarep, anak ragil/bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama ini dikenal rajin ber-media sosial (medsos). Selain rajin menulis di blog pribadinya, Kaesang terhitung sering membuat video blog (vlog) yang diunggah di situs You tube. Dengan gaya anak muda yang kocak, santai, ceria, Kaesang sering menyapa pengikutnya, salah satunya dengan mengunggah vlog tentang kegiatannya.

Kali ini, Kaesang kembali membuat vlog yang  di unggah di You Tube dengan tema kritik sosial yang cadas dan mantap.  Kaesang  mengkritik praktik nepotisme dan intoleransi dalam satu tayangan.

Video  yang berdurasi 2.40 detik tersebut  berjudul #BapakMintaProyek, diunggah akun 'Kaesang' pada Sabtu (27/5/2017) kemarin.  Dengan mengenakan topi bertuliskan ‘Kolektor Kecebong’ , Kaesang yang kali ini tampil tanpa kacamata minusnya, melakukan dialog  monolog, berperan sebagai dirinya sendiri dan pak Jokowi. Ia mengawali percakapan dengan adegan merayu pak Jokowi. Dengan kocaknya ia minta kepada pak Jokowi agar memberinya  proyek.

"Halo Bapak, Bapak! Mbok Kaesang minta proyek triliunan yang ada di pemerintah," kata Kaesang.

Terdengar jawaban yang kira-kira dimaksudkan pak Jokowi,

"Opo toh, le? Mau sukses sama kaya, ya kerja keras toh. Mosok pengin penake thok? Sana ngurusin Markobar sana (Apa sih nak? kalau mau sukses dan kaya, ya kerja keras lah. Masa mau enaknya saja? Sana urus Markobar sana)," tanggap si bapak.

Mendengar jawaban bapaknya, Kaesang  menjawab dengan kocak  bahwa Markobar bukanlah usaha kepunyaannya.

"Oh bukan to?" tanya si bapak memastikan. Dan berpesan untuk diisikan pulsanya,” Bapak minta pulsa ya. Pulsa bapak habis."

"Opo to Pak, Pak? Nggak cetho ," jawab  Kaesang mendengar pesan bapaknya.

Adegan selanjutnya, kritik sosial meluncur dari bibir Kaesang, yang intinya  praktek nepotisme tidak lagi  boleh dilakukan di Indonesia.  Ia mengungkapkan bahwa tidak  boleh seorang anak yang sekolah tinggi-tinggi hanya minta proyek pemerintahan kepada bapaknya.

"Malu dong sama embel-embel gelar dari kuliah yang kalian dapat. Apalagi kuliahnya di luar negeri. Balik ke Indonesia bukannya membangun lebih baik malah ngehancurin. Dasar ndeso!" kata Kaesang.

"Dasar ndeso!" adalah makiannya untuk orang-orang yang dia kritik.

Dasar Ndeso merupakan ungkapan yang sudah biasa dalam percakapan sehari-hari kami di Solo. Ungkapan ini  memang kerap di sematkan untuk seseorang  yang cenderung menjengkelkan, tidak tahu aturan,  kampungan, yang tidak sopan , melakukan hal yang bertentangan dengan norma .Kira-kira seperti itulah.

"Katanya mau berbakti buat nusa dan bangsa, tapi yang ada apa? Malah ngehancurin semuanya. Bukan begini caranya untuk membangun Indonesia yang lebih baik," kata Kaesang lagi.

Kaesang juga mengkritik soal intoleransi yang akhir-akhir ini marak dan semakin tidak terkendali. Cupilkan video pawai obor anak-anak sambil berteriak untuk membunuh Basuki Tjahaja Purnama  (Ahok)  sempat diperlihatkan. 

Ia dengan serius mengatakan prihatin karena anak kecil sudah belajar menebarkan kebencian. Kaesang juga menjelasakan bahwa ia tidak  bermaksud membela (Ahok). Tetapi ia  teramat prihatin  karena  anak seusia mereka bersikap dan berucap demikian. Dia juga mempertannyakan siapa yang mengajari mereka bertindak demikian.

"Sangat disayangkan kenapa anak kecil seperti mereka itu sudah belajar untuk menyebarkan kebencian. Apaan coba itu? Dasar ndeso! Ini ajaranya siapa coba? Dasar ndeso. Ndak jelas banget," ungkapnya.

Kaesng protes terhadap orang yang telah mengajari anak-anak generasi penerus bangsa sampai   bisa melakukan intimidasi dan teror  kepada orang  lain.

"Untuk membangun Indonesia yang lebih baik, kita itu harus kerja sama, ya, kerja sama (sambil memegang jempol tangan kirinya dengan tangan kanan), bukan malah saling menjelek-jelekkan, mengadu domba, mengkafir-kafirkan orang lain. Bukan malah tadi ada kemarin tuh, yang nggak mau mensalatkan padahal sesama muslim karena cuma perbedaan dalam memilih pemimpin. Apaan coba? Dasar ndeso!"

Dalam akhir tayangan Kaesang juga berpesan, "Kita itu Indonesia, kita itu hidup dalam perbedaan."

Pentingnya melawan , tidak lagi bungkam

Kritik sosial yang disampaikan Kaesang sangat menarik dan menjadi penting untuk terus memberikan semangat ‘perlawanan’  bagi orang-orang yang masih waras ini untuk melawan intoleransi dan radikalisme. Jelas sekali  Kaesang memilih untuk bersuara  menyampaikan kebenaran tanpa takut intimidasi.

Apa yang disampaikan Kaesang,   saya rasa untuk menyemangati   kita yang akhir-akhir ini  sudah mulai mengurangi intensitas melakukan kritik di media sosial karena  takut dengan intimidasi yang massif dari kelompok  garis keras. Tentunya semangat dari putra bungsu Pak Jokowi ini juga diharapkan mampu  mendorong kita untuk berani bersuara lagi tanpa ada rasa takut di intimidasi.  Perlawanan terhadap derasnya sikap intoleransi dan intimidasi tidak harus dilakukan dengan melawan dengan senjata tetapi dengan bahasa kritikan yang santun, tidak penuh caci maki dan kebencian. Ini menjadi hal yang penting dilakukan karena para kaum intoleran selama ini mengunakan media sosial untuk terus  mendapatkan simpati dan dukungan. Semoga kita tidak akan bungkam lagi, tidak menyerah sampai kapanpun.

Terimakasih mas Kaesang , telah mengingatkan kita semua.

Salam

https://news.detik.com/berita/3513509/kritik-kaesang-terhadap-nepotisme-dan-intoleransi-dasar-ndeso

Gubernur Baru, ASN DKI Jakarta Siap di Mutasi

Salah satu hal yang dikhawatirkan dan menjadi momok bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah moment  Pemilihan  Kepala Daerah (pilkada) usai dilangsungkan. Setidaknya hal itu diakui oleh salah seorang teman yang kebetulan seorang PNS. Momok tersebut dirasakan terutama oleh PNS yang ada dalam 'satu kubu' mendukung kerja-kerja Kepala Daerah lama, tetapi kemudian setelah Pilkada ada pergantian Kepala Daerah.

Bagi PNS yang mendukung Kepala Daerah lama dan kebetulan Kepala Daerah tersebut mencalonkan diri dan terpilih kembali, tentunya itu bukan momok. Tetapi kebalikannya, jika Kepala Daerahnya baru, alamak harus siap-siap di mutasi.

Diakui atau tidak, mutasi pejabat acapkali terjadi saat ada pergantian Kepala Daerah.  Itu juga terjadi di daerah-daerah setelah Pilkada usai.

Bukan rahasia lagi jika Kepala Daerah yang baru akan membawa program baru, juga ‘gerbong ‘ baru yang berisi orang-orang yang menjadi kubunya dan dipastikan tidak akan berseberangan dengan kebijakan yang akan diambilnya kelak.

Demikian juga dengan DKI Jakarta pasca dukungan terhadap  Anies Baswedan dan Sandiaga Uno melebihi dukungan petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot versi hitung cepat. Meskipun masih bulan Oktober nanti  pelantikan terhadap pasangan  Anies –Sandi tetapi kabar mutasi pejabat sudah berhembus dan tercium media.  Hal itu seperti yang diakui  Mohamad Taufik, wakil ketua tim pemenangan Anies Baswedan- Sandiaga Uno yang juga wakil ketua DPRD DKI Jakarta , memastikan akan ada perombakan pejabat di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI Jakarta setelah pergantian pimpinan Jakarta pada Oktober 2017. Masih diakui Taufik,  Pejabat di Pemprov DKI  harus satu visi dengan Anies-Sandi. "Anies bilang kan ini gerakan, supaya di dalam sama gerakannya, (SKPD) harus satu visi," ujar Taufik.

Pernyataan Taufik tentu tidak mengejutkan  karena hal itu sudah diperkirakan jika Anies Baswedan menjabat Gubernur tentunya ia akan mengangkat orang-orang yang di percaya yang selama ini mendukungnya dan membantunya mewujudkan langkahnya menduduki kursi DKI Jakarta 1.  Bisa dipastikan  pejabat yang tidak satu visi dan misi dengan Anies-Sandiaga akan diganti. Artinya  pejabat yang selama ini mendukung Ahok dan program kerjanya bisa jadi dianggap tidak satu visi dengan Anies Baswedan dan tentu saja kedepannya akan di ganti.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok  juga memastikan bahwa  pergantian pejabat merupakan hak yang dimiliki tiap kepala daerah. Ahok juga mengatakan  bahwa ada regulasi yang mengatur gubernur terpilih bisa mengganti pejabat, setelah menjabat selama enam bulan.

Apa yang dikatakan Ahok sesuai dengan  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pasal 162 ayat (3): bahwa, Gubernur, Bupati dan Walikota dilarang untuk melakukan pergantian pejabat lingkungan  pemerintahan daerah (Pemda) baik provinsi ataupun kabupaten/kota dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal pelantikan.

Anies-Sandi bisa menganti  pejabat tetapi harus sesuai regulasi

Meskipun kelak setelah di lantik, Anies –Sandi bisa menganti pejabat yang tidak sesuai dengan visinya tetapi pergantian tersebut  mestinya tidak berdasarkan atas asas suka - tidak suka. Nah , ini yang jamak terjadi di daerah sekaligus menjadi kekuatiran PNS kalau kepala daerah yang baru akan menganti pejabatnya berdasarkan alasan suka dan tidak suka.

Meskipun regulasi membolehkan Anies menganti pejabat, tetapi aturan dalam pergantian tersebut juga harus di taati. Saya rasa para PNS di Pemprov DKI Jakarta juga bisa ikut mengawasi dan memantau proses pergantain pejabat tersebut dengan mengikuti  regulasi yang berlaku. Misalnya dengan melihat kembali Tata Cara Pengisian Jabatan  Pimpinan Tinggi di lingkungan Instansi  Pemerintah seperti diatur di dalam UU nomor 5 tahun 2014  tentang   Aparatur Sipil Negara dan Peraturan menteri pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 13 tahun 2014 tentang tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka di  lingkungan instansi pemerintah. UU nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara antara lain mengamanatkan bahwa Pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya pada kementerian, kesekretariatan lembaga negara, lembaga nonstruktural, dan Instansi Daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilakukan pada tingkat nasional.

Sedangkan untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.

Dalam  UU tersebut diatur tata cara tata cara seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi   di lingkungan Instansi Pemerintahan, dari  persiapan, pelaksanaan sampai monitoring dan evaluasi.

Jelas ada aturan untuk mengangkat pejabat, jadi tidak bisa hanya berdasarkan kedekatan atau rasa suka - tidak suka atau cocok - tidak cocok dengan kepala daerah saja. Meskipun tersiar  kabar saat menjabat rektor dan  Mendikbud  dulu Anies diindikasikan  mengangkat orang-orang dekatnya , tetapi saya berharap saat menjadi Gubernur ini Anies tetap akan mengangkat pejabat yang membantunya sesuai dengan regulasi yang ada.  Semoga!!

http://megapolitan.kompas.com/read/2017/04/27/12463091/kata.ahok.soal.rencana.perombakan.pejabat.dki.oleh.anies-sandi

Menyoal Tuntutan Kenaikan Upah Buruh dalam Demo Buruh 1 Mei : Masa Pemerintahan Ahok Upah Buruh Naik Lebih 100%

Masih seputar aksi buruh pada peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei lalu yang diwarnai dengan pembakaran sejumlah karangan bunga tanda cinta dari warga untuk Ahok-Djarot. Setelah mendapatkan kritik dan sorotan dari warga dan ramia dibicarakan di media sosial,  Presidena Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal,   mengatakan aksi pembakaran  dilakukan untuk ikut  membersihkan balai kota dari karangan bunga tersebut  , membantu gubernur supaya sampahnya nggak banyak. Alasan tersebut tentu saja untuk membantah jika aksi pembakaran bunga sebenarnya politis karena kelompok buruh tersebut pernah menyatakan mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Anies Baswedan- Sandiaga Uno pada Pilkada DKI Jakarta.

Yang menarik, sehari sebelum aksi pada tanggal 1 Mei,  seperti yang disampaikan  Said Iqbal  kepada  Kompas.com,  ada tiga tuntutan utama para buruh yang tergabung dalam serikat pekerja saat Hari Buruh Internasional atau "May Day", yaitu  hapus outsourcing dan sistem magang, jaminan sosial pekerja, dan tolak upah murah. https://news.detik.com/berita/d-3488736/karangan-bunga-ahok-dibakar-said-iqbal-itu-untuk-bantu-gubernur

Dari tuntutan tersebut, salah satu yang mengelitik saya adalah tuntutan tolak upah murah. Tuntutan kenaikan upah atau menolak upah murah memang lazim dilakukan saat  demontrasi yang dilakukan oleh buruh. Hampir bisa dipastikan dalam setiap aksi para buruh, kenaikan upah layak selalu menjadi isu yang disuarakan buruh. Bahkan seringkali karena tuntutan tersebut tidak dipenuhi  sampai  menimbulkan gelombang demonstrasi besar-besaran .

Said Iqbal sendiri pernah mengatakan kalau wajar jika buruh menuntut kenaikan upah setiap tahun. Pasalnya selama ini upah yang diterima buruh tidak seimbang dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sehingga, pertumbuhan tersebut dinilai hanya dirasakan oleh pengusaha.

UMP  DKI Jakarta tertinggi di Indonesia

Tuntutan kenaikan upah  yang disuarakan dalam demo 1 Mei kemarin  sudah menjadi  ‘lagu wajib’ bagi para buruh.  Kebutuhan hidup yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun jika tidak dimbangi upah buruh  yang memadai pasti akan selalu menimbulkan masalah.

Demo buruh  kemarin  yang diwarnai dengan tindakan anarkis pembakaran karangan bunga juga dikatakan karena kekecewaan  terhadap kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Syaiful Hidayat.  Pasangan Ahok-Djarot  tidak memenuhi janji selama memimpin DKI Jakarta yang akan menaikkan UMP (Upah Minimum Provinsi)  Rp  4 juta.

Meskipun tahun ini UMP DKI Jakarta naik dari tahun kemarin, tetapi buruh merasa belum cukup sehingga menuntut kenaikan UMP. Karena UMP DKI Jakarta belum sebesar Rp 4 juta, buruh kecewa dan menyalahkan Ahok-Djarot. 

Padahal Ahok- Djarot tidak bisa disalahkan dalam hal besaran kenaikan UMP. Karena  UMP DKI 2017 yang sudah ditetapkan sebesar Rp Rp 3.355.750, sudah sesuai dengan PP Nomor 78 Tahun 2015.   Berkaitan dengan hal tersebut tentunya Pemprov DKI tidak bisa mengeluarkan perda yang bertentangan dengan PP tersebut, umpanya Ahok mau menaikkan hingga Rp 4 juta. Perlu kita ingat jika  peraturan yang lebih bawah harus mengacu pada peraturan yang lebih tinggi.

Perhitungan UMP sudah memiliki rumus sehingga  Pemprov DKI tetap memakai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan untuk menentukan UMP DKI Jakarta.

Dengan perhitungan UMP tahun 2016 ditambah dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi jadilah UMP tahun 2017, kira-kira seperti itu.

Lagipula bagaimana pula buruh menilai Ahok tidak  menepati janji memikirkan nasib para buruh jika kenaikan UMP sudah dilakukan dari tahun ke tahun.

Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) di seluruh tanah air untuk 2017, rata-rata mengalami kenaikan sebesar 8,25 persen. Dengan kenaikan itu, maka UMP tertinggi ada di Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 3.335.700,- sementara yang terendah adalah Provinsi DIY sebesar Rp 1.337.645,-.

Untuk DKI Jakarta, terhitung sejak lima tahun  terakhir terlihat kenaikan cukup signifikan . Kenaikan terjadi sejak Jakarta di pimpin Jokowi-Ahok.  Kenaikan tersebut saya kira  menunjukkan keseriusan Jokowi-Ahok dalam memikirkan nasib para buruh.  Dilihat dari tahun 2011 (sebelum Jokowi-Ahok memimpin DKI Jakarta) sampai lima tahun terakhir ada kenaikan upah  lebih dari 100%.

Berikut daftar UMP Jakarta 2009-2017:

Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009 : Rp. 1.069.865,-

Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010 : Rp. 1.118.009,-

Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011 : Rp. 1.290.000,-

Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 Rp 1,529,150 (naik 18,53% )

Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013 Rp 2,200,000 (naik 43,88%)

Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014 Rp 2,441,000 (naik 10,95%)

Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 Rp 2,700,000 (naik 10.61%)

Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 Rp 3,100,000 (naik 14.81%)

Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 Rp 3,335,700 (naik 8%)

Kalau buruh masih membandingkan dengan upah buruh di Bekasi dan Karawang, mungkin teman-teman buruh lupa bahwa di Jakarta ada  tambahan fasilitas lainnya yang tidak didapatkan di daerah lainnya. Yaitu di Jakarta mereka mendapatkan sejumlah fasilitas yang menunjang kesejahteraan keluarga seperti   akses terhadap pendidikan,kesehatan, perumahan dan transportasi.  Berbagai program  diluncurkan seperti menggratiskan biaya transportasi dengan bus Transjakarta, pengobatan gratis dengan kartu BPJS kesehatan, pemberian Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi anak tidak mampu, serta menjalankan operasi pasar hingga menjual daging murah  Itu semua dilakukan Ahok- djarot  untuk menekan pengeluaran  buruh  di Jakarta. Pahamkan teman.

Astaga, Sandiaga Bilang : Kartu Jakarta Jomblo Solusi Populasi Warga Menurun

Astaga, Sandiaga Uno, Wakil Gubernur DKI Jakarta  terpilih  mengatakan bahwa Kartu Jakarta Jomblo (KJJ) merupakan terobosan dan solusi untuk populasi warga yang menurun.

Singkatnya, Anies-Sandiaga ini bikin program KJJ tak ubahnya dengan program ‘pengembangbiakan’  bagi para jomblo di Jakarta. Mblo, mblo, gubernur dan wakil gubernur kalian  ini perhatian banget ya, bikin program pengembangbiakan karena khawatir kalian tidak segera menikah dan tidak beranak pinak.

"Salah satu yang menjadi kekhawatiran dari kota-kota besar bukan hanya di Asia tapi juga di seluruh dunia itu adalah jumlah populasi yang menurun karena banyak kesibukan. Saya melihat ini ada di Singapura," jelas Sandiaga, seperti yang dilangsir dari detik.com.

Sandi khawatir sekarang ini warga sudah nyaman dengan status jomblo sehingga tidak ingin  segera mengakhiri jomblo-nya tersebut.

"Memang ada juga yang menyatakan ini adalah ranah privasi. Itu nanti diskusikan, tetapi tetap berjalan, karena kami nggak mau sebetulnya kayak Jepang dan Singapura dimana jumlah populasinya menurun terus karena si jomblo-jomblo ini akhirnya menikmati menjadi jomblo," kata Sandiaga. (https://news.detik.com/berita/d-3494604/sandiaga-kartu-jakarta-jomblo-solusi-cegah-populasi-menurun)

KJJ sendiri diakui Sandi sebagai program terobosan karena belum pernah ada. Padahal KJJ ini bagi saya tidak lebih dari lucu-lucuan saja, hanya sebagai penarik simpati para jomblowan/jomblowati untuk memilih pasangan Anies-Sandi

Seperti yang di sampaikan   Anies- Sandi beberapa hari menjelang pencoblosan pilkada putaran kedua, mereka  meluncurkan Kartu Jakarta Jomblo (KJJ) bagi warga yang belum memiliki pasangan.  Hal itu sesuai dengan slogannya saat kampanye, 'Maju Kotanya, Bahagia Warganya', Sandi mengatakan bahwa kartu ini adalah fasilitas untuk mendapat pasangan.

"Harus bahagia, karena terus-terusan jomblo pasti menimbulkan stres, kan hidup harus berpasang-pasangan, kita harus cari pasangan kita dan kartu jomblo ini adalah fasilitas kita untuk mencari pasangan kita," kata Sandi  (https://news.detik.com/berita/d-3487944/menuju-warga-bahagia-sandiaga-kita-siapkan-kartu-jakarta-jomblo)

KJJ ini dikatakan bukan program   yang  berdiri sendiri tetapi  merupakan  inovasi yang berintegrasi dengan beberapa program andalannya, seperti program OK OCE, dan rumah DP Rp 0.  Jadi,  kalau para jombowan/jomblowati  mempunyai pekerjaan karena  bisa berwiraswasta melalui program OK OCE dan bisa mempunyai rumah  sendiri  dengan mengambil rumah yang katanya DP-nya 0% itu.

Melalu KJJ, Anies-Sandi akan memfasilitasi orang yang belum memiliki pasangan untuk melakukan perkenalan atau yang disebutkannya sebagai Taaruf. Direncanakan proses perkenalan dilakukan melalui pojok taaruf atau taaruf massal di Ruang Publik Terbuka Ramah Anak RPTRA.

Pertumbuhan Penduduk Jakarta

Tahun 2015 jumlah penduduk Indonesia  sekitar  255 juta orang.  Laju pertambahan penduduk sekitar 1,3 % pertahun atau setiap tahun ada tambahan 3 juta orang. Semakin besar jumlah penduduk, semakin komplek permasalahan yang dihadapi. Permasalahan kependudukan ini menuntut terpenuhinya kebutuhan makanan, sandang, kesehatan, pendidikan, hingga lapangan kerja.

Jumlah penduduk di Jakarta sendiri   mengalami peningkatan. Bahkan Jakarta merupakan salah satu kota terpadat di Indonesia. Dengan jumlah penduduk   yang besar tersebut, permasalahan  di ibukota tersebut menjadi semakin komplek misalnya kemiskinan, pengangguran.  Daya tampung kota yang melebihi kapasitas  menjadi salah satu penyebab terjadinya  macet menjadi salah satu permasalahan besar di Jakarta. Selain banjir, juga banyak lahan di Jakarta di padati pemukiman.Belum lagi masalah urbanisasi yang dari tahun ke tahun belum cukup terkendali.

Pemerintah sendiri berusaha menekan laju pertumbuhan penduduk  salah satunya  dengan program  BKKBN  : Keluarga Berencana (KB). Untuk DKI Jakarta program KB menjadi salah satu jawaban  karena penduduk di Jakarta sudah melebihi kapasitas kota Jakarta itu sendiri.

Lantas jika program KJJ Anies-Sandi itu untuk mencegah populasi menurun tepatkah  hal itu dilakukan? Bukankah sama saja mereka berdua tidak mendukung program pemerintah melalui program KB tersebut?

Lagipula, status jomblo itu pilihan hidup, hak asasi, bukan  status  yang memalukan bukan pula status yang  harus disembunyikan.

Bukankah justru akan menimbulkan masalah baru jika Jakarta semakin banyak populasi penduduknya sementara kemiskinan, problem perumahan, pengangguran, kesehatan dan pendidikan  masih menjadi masalah di ibukota? Bukankah lebih baik gubernur dan wakilnya memikirkan kesejahteraan warga yang ada sekarang? Tidak malahan membuat program yang katanya untuk menambah populasi warga yang katanya menurun tersebut. Satu lagi, kalau program KJJ berhasil dan Jakarta bertambah populasi penduduknya, Anies- Sandi juga harus memikirkan salah satu janjinya yaitu rumah dengan Dp 0% lho pak. Pikirkan itu pak, jangan sampai janji manisnya di tagih warga nanti. Pahamkan teman?